Archive

Archive for November, 2010

Perang Mata Uang, What’s Next…?

November 28th, 2010 1 comment

Saat perhatian dunia terfokus pada konflik yang terjadi di semenanjung Korea, ada satu berita ekonomi yang dilansir kantor berita China Xin Hua yang justru menarik perhatian saya.

Diberitakan pada tanggal 23 November –hari yang sama saat Korea Utara menyerang pulau Yeonpyeong milik Korsel, China dan Russia sepakat bahwa sebagai ganti dollar AS, kedua negara akan menggunakan mata uang-nya masing-masing dalam perdagangan bilateral.

Munculnya kesepakatan ini tampaknya menjadi pertanda dimulainya genderang “perang mata uang” yang sesungguhnya. Jadi bukan perang mata uang dalam pengertian persaingan untuk menahan penguatan mata uang (competitive currency devaluation), seperti dipopulerkan Menkeu Brazil, Guido Mantega belum lama ini.

AS patut was-was dengan ditandatanganinya perjanjian mata uang antara China dan Russia tersebut. Russia adalah mitra dagang China yang terbesar setelah AS. Total perdagangan antara keduanya mencapai sekitar US$40 milyar per tahun –didominasi terutama oleh migas.

Sebelumnya dalam kerangka kebijakan internasionalisasi Yuan, China juga sudah mencapai kesepakatan serupa dengan Brazil dan ASEAN. Pada bulan September 2010, total nilai perdagangan China dan ASEAN yang sudah menggunakan Yuan telah mencapai US$30 milyar.

Kendati baru sekitar 14% dari total perdagangan China-ASEAN yang hingga bulan September 2010 mencapai US$211,3 milyar, tren penggunaan Yuan di ASEAN terus menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Kesepakatan-kesepakatan di atas tentu akan mengurangi permintaan dollar ke depan.

Jika tren kesepakatan mata uang seperti di atas terus berlanjut -terutama apabila diikuti negara-negara penghasil minyak, hegemoni dollar sebagai mata uang yang umum dipakai dalam perdagangan internasional jelas akan terancam.

Sejauh ini, status dollar AS sebagai petro currency yang mendominasi perdagangan minyak belum tergoyahkan. Namun, ada kabar China dan Russia juga berencana mengajak negara-negara penghasil minyak untuk melakukan transaksi perdagangan minyak dengan menggunakan mata uang masing-masing, sebagai ganti dollar seperti yang selama ini lazim dipakai dalam transaksi jual-beli minyak.

Bila kesepakatan ini terwujud, bukan hanya status dollar AS sebagai petro currency yang akan terancam, namun statusnya sebagai reserve currency juga akan goyah. China merupakan negara pengkonsumsi energi terbesar di dunia, sedangkan Russia adalah pengekspor minyak kedua terbesar di dunia dan gas terbesar di dunia. Posisi dollar AS tentunya akan tergerogoti jika transaksi energi mulai menggunakan mata uang lain selain dollar.

Cepat atau lambat, hegemoni dollar AS sebagai reserve currency akan terpengaruh oleh tren kesepakatan mata uang bilateral tersebut. Bank-bank sentral dunia cenderung akan mengurangi proporsi dollar dalam komposisi cadangan devisanya masing-masing. Dengan kata lain, permintaan terhadap aset-aset dollar, terutama Treasury notes –surat utang yang diterbitkan pemerintah AS– akan cenderung melemah.

Dalam konteks di atas, kebijakan cetak uang FED atau populer disebut Quantitative Easing tahap 2 (QE2) menjadi relevan. Dalam delapan bulan ke depan Fed akan membeli T-notes sebanyak US$600 milyar, atau rata-rata US$75 milyar per bulan (FED dalam delapan bulan ke depan akan menjadi kreditor terbesar pemerintah AS menggantikan China dan Jepang).

Selain untuk menggerakkan kembali ekonomi AS, kebijakan ini tampaknya juga dilakukan FED untuk mengantisipasi berkurangnya permintaan T-notes terutama oleh China, yang sejak awal tahun ini terus mengurangi kecepatan pembelian T-notes-nya.

China biasanya langsung mendaur ulang dollar yang diperolehnya dari hasil ekspor dan investasi dalam bentuk pembelian T-notes -http://thejakartapost.com/news/2003/10/23/it-end-us-dollar-supremacy.html.

Pasokan dollar dari hasil ekspor China ke AS memang sedikit berkurang akibat masih lambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Namun, nilai investasi terutama investasi portfolio masih cukup kencang masuk ke China. China, seperti juga negara-negara emerging markets lain menikmati serbuan modal asing yang dipicu aksi carry trade yang memanfaatkan suku bunga rendah AS untuk berinvestasi di negara-negara yang imbal hasilnya tinggi.

Jadi menurut pandangan saya, berkurangnya investasi China di T-notes, semata-mata hanyalah pilihan ekonomi politik negara tirai bambu tersebut. China tampaknya khawatir akan masa depan dollar, dan lebih memilih untuk investasi di mata uang non-dollar atau hard asset lain seperti emas dan komoditi strategis lainnya.

Hegemoni dollar dan perbenturan kepentingan

Hegemoni dollar memberi AS banyak keuntungan. Infrastruktur finansial AS yang mapan dan status dollar sebagai anchor currency memberinya keleluasaan untuk menumpuk defisit fiskal dan neraca pembayaran yang besar. Risiko kurs relatif nihil karena utang berdenominasi dollar. Sementara itu, untuk keluar dari tekanan utang yang besar, AS dapat mencetak dollar (debt monetisation), sehingga nilai utang riil pemerintah AS pun berkurang.

Namun di lain pihak, kebijakan FED tersebut tentu merugikan kreditor-kreditor AS (terutama China yang memiliki T-notes terbesar). China patut merasa dirugikan, karena dalam jangka panjang QE2 akan berdampak inflatoir dan mendorong pelemahan dollar –mata uang dimana sebagian besar aset China ditempatkan–.

Di sinilah benturan kepentingan antara AS yang pamor ekonominya sedang turun dan China yang sedang naik daun terjadi. Pergeseran gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik ini selalu cenderung memicu gejolak. Sejarah membuktikan bahwa perbenturan kepentingan dapat memicu konflik dagang, perang mata uang dan bahkan perang yang sesungguhnya.

Di tengah kemungkinan kian liarnya gejolak yang terjadi akhir-akhir ini, kearifan, kerjasama dan kompromi terutama antar negara-negara besar (G-20) menjadi kata kunci. Seperti kesimpulan yang pernah saya tulis pada tahun 2004, tren ketidakseimbangan ekonomi global (global economic imbalance) cepat atau lambat akan memasuki tahap kritikal, -http://newasiaforum.org/opinion_march2004.htm.

Untuk itu, dunia tampaknya perlu segera mengupayakan revisi radikal terhadap tatanan arsitektur finansial-nya menuju suatu arsitektur finansial baru –semacam amandemen Bretton Woods kedua (konsensus ekonomi yang disepakati tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshere, AS. Konsensus ini direvisi pada tanggal 15 Agustus 1971 oleh Presiden Nixon, yang menandai diakhirinya standar emas).

Tatanan arsitektur finansial yang baru tersebut diharapkan dapat menjamin keadilan ekonomi, sekaligus menjaga kestabilan sistem finansial dunia ke depan.

Categories: Tren kurs mata uang Tags:

Hindari Bubble, RI perlu SWF

November 13th, 2010 6 comments

Mulai 12 November 2010, program pembelian surat utang pemerintah AS oleh FED dimulai. Program Quantitative Easing (QE2) atau cetak uang digital ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia, yang jika tak berhasil mungkin akan diikuti oleh QE3, QE4, dst disesuaikan dengan perkembangan ekonomi AS.

Saya menjuluki program ini dengan istilah adaptive quantitative easing. Ini adalah sebuah inovasi teknologi baru oleh Ben Bernanke yang belum pernah dicoba sebelumnya, dan hasilnya tentu saja tak  seorang pun yang tahu karena masih dalam tahap eksperimental.

Berbeda dengan QE1 yang dijustifikasi FED sebagai tindakan darurat (emergency market operation) karena mengeringnya likuiditas di pasar global saat krisis 2008, saya melihat QE2 kali ini lebih sebagai upaya penggelembungan kembali nilai aset, dalam hal ini harga properti, saham dan obligasi yang dimiliki masyarakat AS. FED berharap dengan menggembungnya nilai aset terjadi wealth effect, sehingga masyarakat dan perusahaan-perusahaan AS kembali percaya diri untuk meningkatkan belanjanya.

Namun sadar atau tak sadar, FED sebenarnya sudah memulai proses penggembungan harga aset, terutama di emerging markets yang mungkin akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Sekarang apa sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia dalam menyikapi perkembangan di atas? Sejauh ini, antisipasi pemerintah dan otoritas moneter sebenarnya sudah cukup baik, kendati sejumlah kebijakan komplementer lainnya mungkin bisa menjadi pertimbangan.

Perlu dicatat,  otoritas moneter melakukan manuver yang di luar kebiasaan dalam menghadapi serbuan dana asing akhir-akhir ini. Berbeda dengan pra-krisis 1998 maupun pra-krisis 2008, Bank Indonesia (BI) tampak aktif melakukan intervensi pembelian dollar di pasar valas.

Aksi ini tampaknya dilakukan untuk menjaga volatilitas sekaligus menahan penguatan Rupiah yang terlalu drastis relatif terhadap mata uang regional lainnya. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, saya mengamati bahwa aliran hot money yang masuk tampak masih berimbang dengan kenaikan total cadangan devisa. Cadangan devisa ini akan menjadi bumper jika sewaktu-waktu aliran hot money berbalik arah.

Sebagian kalangan menyarankan untuk mengambil tindakan drastis dengan memajaki dana asing yang masuk (hard approach). Pemerintah sebenarnya sudah memajaki imbal hasil dari aset finansial berupa pajak dividen dan pajak atas bunga surat berharga yang diterbitkan pemerintah, perbankan maupun BI. Tinggal besarannya yang mungkin dapat dimodifikasi sesuai perkembangan ekonomi yang terjadi.

Pada dasarnya, bentuk restriksi semacam pajak hanya bisa mempengaruhi komposisi, namun tak dapat mencegah aliran dana yang akan masuk. Sebagai dampak dari kebijakan QE, dana asing akan tetap mengalir deras ke Indonesia sehingga dapat memicu bubble dan inflasi.

Alih-alih dicegah, aliran dana tersebut sebenarnya akan lebih berguna jika diarahkan ke instrumen investasi yang lebih bermanfaat bagi ekonomi Indonesia. Sambil menulis argumen ini saya jadi teringat salah satu frasa mutiara Sun Tzu dalam the Art of War: One has to be clever in using the foe’s energy to augment one’s own strength.

Dengan kata lain, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan financial deepening di pasar keuangan domestik kita (soft approach). Untuk itu, perlu upaya lebih terkoordinasi untuk mengarahkan hot money tersebut ke berbagai instrumen jangka panjang baik dengan menciptakan instrumen investasi baru maupun dengan menambah pasokan pada outlet investasi yang sudah tersedia.

Otoritas moneter sudah memulai pendekatan ini dengan mengarahkan hot money dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ke instrumen Term Deposit berjangka panjang yang tak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan kebijakan ini diharapkan volatilitas rupiah dapat dijaga, karena memang sebelumnya terdapat korelasi yang kuat antara pergerakan Rupiah dan magnitude dana asing yang ada di SBI.

Pemerintah sebenarnya dapat pula memberikan insentif (misalnya pajak, penyederhanaan regulasi, dll) bagi aksi korporasi di pasar modal seperti initial/secondary public offering, rights issue, ataupun penerbitan obligasi (terutama yang berjangka panjang dan berdenominasi Rupiah untuk menghindari risiko kurs). Selain insentif di pasar modal, insentif dan upaya deregulasi juga harus terus diupayakan untuk menggiring hot money ke sektor riil, terutama infrastruktur.

Di tengah derasnya serbuan dana asing, regulasi yang terkait prudential banking harus tetap diperhatikan, terutama yang terkait dengan persyaratan kredit seperti rasio capital/loan yang aman. Selain itu, kebijakan fiskal harus prudent namun efektif. Alih-alih mengurangi defisit fiskal, akan lebih baik bagi pemerintah untuk mendorong budget switching dari belanja yang sifatnya konsumtif ke belanja modal yang dapat memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi perekonomian.

Sejauh ini, BI berusaha mengantisipasi serbuan dana asing dengan melakukan penumpukan devisa. Upaya ini tentu ada biayanya. Jika tren saat ini terus berlangsung dalam jangka menengah, neraca BI akan terpengaruh akibat negatif carry yang harus ditanggungnya.

Ini disebabkan sebagian besar cadangan devisa diinvestasikan ke surat berharga negara maju (terutama US Treasury Securities) yang berbunga rendah –mendekati 0,5%. Kita sebenarnya sudah mensubsidi negara maju dengan bunga rendah, sementara di dalam negeri BI harus membayar sertifikat yang diterbitkan dengan bunga cukup tinggi, sekitar 6,5%.

Tren ini jika terus berlanjut tentu saja merupakan pemborosan sumber daya. Dana cadangan devisa sebenarnya dapat digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna seperti pembayaran utang (refinancing utang lama dengan utang baru yang lebih murah bunganya), kebutuhan impor teknologi atau menggerakkan investasi di sektor infrastruktur.

Kita dapat pula mencontoh beberapa negara lain yang memanfaatkan cadangan devisanya untuk membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Uni Emirat Arab misalnya punya tujuh SWF, sedangkan China punya lima SWF, masing-masing dengan tujuan investasi yang berbeda.

Dua yang terbesar di China adalah SAFE Investment Corp dan China Investment Corp (dibentuk tahun 2007) dengan menyisihkan US$200 milyar dana cadangan devisa China. Contoh lain, India punya Infrastructure Development Finance Corp, sebuah Special Purpose Vehicle yang dibentuk tahun 1997 dengan menyisihkan 5% dari cadangan devisa yang dimilikinya.

Indonesia sebenarnya dapat pula memanfaatkan serbuan dana asing dengan membentuk SWF yang bersifat strategis untuk tujuan pembangunan infrastruktur atau tujuan-tujuan lain seperti portfolio investment stabilization fund. Selain menggalang dana dari pasar modal, SWF tersebut dapat menggalang dana perbankan (karena dijamin negara, perbankan tentunya akan tertarik karena  risk weighting/bobot risikonya nihil) dan juga memanfaatkan cadangan devisa yang saat ini sudah mendekati US$100 milyar.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags: