Archive

Archive for February, 2011

Cerita Di Balik Gejolak Harga Pangan

February 26th, 2011 4 comments

Pergolakan di Timteng, dimana Libya sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi rezim ketiga yang digulingkan rakyatnya terus menghiasi headline akhir-akhir ini. Dilatarbelakangi berita huru-hara di Timteng tersebut, harga-harga komoditas terutama pangan dan energi terus bergejolak.

Sebagian pihak menyalahkan Bank Sentral AS (FED) sebagai biang keladi munculnya gejolak di Timur Tengah tersebut (opini George Melloan di The Wall Street Journal, edisi 24 Februari 2011, The Federal Reserve is Causing Turmoil Abroad, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704657704576150202567815380.html).

Kebijakan quantitative easing (cetak uang) yang diadopsi FED dituduh memicu lonjakan harga komoditas terutama pangan. Kenaikan harga pangan tersebut mendorong terjadinya instabilitas sosial-politik di negara-negara berkembang, terutama di semenanjung Arab yang kebanyakan sistem pemerintahannya belum demokratis.

Sekitar 40-80% dari pendapatan penduduk di negara-negara Arab memang dihabiskan untuk makan. Tidak heran, kenaikan inflasi di kawasan tersebut dominan disumbang oleh inflasi pangan. Kenaikan harga gandum dunia telah memicu lonjakan inflasi hingga double digit di Mesir yang makanan pokok penduduknya roti, sementara di Iran inflasi naik dari 7,4% pada tahun 2009 menjadi 12,8% di 2010 -http://desumualseconotes.blogspot.com/2011/02/gejolak-mesir-bisa-meledak-di-china.html.

Biang keladi?

Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya (Deja Vu? Hantu Inflasi Ancam Ekonomi 2011), kenaikan harga pangan kali ini memang dipicu oleh kombinasi penyebab yang cukup kompleks. Faktor-faktor ekonomi tampak bersinergi dengan faktor non-ekonomi mendongkrak naiknya harga.

Beberapa faktor pemicu yang dijadikan kambing hitam, antara lain: cuaca ekstrem, infrastruktur transportasi, subsidi di banyak negara untuk budidaya tanaman pangan guna produksi bahan bakar nabati/BBN (contohnya, pemerintah AS dan Eropa mensubsidi konsumsi dan produksi etanol), lonjakan permintaan terutama dari negara-negara Emerging Markets yang berupaya mengamankan cadangan pangannya, struktur pasar yang distortif dan oknum pedagang yang menguasai distribusi.

Namun semua faktor di atas diperkirakan hanya menyumbang sekitar 55% dari kenaikan harga pangan di pasar internasional akhir-akhir ini. Selebihnya, kenaikan harga lebih banyak disumbang oleh aksi investor/spekulator finansial, utamanya hedge fund yang mulai gencar beroperasi sejak awal 1990-an. Sebagai catatan, riset Lehman Brothers pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa 64% kontrak derivatif komoditas dipegang oleh investor finansial.

Peran hedge fund dianggap dominan karena kemampuannya untuk menerapkan strategi investasi agresif dengan melakukan leverage posisi hingga puluhan bahkan ratusan persen (margin trading). Sebagai kolateral, mereka biasanya menggunakan surat berharga yang likuid seperti surat utang pemerintah negara-negara maju (T-notes).

Para pengelola dana investasi yang menspesialisasikan diri pada produk-produk komoditas (commodity funds) mulai menjamur sejak tahun 2005, hampir bersamaan dengan mulai naiknya harga komoditas pada tahun 2006. Apalagi sejak runtuhnya pasar properti di negara-negara maju tahun 2008, dana pensiun, perusahaan investasi, bank investasi, dan terutama hedge fund,  tampak agresif mengalihkan investasinya ke produk-produk derivatif berbasis komoditas.

Selain produk-produk derivatif tradisional di pasar futures, produk-produk baru seperti ETC (exchange-traded commodities) turut meramaikan pasar derivatif komoditas. ETC adalah salah satu jenis produk reksadana yang diperdagangkan layaknya saham di bursa (ETF/exchange traded fund), dimana basis pergerakan harganya ditentukan oleh komoditas atau sekelompok komoditas yang menjadi underlying-nya.

Sebagai ilustrasi, ada lebih dari 300 ETC yang tercatat di bursa London. Produk-produk indeks finansial ini diperdagangkan mengikuti pergerakan harga komoditas. Contohnya, iPath DJ AIG Grains yang diperdagangkan mengikuti pergerakan harga gandum. Pada akhir 2010, nilai ETC seluruh jenis komoditas yang diperdagangkan di bursa London sudah melampaui US$1 trn.

Angka ini cukup fantastis karena belum termasuk produk-produk derivatif lain di bursa London dan belum mencakup bursa-bursa lain di dunia. Dapat disimpulkan nilai transaksi derivatif sudah jauh lebih besar dari nilai transaksi riil komoditas itu sendiri. Sebagai gambaran, konsumsi gandum dunia nilainya menurut Departemen Pertanian AS (USDA) hanya US$200 milyar per tahun 2010.

Dalam perkembangannya, ETC dimodifikasi menjadi lebih kompleks. Contohnya, kontrak ETC tersebut diderivasikan via perjanjian swap atau opsi. Selain itu, ada juga produk-produk derivatif komoditas eksotis yang mirip atau segolongan dengan CDO (collateralized debt obligation).

Produk-produk CDO ini awalnya banyak diciptakan dengan basis kredit perumahan (CMO/collaterlized mortgage obligation). Dengan sedikit modifikasi, produk ini dikembangkan pula dengan basis komoditas (collateralized commodity obligation). Patut dicatat, redemption oleh investor terhadap produk CMO ini merupakan salah satu pemicu runtuhnya harga perumahan AS pada tahun 2008 yang pada akhirnya memaksa FED untuk menyelamatkan (bail out) Freddie Mac and Fannie Mae.

Sebagai peluru untuk spekulasi, hedge fund aktif memanfaatkan suku bunga murah di AS, Eropa dan Jepang (strategi carry trade), yang merupakan buah dari kebijakan akomodatif bank-bank sentral di negara-negara maju pasca krisis 2008. Jadi bukan secara langsung memanfaatkan likuiditas yang dikucurkan FED via kebijakan Quantitative Easing (QE) yang nilainya mencapai US$2,3 trn (QE1:$1.7 tn plus QE2:$600 bn).

Dana QE1 dan QE2 tersebut hampir 100% mengalir ke surat utang pemerintah AS dan bail out sektor financial & perbankan. Namun, ekses reserve oleh bank sebagian besar kembali ditaruh di instrumen bank sentral, karena risiko di sektor riil dipersepsikan masih tinggi (pertumbuhan kredit AS hingga akhir 2010 masih sangat rendah, hanya sebesar 2%).

Di sisi lain, suasana psikologi pasar yang diliputi ketakutan (fear) tampak dieksploitasi investor untuk mendongkrak harga komoditas pangan. Berita-berita negatif memang mendominasi. Dampak kebijakan akomodatif FED terhadap inflasi, risiko utang sovereign di Eropa, ketegangan di Korea Utara dan rentetan bencana alam membuat investor merasa was-was.

Sementara itu, gelombang demokrasi ketiga di Timteng (setelah Amerika Latin dan Uni soviet/Eropa Timur) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kekhawatiran akan merembetnya gejolak sosial politik tersebut ke negara-negara lain, terutama ke China (gelombang demokrasi keempat?), membuat investor lebih suka memegang aset riil (komoditas) dibandingkan aset portfolio (saham, obligasi, mata uang).

Akibatnya, komoditas pangan dan minyak menjadi primadona karena saat bencana, krisis atau kekacauan tentunya akan sangat dicari dibandingkan asset kertas (paper assets) seperti saham, obligasi atau bahkan komoditas mineral tambang, emas dan perak sekalipun.

Dari cerita di atas, saya bisa simpulkan bahwa setelah deregulasi finansial 1990-an, harga pangan bukan lagi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran komoditas saja, tapi juga pasokan dan permintaan kontrak derivatif di pasar finansial pangan. Akibatnya, saya menghitung bahwa standard deviasi yang merupakan cerminan volatilitas harga pangan terus menunjukkan tren peningkatan.

Dengan kata lain, pasar derivatif yang terkoneksi langsung dengan pasar komoditas memberikan jaminan aliran modal yang nyaris tak terbatas dari dunia finansial yang dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas kian liar. Akibatnya, harga komoditas tidak lagi hanya ditentukan oleh kondisi riil permintaan dan penawaran tapi lebih kepada persepsi atau ekspektasi investor akan arah permintaan dan penawaran.

Solusi G20 dan Indonesia

Di tingkatan global, negara-negara yang tergabung dalam G20 menggelar pertemuan di Paris pada tanggal 18-19 Februari lalu untuk membahas masalah kenaikan harga pangan dan energi. Salah satu poin yang dibahas adalah usulan pembentukan pooling fund dan cadangan pangan global untuk mengatasi gejolak harga pangan.

Usulan kebijakan tersebut tampaknya tidak akan efektif jika negara-negara yang tergabung dalam G20 tidak memikirkan suatu regulasi yang berlaku secara multilateral terkait dengan pasar derivatif pangan. Nihilnya regulasi yang berlaku lintas negara telah menyebabkan menjamurnya produk-produk derivatif yang bersifat spekulatif sehingga memicu volatilitas harga pangan.

Undang-undang tentang reformasi pasar keuangan (Dood-Franck Act) yang ditandatangani Obama pada 21 Juli 2010 masih banyak menyisakan lubang dan hanya berlaku di AS saja. Investor keuangan masih bisa melakukan perjanjian swap OTC (over the counter) atau bermain di bursa-bursa lain di dunia untuk menghindari regulasi di suatu negara. Sebab itu, koordinasi regulasi yang bersifat global untuk mengatur pasar komoditas derivatif sangat diperlukan.
 
Negara-negara berkembang sangat berkepentingan akan adanya regulasi tersebut. Dibandingkan negara-negara maju, fundamental ekonomi di negara-negara berkembang lebih terpengaruh oleh fluktuasi harga pangan.  Lain dengan negara maju yang sebagian besar belanja rumah tangganya dihabiskan untuk belanja non-makanan. Contohnya, dari 20% penduduk AS termiskin, hanya 16% dari pendapatannya yang dihabiskan untuk konsumsi makanan. Bandingkan misalnya dengan Vietnam dan Nigeria yang penduduknya masing-masing menghabiskan 65% dan 73% dari pendapatannya untuk konsumsi pangan. Konsumen Indonesia sendiri secara agregat menghabiskan 51% dari pendapatannya hanya untuk makan (data BPS tahun 2009).

Indonesia dengan jumlah penduduk yang harus diberi makan mencapai 237,6 juta (data BPS 2010) juga sangat berkepentingan terhadap kesepakatan global tersebut. Sudah jelas kita cukup terpukul akibat tingginya harga pangan yang terkait erat dengan fluktuasi harga dunia. Inflasi makanan tercatat melonjak sebesar 16,2% YoY pada Januari 2011, posisi tertinggi sejak Desember 2008.

Sejauh ini, respons pemerintah terhadap lonjakan harga pangan sepertinya cenderung kuratif dibandingkan antisipatif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pemerintah terus meningkatkan alokasi subsidi pangan. Subsidi pangan terus dinaikkan dari hanya Rp6,3 triliun tahun 2005 menjadi Rp15,3 triliun pada RAPBN 2011 (belum termasuk pembebasan bea masuk terhadap 57 pos tariff komoditas yang diberlakukan baru-baru ini). Begitu juga untuk bantuan sosial yang terus naik dari Rp40,7 triliun 2006 menjadi Rp59,2 triliun 2011.

Pemberian jaring pengaman bagi penduduk miskin untuk mengatasi tingginya harga pangan memang penting dalam jangka pendek. Namun, pemerintah juga perlu berpikir jauh ke depan dengan rencana strategis yang di luar solusi tradisional dalam rangka memberikan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat. Apalagi tren jumlah penduduk muda Indonesia dan tren urbanisasi masih akan terus meningkat dalam 20-30 tahun mendatang, sehingga ketahanan pangan adalah sesuatu yang mutlak.

Prioritas utama seperti yang tidak bosan-bosannya didengungkan adalah perbaikan dan penambahan infrastruktur. Dukungan infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk) dan infrastruktur transportasi dan managemen distribusi sangat penting untuk menjamin harga pangan yang murah.

Indonesia juga perlu menyisihkan anggaran yang signifikan untuk pengembangan riset bioteknologi. Dengan dukungan terhadap riset tersebut diharapkan akan muncul varietas baru yang memiliki karakteristik benih unggul (hasil panenan yang lebih tinggi, pupuk yang lebih sedikit, dan varietas yang butuh sedikit air dan tahan hama). Selain itu, intensifikasi fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan dan pemberian intensif bagi petani dan investor di sektor pertanian, terutama untuk pembukaan lahan baru dengan skala masif di luar Jawa juga perlu dipertimbangkan.