Archive

Archive for December, 2011

Macet dan disparitas pembangunan

December 2nd, 2011 5 comments

Jalanan Jakarta bak “neraka” pada jam-jam sibuk. Lima tahun lalu, saya butuh waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke kantor di kawasan Thamrin. Tahun-tahun berikutnya, saya merasakan waktu tempuh ke kantor yang kian lama. Setahun terakhir ini, waktu tempuh saya ke kantor sudah molor hingga sekitar 1,5 jam.

Jika tak ada perubahan atau terobosan kebijakan di sektor transportasi, investasi, fiskal dan birokrasi, saya ngeri membayangkan apa yang akan terjadi di Ibukota kita ini 5-10 tahun mendatang. Kemacetan mungkin nantinya akan langsung menghadang, seketika kita membuka pintu pagar rumah.

Kemacetan yang terjadi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di pulau Jawa sebenarnya adalah salah satu konsekuensi dari strategi pembangunan yang cenderung parsial dengan horison kebijakan yang hanya berjangka pendek. Pola pembangunan yang tak seimbang dan perencanaan yang tak terintegrasi ujung-ujungnya menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, termasuk didalamnya persoalan disparitas pembangunan yang kita alami saat ini.

Disparitas pembangunan antar-daerah tampaknya telah menjadi persoalan laten di negeri ini. Ketimpangan antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa sudah terjadi sejak jaman kolonial. Timbulnya paham separatisme seperti PRRI-Permesta di era 1950-an hingga persoalan separatisme di Papua akhir-akhir ini juga bisa dikatakan berakar salah satunya dari persoalan kesenjangan pembangunan antar-daerah tersebut.

Kondisi terkini

Data-data makro ekonomi dan perbankan akhir-akhir ini memperkuat sinyalemen disparitas pembangunan antar daerah, khususnya antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa. Tren pertumbuhan kredit di Jawa dan luar Jawa memang tak jauh berbeda. Per September 2011, pertumbuhan kredit di Jawa tercatat sebesar 24,3% YoY, sementara di luar Jawa, kredit tumbuh sebesar 24,1% YoY.

Namun secara kuantitas, porsi kredit yang disalurkan di Jawa jauh lebih besar (Rp1455 triliun) dibanding luar Jawa (Rp615 triliun). Porsi kredit di Jawa yang merepresentasikan 70,3% dari total kredit nasional ini tak jauh berbeda dari posisi tahun 2004 yang sebesar 72,6%. Penting juga dicatat bahwa porsi kredit yang disalurkan di Jakarta sendiri sudah lebih dari sepertiga (35,8%) dari total kredit nasional.

Seperti juga perbankan yang lebih tertarik untuk memberi kredit di Jawa dan Jakarta, investor domestik (PMDN) dan asing (PMA) juga lebih menitikberatkan investasinya di Jawa. Porsi investasi PMDN dan PMA di Jawa pada tahun 2010 tercatat masing-masing sebesar 58% dan 71% dari total investasi nasional. Wajar saja Jawa dan Jakarta menjadi gula-gula sebab infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja dan pasar yang besar semuanya hanya tersedia secara memadai di Jawa dan Jakarta.

Data-data anekdotal di sektor riil juga menunjukkan tren yang tak jauh berbeda. Ambil contoh data penjualan mobil. Dalam sepuluh tahun terakhir, penjualan mobil di Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun. Namun, penjualan mobil tersebut tak merata ke semua daerah. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa mobil yang terjual di Jabodetabek sudah merepresentasikan 36% dari total penjualan mobil nasional.

Penjualan semen juga menunjukkan pola yang sama. Total penjualan semen nasional rata-rata sebesar 4 juta ton per bulan. Dari volume tersebut, porsi penjualan di Jawa dan Jakarta masing-masing sudah merepresentasikan 57% dan 10% dari total penjualan nasional.

Alhasil, pendapatan per kapita pun sangat jomplang antar daerah di Jawa dan luar Jawa (kecuali daerah penghasil migas seperti Riau dan Kalimantan Timur). Contohnya, pendapatan per kapita Jakarta tahun 2010 yang sebesar US$9971/kapita sudah dapat disetarakan dengan negara-negara maju. Sementara itu, masih ada daerah-daerah tertinggal seperti Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang pendapatan per kapita-nya masih di bawah US$650 per kapita.

Fokus pembangunan yang hanya terpusat di Jawa dan Jakarta jelas menimbulkan ongkos dan risiko yang tak kecil bagi bangsa ini. Beberapa kebijakan sengaja atau tak sengaja bahkan justru memperparah kesenjangan spasial yang terjadi.

Contohnya, kebijakan subsidi energi, khususnya BBM yang jelas-jelas tidak berpihak pada upaya pemerataan. Kendati pemerintah sudah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah, dana alokasi terbesar berupa subsidi BBM notabene masih dinikmati oleh warga Jakarta yang paling banyak memiliki mobil dan motor. Untuk tahun 2012, pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp123 triliun dan porsi terbesar sudah pasti akan dinikmati warga Jawa dan Jakarta.

Seperti di disinggung di awal tulisan ini, kemacetan lalu-lintas jelas akan berdampak pada meningkatnya beban pemerintah dan masyarakat. Selain beban lingkungan (polusi dan kesemrawutan), biaya oportunitas akibat waktu yang terbuang dan biaya transportasi dan logistik yang membengkak, kemacetan akan mendorong peningkatan konsumsi BBM, sehingga ujung-ujungnya subsidi BBM pun ikut naik.

Sebagai catatan, angka kuota BBM bersubsidi tahun 2011 diberitakan akan membengkak sebesar 1,4 juta kilo liter dari kuota APBN yang sebesar 40,5 juta kilo liter. Alhasil, pemerintah pun harus menyediakan tambahan dana sekitar Rp5 triliun untuk menambal kekurangan anggaran subsidi BBM yang sebenarnya lebih banyak dinikmati warga Jakarta tersebut.

Pindahkan pusat pemerintahan

Jika tren kesenjangan pembangunan terus berlangsung, daya dukung lingkungan di Jawa dan Jakarta tentu akan terus menurun. Dalam jangka panjang, antara 10-20 tahun ke depan, saya perkirakan Jakarta dan Jawa sudah tak akan sanggup lagi menanggung beban lingkungan tersebut.

Ibarat menaruh telur hanya dalam satu keranjang, ekonomi yang terpusat di Jakarta juga sangatlah berisiko. Jakarta termasuk daerah rawan bencana seperti banjir dan gempa bumi. Sewaktu-waktu, Jakarta bisa saja tertimpa peristiwa atau bencana yang tak terduga seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi dll (high impact, low frequency/HILF event). Jika peristiwa HILF ini terjadi, ekonomi nasional dipastikan lumpuh karena hampir 20 persen dari aktifitas ekonomi nasional (dihitung dari pendapatan nominal bruto) dan lebih dari 70 persen uang beredar ada di Jakarta.

Selain pusat aktifitas bisnis, Jakarta juga menjadi pusat hiburan, pusat industri, pusat pemerintahan dan pusat politik nasional. Ini jelas juga sangat berisiko dari segi pertahanan dan keamanan. “Musuh” (bisa negara ataupun teroris) dapat dengan mudah melumpuhkan negeri ini hanya dengan mensabotase atau menyerang Jakarta.

Ini sangat kontras dengan kebijakan yang diambil negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Jerman dan Jepang. Ambil contoh Amerika Serikat. Negara ini memiliki pusat pemerintahan di Washington DC, pusat bisnis dan keuangan berada di New York, pusat industri mobil di Michigan, industri IT di Silicon Valley, industri kapal terbang di Seattle, sedangkan pusat hiburan berada di California dan Florida.

Jelas negara maju seperti AS sudah menerapkan perencanaan pembangunan antar daerah yang tertata cukup baik sehingga risiko ekonomi dan kesenjangan pun dapat diminimalkan. Alhasil, bencana gempa bumi seperti yang terjadi di pusat hiburan California tahun 1989 dan dan badai Katarina di Missisipi dan Florida tahun 2005 tidak serta merta melumpuhkan AS, karena aktifitas bisnis dan pemerintahan yang berada di kota-kota lain masih berjalan normal.

Sebaliknya, pengalaman Thailand yang dilanda bencana banjir baru-baru ini harus dijadikan pelajaran berharga. Pusat ekonomi, pemerintahan dan industri yang berada dalam satu wilayah (Bangkok dan sekitarnya) telah menyebabkan Thailand lumpuh. Akibatnya, banyak industri dan PMA yang berencana melakukan relokasi pabriknya dari Bangkok akibat bencana banjir tersebut.

Sebab itu, ke depan, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Jakarta perlu diupayakan. MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) bisa menjadi motor penggerak upaya pemerataan pertumbuhan tersebut. Selain itu, kapasitas aparatur dan struktur birokrasi di daerah juga perlu diperbaiki sehingga era otonomi daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 1999 dapat berjalan optimal.

Upaya-upaya terobosan lain juga perlu diupayakan. Misalnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius ide pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sekarang sudah kelebihan beban ke wilayah lain. Ada berbagai alternatif pilihan kota sebagai pusat pemerintahan RI yang baru, namun seharusnya secara logika dipilih kota di luar Jawa.

Menurut pendapat saya, pulau Kalimantan bisa menjadi salah satu alternatif yang cukup baik, karena selain letaknya yang strategis (berada di tengah Nusantara), pulau ini juga relatif lebih aman dari ancaman bencana alam dibanding daerah-daerah yang berada dalam jalur ring of fire (jalur gempa dan gunung berapi). Catatan saja, mantan presiden Soekarno pada tahun 1950-an pernah punya ide untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya pikir gagasan founding father ini perlu kita pertimbangkan dan tindaklanjuti secara serius.