Archive

Archive for March, 2012

Menangkal Perangkap Kelas Menengah

March 28th, 2012 5 comments

Pekan ini, S&P kembali berkunjung ke Jakarta dalam rangka mengkaji ulang kondisi ekonomi RI. Harapannya, S&P akan segera menyusul Fitch dan Moody’s yang baru-baru ini sudah menaikkan peringkat RI menjadi investment grade. Peluang kenaikan peringkat tersebut sangat besar, mengingat risiko fiskal yang diproyeksikan akan turun pasca kemungkinan disepakatinya kenaikan harga BBM mulai 1 April.

Saya percaya momentum kenaikan peringkat S&P akan kian mendorong derasnya aliran dana ke dalam negeri sehingga biaya modal pun akan semakin melandai. Opini  investment grade dari lembaga pemeringkat (pihak ketiga) akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi, terutama investasi langsung di sektor riil yang horisonnya jangka panjang. Perbankan internasional pun akan makin tertarik memberi pinjaman atau membeli instrumen finansial RI, sebab pinjaman ke negara yang berstatus investment grade mensyaratkan alokasi permodalan yang lebih kecil dibanding negara yang berstatus “junk.”

Selain itu, tipe investor yang masuk diharapkan juga berubah. Sebelum investment grade, kebanyakan lembaga finansial yang berinvestasi adalah hedge fund yang karakteristik investasinya cenderung spekulatif. Setelah RI beroleh investment grade, institusi-institusi keuangan berhorison jangka panjang seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan lain-lain diperkirakan akan mulai aktif berinvestasi (lembaga-lembaga keuangan ini kebanyakan hanya menanamkan investasinya pada instrumen-instrumen finansial berperingkat investment grade).

Kendati kecendrungan di atas cukup menggembirakan, namun ada baiknya bagi kita untuk tetap mencermati sejumlah risiko yang mungkin dapat menganggu stabilitas ekonomi. Dari sisi aspek finansial/perbankan, kita perlu mewaspadai tingginya tingkat rasio pinjaman terhadap DPK (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang saat ini hampir mencapai posisi pra-krisis 1998.

Rasio LDR yang terus meningkat hingga mencapai 78,6% per Jan 2012. Ini merupakan cerminan peran intermediasi perbankan RI yang terus membaik. Namun, belajar dari pengalaman krisis 1998, stakeholder perlu berhati-hati jika LDR sudah mendekati 100%. Jika LDR > 100%, ini berarti perbankan sudah lebih mengandalkan pasar modal (wholesale funding) dibandingkan pendanaan ritel (retail funding).

Hal ini berbahaya jika sewaktu-waktu terjadi gejolak (shock) yang berdampak pada kondisi likuiditas perbankan nasional. Dengan kata lain, Non Performing Loan (NPL) yang saat ini terjaga di bawah 2,5%, tak bisa dijadikan patokan. Sebagai catatan, rendahnya NPL sebagian juga merupakan refleksi dari besarnya penyaluran kredit yang sewaktu-waktu bisa macet jika terjadi shock dalam perekonomian.

Secara keseluruhan, pengalokasian sumberdaya finansial antar sektor ekonomi juga masih belum berimbang. Perbankan pada umumnya lebih menyukai kredit konsumtif, sebagai akibat dari masih tingginya persepsi risiko terhadap kredit produktif. Catatan saja, porsi kredit yang disalurkan perbankan ke golongan debitur korporasi turun dari 44% di tahun 2005 menjadi 37% di tahun 2011. Lambannya penyaluran kredit ke sektor korporat tampaknya dipicu oleh masih tingginya persepsi risiko terhadap sektor riil yang masih digelayuti masalah klasik seperti ketersediaan infrastruktur dan persoalan ketenagakerjaan.

Jika dibiarkan berlarut, kecendrungan ini dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya bubble pada kelas-kelas aset tertentu, contohnya di pasar modal, sektor properti dan otomotif. Khusus di sektor otomotif, keadaan lebih diperparah lagi oleh kebijakan subsidi BBM yang mendorong alokasi modal yang berlebihan ke sektor tersebut, sementara kondisi infrastruktur dan transportasi publik justru terbengkalai.

Di pasar modal sendiri, derasnya aliran modal dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya gelembung harga. Potensi terjadinya bubble sangat besar mengingat masih terbatasnya instrumen finansial yang tersedia dan masih sedikitnya perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Terjadinya misalokasi sumber daya akibat ketidakjelasan prioritas pembangunan terefleksi dari betapa cepatnya negeri ini mengalami gejala overheating. Sedikit saja berakselerasi (ekonomi tumbuh kencang > 6,5%), ekonomi RI langsung mengalami gejala overheating yang ditandai oleh tingginya tekanan inflasi dan meningkatnya defisit neraca berjalan (DNB).

Akhir-akhir ini, surplus neraca berjalan cenderung turun, bahkan negatif pada Q4-2011. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor cenderung turun. Sementara itu, impor barang konsumsi, terutama dari China cenderung meningkat (pasar RI dibanjiri produk ekspor China yang tak terserap di pasar AS dan Eropa). Status investment grade juga memicu aliran investasi ke sektor riil yang pada gilirannya juga mendorong naiknya impor barang modal seperti mesin-mesin/peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, peningkatan DNB juga dipicu oleh naiknya konsumsi BBM domestik dan rendahnya lifting minyak RI. Di sisi lain, neraca jasa tak dapat diharapkan karena secara historis RI selalu mengalami defisit neraca jasa (terutama akibat tingginya biaya jasa transportasi perdagangan L/N yang dikuasai asing dan pembayaran bunga utang L/N).

Tren kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (berpengeluaran >US$6 per hari) yang cenderung konsumtif juga berpotensi mendorong naiknya DNB dan inflasi. Apalagi jika peningkatan konsumsi tersebut tak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik. Ujung-ujungnya, impor pun cenderung naik.

Tren ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Jika kapasitas produksi domestik tak kunjung meningkat, RI cepat atau lambat dapat mengalami kondisi yang disebut sebagai perangkap kelas menengah (middle income trap) seperti yang kini dialami beberapa negara di Amerika Latin. Dalam kondisi ini, pendapatan per kapita akan cenderung stagnan, sementara proses multiplier ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan lamban.

Untuk menghindari kondisi perangkap kelas menengah tersebut, tak jemu-jemunya disarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik melalui politik anggaran maupun regulasi yang mendukung. Persoalan misalokasi sumber daya, terkait subsidi energi yang salah sasaran juga perlu dipecahkan segera, di samping prioritas lain terkait soal governance dan penyederhanaan birokrasi (lihat http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2011/07/26/birokrasi-tambun-picu-high-cost-economy).

Dukungan terhadap keberadaan industri dasar juga mutlak diperlukan. Keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku (kebijakan hilirisasi/downstreaming policy) merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam menciptakan industri dalam negeri yang kuat.

Akhirnya, sebagai caveat emptor perlu diingat bahwa peringkat utang hanyalah opini dari pihak ketiga (lembaga pemeringkat) yang sifatnya subjektif dan bisa berubah sewaktu-waktu. Catatan saja, Indonesia pernah beroleh investment grade tahun 1992, namun karena pengelolaan negara tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, RI mengalami krisis enam tahun kemudian pada tahun 1998. Semoga kita tidak menjadi keledai yang bisa terantuk dua kali oleh batu yang sama.