Home > Kebijakan Pemerintah > “BI rate baru” dan sektor riil

“BI rate baru” dan sektor riil

Sejak dua tahun terakhir, para ekonom kerap berdiskusi tentang efektivitas BI rate sebagai bagian dari kerangka operasi moneter Bank Indonesia (BI). Dari diskusi-diskusi tersebut, kami berkesimpulan bahwa suku bunga kebijakan atau BI rate kurang efektif dalam mentransmisikan kebijakan moneter ke sektor riil, sehingga perlu dikembalikan ke fitrahnya.

Fitrah BI rate itu seharusnya bisa jadi acuan suku bunga pasar uang, terutama suku bunga jangka pendek. Jangan sampai suku bunga patokan berbeda arah dengan suku bunga pasar.

Krisis global tahun 2008 punya andil besar mengapa BI rate bisa melenceng dari fitrahnya. Ketika itu, sebagai respons krisis global, bank-bank sentral utama dunia, terutama bank sentral AS (FED) menurunkan suku bunga patokannya hingga nol persen. Karena dianggap belum ampuh, mereka pun akhirnya menerapkan kebijakan cetak uang (quantitative easing).

Pada periode 2009-2014, stimulus moneter FED memicu derasnya aliran dana ke negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia. Ekses likuiditas pun mengalir deras ke Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sehingga mendorong turunnya suku bunga PUAB semalam (overnight-O/N). Sisanya, mengalir ke fasilitas deposito yang disediakan BI (FASBI) yang kemudian memicu BI untuk menurunkan suku bunga FASBI O/N secara drastis sejak 2010.

Di sisi lain, BI rate yang sebelum krisis global kurang lebih bergerak di kisaran bunga PUAB O/N malah cenderung dinaikkan BI. Ini dilakukan BI dalam rangka mengendalikan inflasi yang trennya cenderung meningkat pasca kebijakan pemerintah yang beberapa kali menaikkan harga BBM. Alhasil, BI rate pun tak lagi seirama dengan pergerakan suku bunga PUAB O/N.

Dengan latar belakang tersebut, BI memutuskan untuk mengganti patokan suku bunga kebijakan dari BI rate menjadi BI 7-day repo rate. Berbeda dengan BI rate yang tidak bisa ditransaksikan, BI 7-day repo rate sekarang sifatnya transaksional.

Jika BI hendak menarik likuditas dari pasar, BI bisa bertransaksi reverse repo dengan pelaku pasar.Informasi saja, transaksi repo 7 hari adalah transaksi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) kepada BI dengan syarat dan kewajiban pembelian kembali dengan suku bunga tertentu dalam jangka waktu 7 hari (transaksi gadai).

Patut ditekankan di sini, BI tak mengubah sikap atau stance kebijakan moneternya. Suku bunga penawaran berbagai instrumen BI dari yang 7 hari sampai yang 1 tahun (term structure instrumen BI) tak mengalami perubahan. BI hanya mengganti suku bunga patokannya yang sekarang berada di level 6,75% (setara dengan suku bunga instrumen BI 1 tahun) dengan BI 7-day repo rate yang setara dengan suku bunga operasi moneter 7 hari.

Saat ini, suku bunga repo SBN untuk 7 hari tercatat sebesar 5,5%, sedangkan PUAB O/N berkisar 4,8-4,9%. Nantinya, suku bunga PUAB O/N harus bisa diarahkan ke kisaran BI 7-day repo rate berapa pun levelnya nanti ketika mulai diterapkan pada 19 Agustus 2016.

Secara keseluruhan, saya memandang perubahan ini dilakukan pada momentum yang tepat. Defisit transaksi berjalan, kurs rupiah, kondisi likuiditas dan tren inflasi dalam kondisi yang membaik. Pemerintah juga sudah mencabut subsidi energi sehingga dampak dari harga yang diatur pemerintah (administrative prices) terhadap tingkat inflasi relatif lebih terkendali.

Kebijakan ini diharapkan juga akan mendukung aktivitas PUAB. Catatan saja, data outstanding pinjaman bank ke PUAB terhadap total aset perbankan nasional cenderung turun sejak 2010. Ini disebabkan bank yang lebih suka menaruh kelebihan likuiditasnya di FASBI.

Dengan hadirnya BI dalam mengarahkan suku bungaPUAB O/N diharapkan proses intermediasi antar bank akan kian bergairah. Bank akan lebih mudah menghitung arus likuditasnya karena pergerakan suku bunga PUAByang diperkirakan akan lebih stabil.

Bank juga diharapkan akan lebih nyaman menggunakan instrumen lending facility BI dalam mengelola likuiditas jangka pendeknya. Jadi tak ada lagi stigma negatif terhadap penggunaan instrumen tersebut. Lending facility harus dibedakan dengan fasilitas pinjaman BI sebagai lender of last resort.

Ke depan, kredibilitas dari “BI rate baru” ini akan sangat tergantung pada kemampuan BI dalam mengintervensi suku bunga jangka pendek di level yang diinginkannya. Koordinasi dengan OJK dan LPS juga diperlukan dalam hal penentuan suku bunga maksimum deposito dan suku bunga penjaminan.

Patut dicatat, jika “BI rate baru” ini bisa berjalan efektif, batasan suku bunga maksimum deposito yang ditetapkan OJK sebenarnya sudah tak diperlukan lagi. Biarkan mekanisme pasar saja yang bekerja.

Dalam jangka menengah, saya berpendapat suku bunga riil (suku bunga dikurangi inflasi) yang positif tampaknya masih diperlukan untuk menarik aliran investasi portofolio. Ekspor dan aliran investasi langsung sampai sekarang masih belum cukup untuk menutup bolong pada defisit transaksi berjalan.

Sebab itu, upaya pendalaman pasar menjadi sangat penting. Pemerintah dan otoritas keuangan perlu memperbanyak variasi instrumen keuangan dan memperbesar volumenya. Misal, pemerintah bisa memperbanyak penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) bertenor di bawah setahun, sehingga pasar uang semakin bergairah dan memiliki patokan untuk suku bunga jangka pendek.

Namun perlu dicatat, “BI rate baru” ini jangan dijadikan satu-satunya tumpuan yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, bertumpu hanya pada kebijakan moneter seperti suku bunga rendah bahkan negatif belum tentu bisa mendorong sektor riil. Alih-alih berfokus pada kebijakan moneter, upaya reformasi struktural dalam rangka mengurangi risiko pasar seharusnya menjadi prioritas bersama.

 

 

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.