Home > Kebijakan Pemerintah, Perbankan dan pasar modal, Prospek ekonomi > High Cost Economy Picu Suku Bunga Tinggi

High Cost Economy Picu Suku Bunga Tinggi

Mengapa suku bunga pinjaman domestik tidak diturunkan saja serendah-rendahnya, kalau bisa sebesar 1 persen seperti di Jepang. Pertanyaan ini disampaikan salah seorang peserta di suatu seminar ekonomi baru-baru ini di Jakarta.

Satu pertanyaan yang cukup menggelitik apalagi terkait dengan tudingan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) awal Maret lalu yang mensinyalir adanya praktek kartel di antara 14 bank besar yang bersepakat untuk mengatur tingkat bunga di posisi tinggi.

Terlepas dari sinyalemen KPPU dan keinginan penanya di atas, biaya bunga yang murah tentu merupakan dambaan debitur. Rumah tangga maupun pelaku usaha tentu menginginkan cicilan kredit yang ringan dan tidak menggerogoti stabilitas keuangan mereka masing-masing.

Dengan kata lain, terciptanya industri perbankan yang efisien didambakan seluruh stakeholder perbankan Indonesia, termasuk Bank Indonesia sebagai regulator. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Bank Indonesia (BI) mewajibkan 44 bank beraset lebih dari Rp10 triliun untuk mengumumkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)-nya kepada publik mulai tanggal 31 Maret 2011.

Publikasi SBDK atau Prime Lending Rate merupakan suatu hal yang umum dilakukan di banyak negara. Posisi SBDK mungkin akan sedikit berbeda untuk tiap bank, namun di satu negara kisarannya tidak akan terlalu besar, karena SBDK pada dasarnya merupakan cerminan kondisi fundamental dan premi risiko  di negara bersangkutan.

Mengambil contoh praktek di AS, SBDK awalnya dipakai sebagai referensi tingkat bunga pinjaman yang diberikan pada nasabah-nasabah bank yang paling kredibel. Namun dalam perkembangannya, SBDK juga digunakan bank-bank AS sebagai patokan untuk menghitung suku bunga pinjaman lainnya, seperti suku bunga kartu kredit, pinjaman jangka pendek atau suku bunga KPR mengambang (adjustable rate mortgages/ARM).

Sebagai ilustrasi, SBDK di AS saat ini sebesar 3,25% atau 3% di atas tingkat bunga patokan bank sentral AS (FED). Sementara itu, suku bunga KPR mengambang di bank-bank AS berkisar antara 1-4% di atas SBDK, tergantung tenor dan profil nasabahnya (prime atau sub-prime mortgage).

Pinjaman tanpa agunan seperti kartu kredit dikenakan margin yang jauh lebih tinggi di atas SBDK, karena karakteristik kreditnya yang lebih berisiko dibanding jenis kredit lain. Untuk jenis-jenis kredit lain seperti kredit UKM (usaha kecil dan menengah) dan kredit korporasi, margin juga disesuaikan dengan profil sektoral dan spesifik nasabah (rating) serta tenor pinjamannya masing-masing.

Hitungan SBDK

Secara sederhana, SBDK dibentuk oleh tiga komponen pokok, yakni komponen biaya overhead, margin laba yang diharapkan (expected margin) dan biaya dana (cost of fund). Untuk kasus perbankan Indonesia, biaya dana diestimasikan memberikan kontribusi terbesar kurang lebih separuh dari SBDK (disparitas angkanya cukup besar tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank). Sementara sisanya disumbang oleh komponen biaya overhead dan expected margin.

Kegiatan operasional perbankan yang efisien akan mendorong turunnya biaya overhead. Tingkat efisiensi operasional perbankan Indonesia biasa diukur dengan menggunakan indikator BOPO, yakni biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, dimana kian tinggi rasio BOPO dianggap operasionalnya makin tidak efisien.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Emerging Market (EM), rasio BOPO perbankan Indonesia memang tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah perbankan nasional masih dalam fase ekspansi jaringan cabang sehingga membutuhkan biaya capex termasuk di dalamnya biaya IT dan tenaga kerja yang cukup besar. Rasio BOPO di Indonesia pada akhir 2010 tercatat sebesar 86%, jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura, Thailand dan Malaysia yang berada di kisaran 55-65%.

Rasio efisiensi BOPO sebenarnya lebih umum dipakai di industri manufaktur dan menurut pandangan saya kurang tepat untuk digunakan di industri perbankan. Kendati belum sepenuhnya sempurna, tingkat efisiensi operasional perbankan akan lebih pas jika diukur dengan rasio CER (cost efficiency ratio). Rasio ini sudah lazim dipakai investor dan perbankan internasional dalam melakukan benchmarking tingkat efisiensi bank.

Tidak seperti rasio BOPO, perhitungan CER murni hanya memasukkan biaya non-bunga dan tidak memasukan biaya PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) dalam komponen biaya operasional yang dijadikan pembilang. Sementara itu untuk penyebut, rasio CER hanya menggunakan pendapatan non-bunga plus pendapatan bunga bersih, tidak termasuk laba-rugi atas penjualan efek.

Bila menggunakan CER, perbankan Indonesia tampaknya masih tergolong efisien dibandingkan negara-negara EM lainnya, kendati masih kalah efisien dibandingkan bank-bank di China, Singapura dan Malaysia. Sebagai perbandingan, CER Bank Mandiri dan BCA per laporan publikasi September 2010 tercatat masing-masing sebesar 48,4% dan 53,6%, bandingkan dengan Banco do Brazil (66,6%), Andhara Bank India (66,9%), Bank of Ayudhya Thailand (55,6%), DBS (55,8%), Banco de Oro Filipina (69,7%) atau Isbank Turki (56,8%).

Komponen kedua pembentuk SBDK adalah expected margin yang di tiap-tiap negara akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat risiko pasar (general market risk) dan derajat persaingan di negara bersangkutan. Premi risiko pasar Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara EM lainnya. Hal ini antara lain dapat diproksi dari relatif tingginya net interest margin (NIM) perbankan Indonesia yang pada akhir 2010 berada pada posisi 5,7% -lebih tinggi dari Thailand (3,1%), India (2,6%), Malaysia (2,5%), China (2,4%), tapi masih lebih rendah dari Brazil (6,9%).

Selain NIM, ada juga indikator spread CDS (credit default swap) 5Y yang biasa dipakai untuk mengukur risiko pasar, dimana makin lebar spread CDS mencerminkan risiko pasar yang kian tinggi. Pada dasarnya, indikator ini memberikan indikasi besarnya premi asuransi yang diminta pasar atas kemungkinan default obligasi-obligasi Indonesia. Akhir-akhir ini, spread CDS Indonesia berada di kisaran 150-160 bps, kurang lebih setara dengan Filipina, Russia dan Turki, namun masih jauh di atas Thailand, Malaysia, Afrika Selatan, China dan Singapura.

Sementara itu, derajat persaingan selain ditentukan oleh tingkat kompetisi di internal industri perbankan, juga dipengaruhi oleh financial depthness pasar modal di negara bersangkutan. Bila pasar modal suatu negara sudah cukup maju dan likuid, maka suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan tentunya akan bersaing dengan besarnya imbal hasil yang diminta investor pasar modal. Sebagai contoh, imbal hasil obligasi korporat dengan predikat investment grade (peringkat Pefindo) bertenor 5 tahun saat ini berkisar 9-13%. Suku bunga kredit perbankan tentu tidak dapat bersaing jika untuk perusahaan yang sama ditawarkan suku bunga di atas 13%.

Faktor ketiga adalah biaya perolehan dana (cost of fund). Di setiap bank, perhitungan biaya dana akan sama untuk tiap jenis kredit yang disalurkan, baik untuk kredit konsumsi, kredit komersil maupun korporasi, karena biaya perolehan dana diperoleh dari satu keranjang (pooling fund) yang sama.

Seperti telah saya singgung di atas, biaya dana memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan SBDK Indonesia. Ini dikarenakan deposan masih menuntut suku bunga yang relatif tinggi akibat tingginya tingkat inflasi di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, bila inflasi di Indonesia yang saat ini berkisar 7% dan bank hanya menawarkan suku bunga 6,8% (rata-rata bunga deposito 1 bulan), maka deposan akan mendapatkan imbal hasil negatif (negative real rate) sebesar 0,2%. Karena komponen biaya dana memberikan kontribusi terbesar dalam membentuk SBDK, suku bunga tentu sangat sulit diturunkan di bawah tingkat inflasi yang sebesar 7%, kecuali keadaan likuiditas sangat berlimpah.

Masalah klasik

Penurunan suku bunga kredit sebenarnya tidak akan mengurangi tingkat keuntungan bank. Pasalnya jika volume kredit terus berkembang, maka makin besar peluang peningkatan pendapatan usaha. Namun seperti banyak negara berkembang lainnya, karakteristik ekonomi Indonesia masih tergolong dalam kelompok ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Akibatnya, tingkat inflasi Indonesia dan juga tingkat risiko yang dipersepsikan (perceived risk) relatif lebih tinggi dibanding negara-negara EM lainnya.

Pada bulan Februari 2011, inflasi Indonesia tercatat 6,8% YoY, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam (12,2%). Sementara pada bulan yang sama, negara-negara EM lain mencatat inflasi yang jauh lebih rendah dari Indonesia, antara lain Malaysia (2,4%), Thailand (2,5%), Turki (4,2%), Filipina (4,3%), China (4,9%). Konsekuensinya, bank sentral di negara-negara EM tersebut sanggup menetapkan suku bunga patokan yang jauh lebih rendah dari Indonesia.

Dalam jangka pendek, persoalan high cost economy tampaknya masih akan menghantui negara ini. Indonesia terus dihadapkan pada masalah klasik berupa keterbatasan infrastruktur, persoalan logistik, struktur pasar yang tidak efisien dan sulitnya memulai bisnis akibat persoalan birokrasi dan korupsi. Akibatnya, potensi negara ini untuk menggapai pertumbuhan yang tinggi dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang berpengaruh terus terganggu oleh persoalan high cost economy dan lemahnya penegakan hukum.

Selain itu, kebijakan subsidi BBM juga membuat ekonomi Indonesia terus dibayangi tambahan premi risiko pasar, sehingga ruang fiskal pun tersandera. Jika harga minyak internasional terus melonjak tinggi, sementara produksi minyak konsisten turun 5-10% per tahun, pemerintah pada satu titik akan terpaksa menaikkan harga BBM domestik. Kenaikan harga BBM yang drastis tentunya akan memicu shock dan mendorong lonjakan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi pun terkoreksi.

Ke depan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih dari 6,5% tanpa risiko overheating (lonjakan inflasi). Proyeksi ini bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai bila persoalan infrastruktur fisik dan non-fisik (termasuk SDM), subsidi BBM, birokrasi, korupsi, penegakan hukum dan kemudahan berusaha diprioritaskan untuk segera dibenahi.

  1. agus
    March 20th, 2011 at 16:13 | #1

    Jadi masalahnya muter-muter terus ya……

  2. Dewo
    March 24th, 2011 at 16:03 | #2

    Wah, analisis yang bagus,
    aku mendambakan ada terobosan revolusioner dari para gubernur BI yg akan datang untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga hingga 1-2%

  3. April 11th, 2011 at 05:23 | #3

    Indonesia tidak pernah punya sejarah pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dari inflasi. Tdk seperti Malaysia dan Thailand, kita benernya lebih mirip Philipina. Jadi kalau suku bunga kredit tinggi ya “wajar”: dari sisi inflasi saja bank kan harus bisa mengkompensasi tingkat inflasi. Selain itu kalau portfolio kredit bank-bank geser ke jenis usaha yang dianggap berisiko, ya akhirnya suku bunga jadi mahal.
    http://srikripik.wordpress.com

  1. No trackbacks yet.