Archive

Archive for July, 2011

Birokrasi tambun dorong high cost economy

July 26th, 2011 3 comments

Dalam perjalanan ke kantor akhir pekan lalu, saya mendengar parodi menggelitik di sebuah radio ibukota seputar pegawai negeri sipil (PNS). Diceritakan di negeri sketsa sedang dilakukan pendataan penduduk. “Ayo yang berstatus pegawai negeri, tunjuk tangan!” Kontan, sekitar separuh penduduk  mengaku berstatus PNS. “Sekarang yang berstatus honorer, ayo berapa orang!” Serentak, sepertiga penduduk negeri sketsa mengacungkan jarinya. Lucunya lagi, penduduk negeri sketsa yang tersisa mengaku berminat menjadi PNS. Loh, kalau begitu yang jadi rakyatnya siapa?? :lol:

Ironis memang, mindset yang tertanam di benak kebanyakan siswa setelah lulus sekolah di negeri ini adalah bagaimana caranya menjadi pegawai, utamanya bagaimana bisa berstatus PNS dan bukan menjadi entrepreneur. Padahal kalau dikaji, ada kaitan yang amat erat antara ukuran birokrasi dengan maraknya korupsi/pungli dan tingginya tarif pajak. Hal ini diamini pula oleh Presiden SBY. “Korupsi dan birokrasi adalah masalah mendasar di Indonesia,” demikian pernyataan beliau seperti dikutip banyak media tanggal 22 Juli 2011 lalu.

Selain membebani anggaran, struktur birokrasi yang gemuk cenderung sangat akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungli (high cost economy). Tambunnya birokrasi menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien karena banyaknya meja birokrasi (perijinan) yang harus dilalui. Akibatnya timbul simbiosis mutualisme. Pemakai jasa terdorong memberikan pungli agar urusan birokrasinya dapat dipercepat, sementara birokrat butuh ”tambahan” dengan alasan gaji tidak memadai.

Ukuran birokrasi Indonesia memang relatif sangat tambun. Bahkan ada pemeo yang menyatakan bahwa hampir semua urusan di negeri ini, mulai dari kebudayaan hingga urusan perempuan ada lembaga negaranya. Total, ada 34 kementerian dan 3 lembaga setingkat kementerian di Indonesia. Jumlah kementerian ini lebih banyak dari negara-negara besar lain seperti Jepang (11), AS (15), Russia (20), dan Brazil (24), atau bahkan jika dibandingkan dengan negara sosialis seperti China (29).

Di samping kementerian, lembaga non-struktural di Indonesia juga mengalami lonjakan hingga 88 lembaga. Alhasil, alokasi anggaran lembaga non-struktural diberitakan melonjak dari hanya Rp3,4 triliun tahun 2009 menjadi Rp38 triliun pada tahun 2011 sehingga membebani keuangan negara (Kompas 19 Juli 2011).

Akibat birokrasi yang gemuk, alokasi anggaran negara secara keseluruhan pun cenderung didominasi oleh belanja rutin pegawai. Sebagai ilustrasi, pos belanja pegawai menyerap sekitar 16,0% dari total belanja pemerintah pada APBN-P 2011. Sementara subsidi energi dan pembayaran bunga mendapat porsi masing-masing sebesar 16,4% dan 10,1% dari anggaran belanja. Bandingkan misalnya dengan belanja modal yang hanya mendapat porsi sebesar 12% dari total belanja pemerintah, padahal notabene efek multipliernya signifikan bagi perekonomian.

Banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara non-struktural yang tumpang tindih jelas berkorelasi positif dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PNS akhir-ahir ini. Menurut Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada akhir 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta orang (belum termasuk tenaga honorer non APBN/APBD yang diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang). Jika dibandingkan dengan total PNS tahun 2005 yang berjumlah 3,6 juta orang, angka ini berarti sudah melonjak lebih dari 30% dalam kurun waktu lima tahun. Laju pertumbuhan PNS tersebut jelas jauh di atas pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh 8,7% pada periode yang sama.

Konsekuensi dari pertumbuhan PNS yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk adalah berkurangnya efisiensi pemerintahan. Tahun 2010, rasio antara jumlah PNS dan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,98%. Artinya, setiap PNS di Indonesia melayani sekitar 50 penduduk. Rasio ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara semi-sosialis di ASEAN, seperti Laos (1,28%) dan Kamboja (1,18%).

Reformasi birokrasi dan kepastian kebijakan

Untuk membiayai birokrasi yang tambun (selain juga subsidi energi), wajar pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Hal ini diupayakan pemerintah melalui tambahan utang, diversifikasi pajak dan penghasilan bukan pajak seraya mempertahankan tarif pajak yang relatif tinggi.

Tarif pajak yang tinggi sebenarnya bersifat destruktif bagi perekonomian. Jika pajak naik, pelaku ekonomi cenderung untuk meningkatkan tabungannya dengan harapan pengeluaran (life style) di masa depan akan relatif stabil. Aksi ini dilakukan karena total belanja perusahaan maupun individu sangat ditentukan oleh ekspektasi mereka akan tingkat pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) di masa depan.

Alhasil, pajak yang tinggi akan mengurangi insentif individu/perusahaan untuk bekerja/berusaha. Sementara perusahaan juga enggan melakukan investasi sehingga laju produktifitas ekonomi dan standar hidup pun menurun.

Hal ini dibuktikan oleh Edward C. Prescott (peraih nobel tahun 2004) yang mentesiskan adanya korelasi positif antara tingginya tarif pajak dan rendahnya produktifitas kerja. Penelitiannya membuktikan bahwa ketika tarif pajak naik pada periode tahun 1970-90 rata-rata sebesar 28% di Jerman, Italia dan Perancis, produktifitas kerja di negara-negara tersebut pun turun rata-rata sebesar 22%.

Menurut data Bank Dunia, rata-rata tarif pajak korporat di dunia adalah sebesar 18%. Di ASEAN, tarif rata-rata pajak korporat cukup tinggi, yakni sebesar 22%. Tarif pajak korporat terendah tercatat di Singapura (17%), sedangkan yang tertinggi di Filipina dan Myanmar (30%), sementara Thailand rencananya akan menurunkan pajak korporatnya dari 30% menjadi 18% paling cepat tahun ini.

Dalam era kompetisi global, tarif pajak di Indonesia seharusnya ditetapkan tidak lebih tinggi dari rata-rata tarif pajak di dunia (tarif PPH saat ini hingga 30%, pajak korporat 25% dengan pengurangan 5% untuk perusahaan publik yang minimum 40% sahamnya free float). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tertarik berinvestasi, dan tidak memiliki insentif untuk pindah ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Menjelang maklumat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata, tarif pajak yang kompetitif tentunya akan mendorong daya saing Indonesia.

Selain itu, untuk negara berkembang seperti Indonesia, stimulus via pengurangan pajak sebenarnya akan lebih efektif dibandingkan peningkatan belanja negara yang probabilitas kebocorannya cukup tinggi, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/26/how-stimulate-indonesia039s-economy.html. Seperti dikemukan di atas, gemuknya birokrasi cenderung digelayuti oleh korupsi dan pungli sehingga stimulus pajak menjadi pilihan yang efektif dan logis dalam rangka menggenjot perekonomian.

Ke depan, lemak dalam tubuh birokrasi perlu terus dikikis melalui upaya efisiensi PNS dan penerapan sistem reward dan punishment yang terstruktur. Selain itu, beberapa lembaga negara atau kementerian yang tumpang tindih sebenarnya dapat dilebur. Dengan melakukan merger beberapa instansi atau kementerian diharapkan efisiensi, kinerja dan sinerginya dapat meningkat sehingga persoalan lemahnya koordinasi yang sering kita dengar dapat dimitigasi. Contohnya, saya pernah mengusulkan untuk melebur kementerian perindustian, perdagangan dan BKPM sehingga kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih terintegrasi –Tabloid Kontan, Juli 2009.

Akhir kata, perbaikan kebijakan ke arah yang lebih baik harus terus diupayakan. Saya percaya kebijakan yang terprediksi, transparan dan berorientasi jangka panjang akan memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya, kebijakan yang temporer dan bersifat parsial hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan menganggu aktifitas produksi karena pelaku usaha tidak tahu kapan dan bagaimana kebijakan akan berubah sehingga mereka pun menunda keputusan bisnisnya.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags: