Archive

Archive for the ‘Kebijakan Pemerintah’ Category

Bubble Properti ?

June 3rd, 2013 4 comments

“Beli Hari Ini, Besok Harga Naik. “Investasi Sekarang, Balik Modal dalam 3 Bulan.” “Jangan Tunggu Lagi, Pasti Untung 130% dalam 6 Bulan”. Iklan-iklan seperti ini kian menjamur kita temukan di berbagai sudut jalan sampai ke pelosok ibukota. Selain kota-kota besar di Jawa, iklan-iklan ini juga banyak kita jumpai di kota-kota luar Jawa, kendati dengan nada promosi yang lebih rasional.

Dari cara mempromosikan produk-produk properti di atas, jelas properti lebih dipersepsikan sebagai instrumen investasi dibanding barang konsumsi. Padahal, properti sebenarnya baru layak dikatakan sebagai instrumen investasi jika kita menyewakannya untuk mendapatkan uang rental.

Tak heran cara promosi seperti ini sangat berperan dalam mendorong aliran likuiditas (terutama dari kelas menengah-atas) ke produk-produk properti sehingga harganya pun cenderung melonjak belakangan ini. Apalagi produk deposito sudah tak begitu menarik, dengan suku bunga sedemikian rendahnya antara 3-6%, lebih rendah dari inflasi (negative real interest rate). Alhasil, banyak yang mengalihkan investasinya ke aset properti dengan harapan mendapatkan imbal hasil rental yang sekitar 5-10% per tahun ditambah ekspektasi capital gain (selisih harga beli dibanding harga jual).

Kenaikan harga properti yang cukup signifikan di sejumlah kota besar akhir-akhir ini terekam dari survei-survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI), World Bank dan sejumlah konsultan properti. Survei properti BI di 14 kota besar di Indonesia menunjukkan kenaikan harga rumah rata-rata sebesar 11,2% YoY pada Q1-2013, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Surabaya. Meski harga naik, permintaan tampaknya masih kencang, terutama di segmen menengah-atas. Menurut BI, penjualan rumah kelas menengah melonjak 33,6% YoY pada Q1-2013, terutama di daerah Jabodetabek.

Konsultan properti, Cushman & Wakefield bahkan dalam risetnya menyatakan harga rumah di Jakarta sudah naik sekitar 100 persen dalam tiga tahun terakhir. Bandingkan dengan tingkat inflasi Jakarta yang pada periode yang sama hanya 16,3%. Kondisi ini membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Jakarta merupakan salah satu lokasi investasi properti paling menarik di Emerging Market.

Signifikan pengaruhi ekonomi

Di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti memang cukup berperan dalam menyangga ekonomi RI, paling tidak dalam empat tahun terakhir. Kuatnya geliat sektor konstruksi yang tumbuh antara 6,6-7,5%, diikuti oleh laju sektor konsumsi yang tumbuh 5-5,3% dalam empat tahun terakhir cukup signifikan berkontribusi pada pertumbuhan sehingga ekonomi RI masih bisa melaju di atas 6%.

Studi di beberapa negara menunjukkan sektor properti memiliki kaitan erat (backward & forward linkage) dengan sekitar 240-270 industri, sub industri dan jasa (tergantung tingkatan ekonomi negara tersebut). Selain sektor konstruksi, sektor properti secara langsung dan tak langsung terkait dengan banyak sektor lain, mulai dari produk semen, kayu, kabel, pipa, keramik, furniture, jasa arsitek, jasa interior, sampai jasa keuangan canggih seperti hedge fund dan produk derivatif. Beragamnya linkage tersebut menyebabkan siklus properti akan sangat signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi suatu negara, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Bagi Indonesia, dampak pertumbuhan sektor properti jelas terefleksi dari kontribusi sektor konstruksi terhadap agregat ekonomi RI yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja juga cukup signifikan. Sekurangnya 6% dari total tenaga kerja terserap langsung oleh sektor konstruksi dan tambahan sekitar 4% dari total tenaga kerja terserap oleh sektor-sektor lain yang terkait properti

Kontribusi sektor konstruksi ini baru merepresentasikan gelombang pertama dari dampak siklus pertumbuhan properti terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, sektor properti bisa pula memicu gelombang kedua yang lebih didorong oleh dampak tak langsung dari pertumbuhan konsumsi.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan harga rumah berkorelasi positif dengan pertumbuhan tingkat konsumsi (wealth effect). Jika harga rumah naik, pemilik akan merasa lebih kaya dan konsekuensinya mendorong kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi juga bisa terjadi sebagai konsekuensi dari penarikan kredit refinancing (collateral effect) yang kemudian dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Dengan kata lain, aset properti dalam hal ini sudah dijadikan semacam mesin ATM untuk keperluan konsumsi rumah tangga.

Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan konsumsi via laju penarikan kredit refinancing (mortgage equity withdrawal) tampaknya masih relatif terbatas. Jika gelombang kedua ini mulai merebak, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi tampaknya akan cukup lumayan, mengingat sektor konsumsi berkontribusi sekitar 60% dari total output ekonomi RI. Namun perlu diwaspadai jika porsi penarikan kredit refinancing ini kian membesar, karena ini juga merupakan pertanda makin tingginya unsur spekulasi dibandingkan kebutuhan properti yang riil.

Pertanyaannya sekarang, apakah kenaikan harga properti akhir-akhir ini di Indonesia sudah mencerminkan tingginya unsur spekulasi yang ujung-ujungnya bisa memicu gelembung properti (property bubble), yang siap pecah sewaktu-waktu ?

Memahami siklus bisnis

Dalam siklus ekonomi, ketika pertumbuhan jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan PDB (produk domestik bruto), kelebihan likuiditas akan mengalir ke sektor-sektor yang dianggap menguntungkan. Kondisi ini akan memicu gelembung-gelembung. Gelembung tersebut bisa tercipta di sektor properti, saham, mata uang, komoditas, obligasi atau aset-aset lainnya. Ini menciptakan ilusi kesejahteraan (wealth illusion) di suatu sektor akibat pengalihan sumber daya ke sektor yang dianggap menarik tersebut.

Bila aliran likuiditas atau kredit berlebihan (excessive lending) ke suatu sektor terus berlangsung, sementara sektor bisnis produktif lainnya relatif stagnan, risiko terjadinya krisis ekonomi sistemik sebenarnya sedang meningkat. Kenaikan harga yang terjadi pada sektor tersebut lebih disebabkan oleh ekspektasi terhadap capital gain di masa depan dan bukan karena kenaikan kapasitas atau pendapatan berulang (recurring income) dari aset tersebut. Fenomena ini sering disebut juga sebagai greater fool theory.  Pada akhirnya, pasar pun akan mengoreksi ekses ini dan gelembung harga pun meletus sehingga menimbulkan kebangkrutan ekonomi dan kredit macet karena nilai utang sudah lebih tinggi dari nilai asetnya (negative equity).

Pemicu meletusnya gelembung tersebut bisa bermacam-macam, baik dari sisi domestik maupun eksternal. Pemicu dari sisi domestik bisa berupa persoalan mikro seperti bubble properti, saham, obligasi, mismanagement suatu konglomerasi atau persoalan fundamental makro seperti ketidakseimbangan neraca berjalan, tingginya inflasi, defisit fiskal, atau tumpukan utang luar negeri. Pemicu domestik ini bisa secara simultan dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti resesi di negara-negara maju, krisis keuangan di negara tetangga atau perubahan mendadak arah kebijakan moneter bank sentral negara maju.

Agar lebih jelas, tren perkembangan moneter global terkini bisa dijadikan sebagai ilustrasi. Belakangan ini, negara-negara maju sangat agresif melakukan kebijakan moneter longgar. Kebijakan ini sebenarnya dapat memberi efek samping dan risiko tersendiri bagi negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu sasaran ekses likuiditas tersebut.

Limpahan likuiditas ini jika tak terkelola dengan baik dapat mendorong misalokasi sumber daya. Kelas-kelas aset tertentu seperti komoditas, saham, termasuk properti bisa mengalami gelembung harga. Hal ini tentunya dapat membahayakan fundamental ekonomi negara-negara bersangkutan dan berisiko meningkatkan risiko sistemik.

Kondisi ini sebenarnya pernah terjadi dua dekade yang lalu sebelum krisis ekonomi Asia 1998. Setelah gelembung harga properti di Jepang pecah, suku bunga kebijakan bank sentral Jepang terus diturunkan dari 6% di 1990 menjadi 1,75% pada 1992-1994. Pada periode yang sama FED juga menerapkan kebijakan suku bunga rendah di kisaran 3%.

Rendahnya suku bunga valas ini dimanfaatkan negara-negara emerging markets dengan menumpuk utang luar negeri. Kebijakan easy money policy di negara-negara maju ini juga mendorong ekspansi kredit besar-besaran di negara-negara macan Asia dan memicu booming di pasar properti. Ujung-ujungnya, pasar properti di Thailand pun mengalami crash pada pertengahan 1997 dan dampaknya pun menyebar via transmisi pasar finansial ke negara-negara Asia lainnya.

Menerawang bubble properti

Indonesia sendiri sebenarnya belum pernah mengalami krisis ekonomi yang disebabkan pecahnya gelembung properti. Berbeda dengan AS, Jepang atau Irlandia yang mengalami resesi karena pecahnya gelembung properti, krisis ekonomi tahun 1998 sebenarnya lebih dipicu oleh faktor eksternal berupa runtuhnya pasar properti Thailand yang diikuti krisis mata uang Baht dan mata uang regional lainnya seperti Ringgit dan Won. Krisis mata uang regional ini akhirnya berdampak pada anjloknya Rupiah dan kemudian memukul sektor-sektor ekonomi lain yang fundamentalnya lemah, termasuk sektor perbankan dan properti.

Setelah cenderung stagnan sekitar 7 tahun sejak krisis 1998, harga properti sempat beringsut naik pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2005. Pemulihan harga terutama dipicu oleh bergairahnya pasar komoditas dan kuatnya pertumbuhan ekonomi global. Kemudian, hantaman krisis global dan kenaikan harga BBM tahun 2008 kembali menahan laju kenaikan harga. Namun, memasuki periode 2009 – awal 2013, harga properti kembali melonjak seiring stabilitas ekonomi domestik dan relatif rendahnya suku bunga. Dengan kata lain, harga mulai mengalami normalisasi, setelah hampir satu dekade cenderung stagnan, bahkan pernah di beberapa tahun tertentu tercatat lebih rendah dari inflasi.

Kendati melonjak cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir, ada sejumlah argumen yang bisa menjelaskan mengapa sektor properti tampaknya belum mengalami bubble. Memang, harga di sejumlah segmen atau lokasi tertentu sudah naik cukup tinggi (pocket bubble). Terbatasnya pasokan dan di sisi lain tingginya permintaan akibat pent-up demand (permintaan yang sempat tertahan sejak krisis global 2008), serta relatif rendahnya suku bunga menjadi faktor pendorong  terdongkraknya harga properti secara signifikan.

Harga properti khususnya di Jakarta secara umum masih relatif di bawah harga rata-rata properti di kawasan ASEAN seperti di Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, apalagi Singapura. Sebagai gambaran, rasio harga apartemen di kawasan segitiga emas terhadap rental (price to rent) di Jakarta relatif masih lebih rendah (data Global Property Guide - 2012). Titik impas di investasi apartemen di Jakarta menurut data tersebut tercatat selama 11 tahun, jauh lebih cepat dibanding Manila (14 tahun), Bangkok (16 tahun), Kuala Lumpur (21 tahun) atau Singapura (34 tahun).

Tingginya permintaan properti tampaknya juga sejalan dengan pertumbuhan rumah tangga baru. Dengan laju pertumbuhan penduduk seperti saat ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 1,5 juta tambahan unit rumah baru tiap tahunnya. Redupnya gerakan keluarga berencana pasca krisis 1998 yang pada gilirannya mendorong terjadi baby boom dalam satu dekade terakhir tampaknya menjadi berkah tersembunyi (blessing in disguise) bagi sektor properti.

Dari segi daya beli (affordability ratio), harga rata-rata rumah kelas menengah tampaknya masih dalam rentang kemampuan beli masyarakat, karena daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah-atas dalam empat tahun terakhir secara rata-rata pun mengalami perbaikan pesat (PDB nominal naik signifikan sekitar 11-16% per tahun). Kuatnya daya beli ini tercermin dari cara pembelian yang mayoritas masih menggunakan cara tunai keras dan tunai bertahap. Cara pembayaran tunai ini sejalan dengan masih minimnya aktifitas house flipping (membeli properti untuk kemudian menjualnya kembali dalam waktu kurang dari 6 bulan) demi tujuan spekulasi.

Kendati rasio affordability (harga median rumah kelas menengah terhadap penghasilan rata-rata tahunan rumah tangga) sedikit meningkat dalam tiga tahun terakhir ini, rasionya masih berada di level 12 kali pada tahun 2012. Rasio ini jauh lebih rendah dibandingkan Singapura (18 kali), Thailand (24 kali) atau Shanghai (42 kali) – Global Property Guide.

Selain menurunkan suku bunga, banyak bank yang sejak tahun 2008 mulai menawarkan masa cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) yang lebih lama. Dari sebelumnya hanya 10 tahun, konsumen sekarang bisa mencicil hingga 20 tahun. Perpanjangan masa cicilan ini otomatis menaikkan kemampuan membeli rumah nasabah sampai 3 kali lipat. Sebagai catatan, mayoritas perbankan di dunia seperti di Jepang dan AS sudah menawarkan KPR dengan masa cicilan hingga 30-40 tahun, bahkan di beberapa negara negara di Eropa (misal: Spanyol, Inggris dan Italia) menawarkan masa cicilan hingga 50 tahun.

Selain komponen valuasi harga di atas, probabilitas terjadinya bubble di sektor properti bisa pula diestimasi dengan menggunakan indikator pembayaran cicilan kredit nasabah dibanding pendapatan (leverage). Komponen leverage ini mengindikasikan seberapa besar porsi utang digunakan dalam pembelian properti yang juga merupakan cerminan dari porsi akumulasi kredit properti oleh perbankan.

Rasio leverage akan meningkat jika pemilik properti terus menambah jumlah propertinya dengan menggunakan properti yang dimiliki sebelumnya sebagai kolateral. Jika rasionya sudah terlampau tinggi, pemilik properti akan kian tergantung pada kenaikan harga propertinya untuk membayar cicilan utangnya.

Untuk kasus Indonesia, tingkat leverage seperti tercermin dari rasio kredit properti (termasuk kredit konstruksi, real estate, KPR dan KPA) terhadap total kredit maupun pendapatan nasional relatif masih rendah. Porsi kredit properti terhadap total kredit nasional hanya naik tipis dari 13,5% di 2010 menjadi 13,6% pada 2012. Rasio ini masih jauh lebih rendah dari porsi kredit properti terhadap total kredit sebelum krisis yang sempat mencapai 20% pada tahun 1995 dan 17% pada tahun 1997.

Tingkat leverage kredit properti terhadap PDB secara komparatif juga masih cukup aman. Memang, rasio kredit properti terhadap PDB terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, naik dari 3,7% (2010) menjadi 4.0% (2011) dan 4,5% (2012). Namun, rasio ini masih lebih rendah dari rasio kredit properti terhadap PDB yang pernah mencapai 11% pada tahun 1997, setahun sebelum krisis ekonomi Asia terjadi. Rasio ini juga jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain seperti Malaysia (31%), Amerika Serikat (22%), Singapura (36%) atau Hong Kong (42%).

Namun perlu dicatat, ukuran-ukuran di atas hanya merupakan generalisasi secara nasional. Rasio affordability atau tingkat leverage di beberapa kota-kota besar tertentu mungkin belum mencerminkan kondisi bubble, tapi di beberapa wilayah lain, rasionya mungkin sudah cukup mengkhawatirkan. Variasi ini terutama disebabkan oleh perbedaan harga tanah. Seperti pengalaman di AS dan Jepang, kantung-kantung bubble ini secara agregat pada satu titik bisa saja memicu bubble properti secara nasional.

Satu hal lagi, tak seperti di negara-negara maju, produk-produk finansial atau rekayasa finansial terkait sektor properti belum banyak berkembang di Indonesia. Kita tak memiliki produk-produk kredit subprime (kelayakan kredit dari calon debitur kurang dari cukup) dan persayaratan KPR pun sangat ketat. Contoh, debitur yang tak memiliki pendapatan atau pekerjan (no job no income/ninja) tak bisa beroleh KPR di Indonesia.

Kita juga tak memiliki produk-produk eksotik seperti KPR dengan cicilan 50-100 tahun, KPR tanpa uang muka atau KPR yang mengangsur bunga saja (interest only mortgage). Sekuritisasi atau produk-produk derivatif (efek beragun aset KPR) belum banyak berkembang.  Selain itu, kepemilikan asing di sektor properti juga masih dibatasi oleh pemerintah.

Penyaluran KPR via industri multifinance yang persyaratannya lebih fleksibel juga masih sangat terbatas. Realisasi pembiayaan KPR oleh multifinance pada tahun 2012 tercatat hanya Rp10 milyar dari PT Sarana MultiGriya Finansial. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan penyaluran KPR via multifinance diharapkan akan lebih baik. Kita tentunya tidak ingin kasus Countrywide, perusahaan multifinance spesialis KPR di AS yang bangkrut akibat krisis subprime terjadi di Indonesia.

Kebijakan countercyclical diperlukan

Dalam jangka menengah, Indonesia sebagai salah satu emerging markets tampaknya masih akan menjadi incaran investor mancanegara di tengah masih lesunya perekonomian di negara-negara maju. Pembangunan sektor infrastruktur dan manufaktur diharapkan akan terus bergerak. Kondisi ini tentunya akan memicu kenaikan pendapatan pekerja dan turunnya angka pengangguran nasional. Perbaikan daya beli dan kondisi ketenagakerjaan ini tentu akan berdampak positif pula bagi sektor properti.

Untuk menjamin agar siklus properti berlangsung mulus dan tak memicu terjadinya bubble otoritas bisa melakukan kebijakan countercyclical yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.  Pemerintah, contohnya bisa mengenakan kebijakan pajak untuk properti segmen tertentu yang sudah ada kecenderungan bubble.

Kebijakan countercyclical dari otoritas moneter seperti ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang minimum uang muka (loan to value/LTV sebesar 70% untuk KPR, luas tanah di atas 70 m2) terbukti cukup efektif mengerem laju kredit properti. Setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut, tren kredit properti cenderung melambat dalam tiga kuartal terakhir. Kredit properti pada Q1-2013 hanya tumbuh 20% menjadi Rp384 triliun, melambat signifikan dari pertumbuhan Q2-2012 yang mencapai 35%.

Belakangan, ada wacana BI juga akan menerapkan LTV berdasarkan wilayah, harga properti, kepemilikan kedua, ketiga dst maupun LTV untuk segmen tertentu. Pengetahuan akan kondisi lapangan menjadi penting di sini agar peluru kebijakan lebih terarah dan tidak salah sasaran.

Contohnya, dalam rangka mencegah bubble, kebijakan LTV untuk rumah kedua, ketiga dst sebenarnya akan lebih efektif dibandingkan kebijakan LTV untuk rumah pertama. First time buyer secara psikologis akan sekuat tenaga untuk tidak mengemplang kredit, karena rumah itu adalah satu-satunya rumah tinggal yang dimilikinya. Berbeda dengan pembelian rumah kedua, ketiga dst-nya yang lebih menjadikan rumah sebagai instrumen investasi atau spekulasi yang ujung-ujungnya dapat mendorong terjadinya bubble.

Akhir kata, kita juga berharap pemerintah dan DPR dapat segera bersepakat soal kebijakan penaikan harga BBM. Penaikan harga BBM diharapkan dapat berfungsi sebagai penahan laju pertumbuhan sektor properti (incidental hiccup). Secara otomatis, kebijakan penaikan harga BBM diharapkan akan memberikan sedikit kerikil bagi roda pertumbuhan, terutama sejumlah sektor yang sudah tumbuh sangat kencang dan mulai menunjukkan kecenderungan bubble. Selain sektor otomotif, sektor properti terbukti mengalami sedikit penurunan laju pertumbuhan pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008.

Dollar sebagai ‘safe haven’ ?

July 24th, 2012 1 comment

Seperti galibnya sinyal otomatis, tiap kali pasar finansial global dilanda ketidakpastian, aset-aset ‘safe haven’ pun menjadi buruan. Anehnya, salah satu aset yang dianggap aman dan likuid adalah aset dalam Dollar AS terutama US Treasury notes (Surat Utang Negara/SUN AS), selain juga aset-aset safe haven lain seperti Dollar Kanada, Franc Swiss dan Yen Jepang.

Alhasil, seiring dengan penguatan aset dalam Dollar AS, aset-aset di negara-negara Emerging Market (EM) pun melemah tajam karena dianggap berisiko. Contoh mutakhir adalah dampak gejolak ekonomi Eropa dalam tiga bulan terakhir ini terhadap harga obligasi AS. Imbal hasil obligasi AS berjangka 10 tahun telah anjlok ke level terendah di bawah 1,5%, -bandingkan dengan yield awal tahun 2012 yang masih berada di kisaran 2,0%.

Logika aset US$ sebagai ‘safe haven’ sebenarnya ganjil untuk suatu negara yang sedang terpuruk karena tumpukan utang dan ancaman resesi ekonomi. Kendati demikian, persepsi ‘safe haven’ tampaknya cukup membuat investor nyaman untuk menaruh dananya dalam aset US$ kendati tingkat bunga riil-nya sudah negatif. Itu mengapa saya memakai tanda kutip pada kata “safe haven’ karena pandangan ini hanyalah persepsi dan asumsi pasar belaka.

Persepsi ini antara lain muncul terkait posisi US$ yang sudah lebih dari 50 tahun menjadi fasilitator utama dalam aktivitas investasi dan perdagangan dunia –utamanya minyak. Posisi US$ sebagai mata uang jangkar memberikan manfaat (seigniorage) yang signifikan bagi konsumen dan sistem finansial AS yang ujung-ujungnya berkontribusi pada dominannya status geopolitik AS secara global. Satu hal lagi, posisi ini menjadi tak tergoyahkan karena ditopang oleh kekuatan militer yang mumpuni (sama seperti posisi Inggris dengan Poundsterling-nya sebelum era US$).

Persepsi US$ sebagai ‘safe haven’ tampaknya masih cukup kuat, kendati ekonomi AS secara fundamental terus dirundung masalah -http://desumualseconotes.blogspot.com/2005/02/rebalancing-dollar-euro-and-yen.html. Publikasi sejumlah data terkini bahkan menguatkan sinyalemen kemungkinan ekonomi AS kembali kehabisan napas.

Resesi ancam AS

Kondisi pasar kerja AS kembali memburuk dalam tiga bulan terakhir ini. Data Juni juga menunjukkan indeks ISM manufaktur kembali mengalami kontraksi. Pelemahan pasar kerja dan manufaktur tersebut dikhawatirkan akan kembali memukul pasar perumahan dan belanja konsumen.

Selain indikator sektor riil, gejala kemungkinan kembali melemahnya ekonomi AS juga tampak dari pelemahan pertumbuhan jumlah uang beredar (M1) dan stagnasi pertumbuhan kredit dalam beberapa bulan terakhir. Sinyal pelemahan ekonomi AS di atas memunculkan ekspektasi akan adanya program stimulus moneter lanjutan paling tidak sebelum tahun ini berakhir.

Secara fundamental, ekonomi AS memang sedang bermasalah. Total outstanding utang pemerintah per Juli 2012 tercatat sebesar US$15,9 triliun, yang berarti sudah lebih dari total Produk Domestik Bruto (PDB) AS yang sebesar US$15,5 triliun. Total utang ini belum termasuk utang swasta dan belum juga termasuk outstanding utang rumah tangga yang sekitar US$13 triliun. Kondisi ini mirip dengan apa yang dialami Inggris yang mulai kehilangan pamornya pada era depresi besar tahun 1929. Ketika itu, rasio utang pemerintah Inggris terhadap PDB sekitar 160 persen.

Dalam tiga tahun terakhir setelah krisis global 2008, utang AS tumbuh lebih dari 8 persen, sementara PDB-nya hanya tumbuh di bawah 2 persen. Ini berarti pemerintah AS sudah mengalami insolvensi dan masuk dalam perangkap utang (debt trap), karena utang sudah tumbuh empat kali lipat lebih cepat dari PDB.

Alhasil, sektor swasta AS dan pihak asing pun tampaknya kian enggan untuk mendanai anggaran pemerintahan AS. Pembelian netto asing terhadap SUN AS turun dari 4% PDB pada tahun 2009 menjadi 2,5% PDB pada tahun 2011. Contohnya, China sudah mengurangi pembelian US Treasury sejak tahun lalu. Kepemilikan China atas US Treasury telah berkurang dari $1,3 triliun pada Juli 2011 menjadi $1,1 triliun pada Mei 2012.

Bila dibiarkan, kondisi ini tentunya akan membahayakan proses pemulihan ekonomi AS. Jika pembelian US Treasury mengendur sementara ekonomi belum pulih dan defisit anggaran masih tinggi, maka pelaku ekonomi  tentunya akan menderita karena naiknya suku bunga. Ambil contoh pemilik rumah, mereka tentunya tak akan sanggup membayar cicilan rumahnya sehingga kian banyak yang mengalami negative equity karena nilai rumahnya sudah lebih rendah dari utang KPR-nya.

Tak ada cara lain, FED pun harus masuk untuk mensubsidi pemerintah dengan membeli US Treasury sehingga suku bunga pun tetap murah dan setidaknya persoalan defisit anggaran terkamuflase oleh rendahnya yield SUN AS. Sejak Januari 2009, nilai obligasi pemerintah yang dipegang FED sudah meningkat 5 kali lipat dari hanya US$302 milyar menjadi US$1,7 triliun pada Juli 2012.

Tak heran, FED sudah menjadi pemegang utama US Treasury menggantikan China dan Jepang dengan membeli sekitar 60 persen dari seluruh utang yang diterbitkan Kementerian Keuangan AS (monetisasi utang). Jadi dengan kata lain, selain aksi “flight to safety” dari investor, penurunan imbal hasil US Treasury juga dipengaruhi oleh pembelian FED.

Dalam jangka menengah, dominasi dollar AS kelihatannya akan kian mengendur. Banyak negara di dunia yang mulai menggunakan mata uangnya masing-masing dalam berdagang dan investasi. China contohnya sangat aktif melakukan internasionalisasi Yuan, antara lain dengan melakukan perjanjian swap mata uang bilateral maupun perjanjian penggunaan mata uang masing-masing dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain dengan negara-negara Asia-Pasifik seperti Jepang, Korea, ASEAN, Russia dan India, China juga melakukan perjanjian kerjasama dengan negara-negara Arab, Afrika Selatan dan negara Amerika Latin seperti Brazil dan Chili.

Pengalaman krisis Asia dan Eropa mengajarkan kita bahwa kombinasi tumpukan utang dan twin deficit (defisit neraca berjalan dan defisit anggaran) sangat berbahaya. Satu saja peristiwa yang tak terduga (black swan) dapat mendorong terjadinya gejolak (shock) dalam perekonomian global. Kalaupun tak terjadi shock, saya perkirakan AS butuh waktu yang cukup lama untuk pulih berkelanjutan, mengingat konsumen dan pemerintah AS pun butuh beberapa dekade untuk menumpuk utang dalam rangka membiayai birokrasi, program jaminan sosial dan perang.

Jika skenario ini yang terjadi, posisi AS sebagai kekuatan ekonomi dunia dan US$ sebagai mata uang jangkar pun akan berangsur pudar. Apalagi hingga kini, AS dalam upaya memulihkan perekonomiannya hanya mengandalkan quantitative easing/QE (cetak uang).

Ini sebenarnya sangat berisiko karena kebijakan QE di sisi lain juga mendorong tingkat leverage FED ke level yang sangat mengkhawatirkan (aset FED per Juli 2012 tercatat sebesar US$2,8 triliun, atau sekitar 53 kali modalnya yang sebesar US$52 milyar). Ini salah satu penyebab mengapa saya yakin dalam jangka menengah harga SUN AS akan direkayasa agar tetap rendah, karena penurunan nilai aset sebesar 1% saja dapat menggerus habis modal FED (jika ini terjadi tentu akan menggoyang kepercayaan pasar).

Inisiatif China

Kita tahu bahwa latar belakang diluncurkannya program meluncurkan program QE 1 pada November 2008 dan QE 2 pada November 2010 adalah krisis ekonomi AS yang dipicu oleh meletusnya gelembung properti (sub-prime mortgage). Dengan diserapnya toxic assets perbankan, seperti mortgage backed securities oleh FED, postur finansial perbankan AS diharapkan akan lebih sehat sehingga lebih siap untuk menyalurkan dananya ke sektor riil.

Namun, sama seperti yang juga terjadi di Eropa, data menunjukkan bahwa kebanyakan bank di AS kembali memarkir dananya di bank sentral (recycled back) akibat masih tingginya persepsi risiko. Situasi ini tampak jelas dari tren kredit yang kelihatan belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan, sementara dana excess reserve perbankan yang ditaruh di FED masih cukup tinggi.

Kendati QE berdampak signifikan pada imbal hasil US Treasury, tapi QE jelas tak berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja dan malah mendorong timbulnya ketidapkastian. Pengaruh dari transmisi kebijakan moneter untuk menstimulasi perekonomian tampak lebih lemah dari biasanya karena lemahnya tingkat kepercayaan.

Pertanyaannya, kenapa tingkat kepercayaan asing, konsumen dan pebisnis lemah. Hal ini antara lain disebabkan oleh besarnya tumpukan utang. Di sisi lain, tak ada perubahan struktural yang berarti dalam mengatasi krisis fiskal, sehingga peluang penurunan kembali peringkat utang AS pun cukup besar.

Inisiatif sudah datang dari Bank Sentral China (BOC) sebagai pemegang cadangan devisa terbesar di dunia -http://desumualseconotes.blogspot.com/2004/03/world-needs-to-change-its-financial.html. Seperti yang telah dibahas di atas, BOC mulai giat melakukan kerjasama mata uang dan internasionalisasi Yuan untuk menghindari built in risiko karena besarnya ketergantungan dunia terhadap US$ sebagai reserve currency.

Karena itu, kita menyambut baik ditandatanganinya kerjasama BOC dan Bank Indonesia dalam Agency Agreement on Bond Investment in the Interbank Bond Market of China. Dengan perjanjian ini, Indonesia bisa melakukan diversifikasi investasi dalam obligasi China dalam rangka mitigasi risiko mengingat masih tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Menangkal Perangkap Kelas Menengah

March 28th, 2012 5 comments

Pekan ini, S&P kembali berkunjung ke Jakarta dalam rangka mengkaji ulang kondisi ekonomi RI. Harapannya, S&P akan segera menyusul Fitch dan Moody’s yang baru-baru ini sudah menaikkan peringkat RI menjadi investment grade. Peluang kenaikan peringkat tersebut sangat besar, mengingat risiko fiskal yang diproyeksikan akan turun pasca kemungkinan disepakatinya kenaikan harga BBM mulai 1 April.

Saya percaya momentum kenaikan peringkat S&P akan kian mendorong derasnya aliran dana ke dalam negeri sehingga biaya modal pun akan semakin melandai. Opini  investment grade dari lembaga pemeringkat (pihak ketiga) akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi, terutama investasi langsung di sektor riil yang horisonnya jangka panjang. Perbankan internasional pun akan makin tertarik memberi pinjaman atau membeli instrumen finansial RI, sebab pinjaman ke negara yang berstatus investment grade mensyaratkan alokasi permodalan yang lebih kecil dibanding negara yang berstatus “junk.”

Selain itu, tipe investor yang masuk diharapkan juga berubah. Sebelum investment grade, kebanyakan lembaga finansial yang berinvestasi adalah hedge fund yang karakteristik investasinya cenderung spekulatif. Setelah RI beroleh investment grade, institusi-institusi keuangan berhorison jangka panjang seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan lain-lain diperkirakan akan mulai aktif berinvestasi (lembaga-lembaga keuangan ini kebanyakan hanya menanamkan investasinya pada instrumen-instrumen finansial berperingkat investment grade).

Kendati kecendrungan di atas cukup menggembirakan, namun ada baiknya bagi kita untuk tetap mencermati sejumlah risiko yang mungkin dapat menganggu stabilitas ekonomi. Dari sisi aspek finansial/perbankan, kita perlu mewaspadai tingginya tingkat rasio pinjaman terhadap DPK (Loan to Deposit Ratio/LDR) yang saat ini hampir mencapai posisi pra-krisis 1998.

Rasio LDR yang terus meningkat hingga mencapai 78,6% per Jan 2012. Ini merupakan cerminan peran intermediasi perbankan RI yang terus membaik. Namun, belajar dari pengalaman krisis 1998, stakeholder perlu berhati-hati jika LDR sudah mendekati 100%. Jika LDR > 100%, ini berarti perbankan sudah lebih mengandalkan pasar modal (wholesale funding) dibandingkan pendanaan ritel (retail funding).

Hal ini berbahaya jika sewaktu-waktu terjadi gejolak (shock) yang berdampak pada kondisi likuiditas perbankan nasional. Dengan kata lain, Non Performing Loan (NPL) yang saat ini terjaga di bawah 2,5%, tak bisa dijadikan patokan. Sebagai catatan, rendahnya NPL sebagian juga merupakan refleksi dari besarnya penyaluran kredit yang sewaktu-waktu bisa macet jika terjadi shock dalam perekonomian.

Secara keseluruhan, pengalokasian sumberdaya finansial antar sektor ekonomi juga masih belum berimbang. Perbankan pada umumnya lebih menyukai kredit konsumtif, sebagai akibat dari masih tingginya persepsi risiko terhadap kredit produktif. Catatan saja, porsi kredit yang disalurkan perbankan ke golongan debitur korporasi turun dari 44% di tahun 2005 menjadi 37% di tahun 2011. Lambannya penyaluran kredit ke sektor korporat tampaknya dipicu oleh masih tingginya persepsi risiko terhadap sektor riil yang masih digelayuti masalah klasik seperti ketersediaan infrastruktur dan persoalan ketenagakerjaan.

Jika dibiarkan berlarut, kecendrungan ini dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya bubble pada kelas-kelas aset tertentu, contohnya di pasar modal, sektor properti dan otomotif. Khusus di sektor otomotif, keadaan lebih diperparah lagi oleh kebijakan subsidi BBM yang mendorong alokasi modal yang berlebihan ke sektor tersebut, sementara kondisi infrastruktur dan transportasi publik justru terbengkalai.

Di pasar modal sendiri, derasnya aliran modal dikhawatirkan dapat mendorong terjadinya gelembung harga. Potensi terjadinya bubble sangat besar mengingat masih terbatasnya instrumen finansial yang tersedia dan masih sedikitnya perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Terjadinya misalokasi sumber daya akibat ketidakjelasan prioritas pembangunan terefleksi dari betapa cepatnya negeri ini mengalami gejala overheating. Sedikit saja berakselerasi (ekonomi tumbuh kencang > 6,5%), ekonomi RI langsung mengalami gejala overheating yang ditandai oleh tingginya tekanan inflasi dan meningkatnya defisit neraca berjalan (DNB).

Akhir-akhir ini, surplus neraca berjalan cenderung turun, bahkan negatif pada Q4-2011. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor cenderung turun. Sementara itu, impor barang konsumsi, terutama dari China cenderung meningkat (pasar RI dibanjiri produk ekspor China yang tak terserap di pasar AS dan Eropa). Status investment grade juga memicu aliran investasi ke sektor riil yang pada gilirannya juga mendorong naiknya impor barang modal seperti mesin-mesin/peralatan dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

Selain itu, peningkatan DNB juga dipicu oleh naiknya konsumsi BBM domestik dan rendahnya lifting minyak RI. Di sisi lain, neraca jasa tak dapat diharapkan karena secara historis RI selalu mengalami defisit neraca jasa (terutama akibat tingginya biaya jasa transportasi perdagangan L/N yang dikuasai asing dan pembayaran bunga utang L/N).

Tren kenaikan jumlah penduduk kelas menengah (berpengeluaran >US$6 per hari) yang cenderung konsumtif juga berpotensi mendorong naiknya DNB dan inflasi. Apalagi jika peningkatan konsumsi tersebut tak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi domestik. Ujung-ujungnya, impor pun cenderung naik.

Tren ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Jika kapasitas produksi domestik tak kunjung meningkat, RI cepat atau lambat dapat mengalami kondisi yang disebut sebagai perangkap kelas menengah (middle income trap) seperti yang kini dialami beberapa negara di Amerika Latin. Dalam kondisi ini, pendapatan per kapita akan cenderung stagnan, sementara proses multiplier ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berjalan lamban.

Untuk menghindari kondisi perangkap kelas menengah tersebut, tak jemu-jemunya disarankan agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur baik melalui politik anggaran maupun regulasi yang mendukung. Persoalan misalokasi sumber daya, terkait subsidi energi yang salah sasaran juga perlu dipecahkan segera, di samping prioritas lain terkait soal governance dan penyederhanaan birokrasi (lihat http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2011/07/26/birokrasi-tambun-picu-high-cost-economy).

Dukungan terhadap keberadaan industri dasar juga mutlak diperlukan. Keputusan pemerintah yang melarang ekspor bahan baku (kebijakan hilirisasi/downstreaming policy) merupakan salah satu langkah awal yang baik dalam menciptakan industri dalam negeri yang kuat.

Akhirnya, sebagai caveat emptor perlu diingat bahwa peringkat utang hanyalah opini dari pihak ketiga (lembaga pemeringkat) yang sifatnya subjektif dan bisa berubah sewaktu-waktu. Catatan saja, Indonesia pernah beroleh investment grade tahun 1992, namun karena pengelolaan negara tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, RI mengalami krisis enam tahun kemudian pada tahun 1998. Semoga kita tidak menjadi keledai yang bisa terantuk dua kali oleh batu yang sama.

Macet dan disparitas pembangunan

December 2nd, 2011 5 comments

Jalanan Jakarta bak “neraka” pada jam-jam sibuk. Lima tahun lalu, saya butuh waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke kantor di kawasan Thamrin. Tahun-tahun berikutnya, saya merasakan waktu tempuh ke kantor yang kian lama. Setahun terakhir ini, waktu tempuh saya ke kantor sudah molor hingga sekitar 1,5 jam.

Jika tak ada perubahan atau terobosan kebijakan di sektor transportasi, investasi, fiskal dan birokrasi, saya ngeri membayangkan apa yang akan terjadi di Ibukota kita ini 5-10 tahun mendatang. Kemacetan mungkin nantinya akan langsung menghadang, seketika kita membuka pintu pagar rumah.

Kemacetan yang terjadi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di pulau Jawa sebenarnya adalah salah satu konsekuensi dari strategi pembangunan yang cenderung parsial dengan horison kebijakan yang hanya berjangka pendek. Pola pembangunan yang tak seimbang dan perencanaan yang tak terintegrasi ujung-ujungnya menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, termasuk didalamnya persoalan disparitas pembangunan yang kita alami saat ini.

Disparitas pembangunan antar-daerah tampaknya telah menjadi persoalan laten di negeri ini. Ketimpangan antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa sudah terjadi sejak jaman kolonial. Timbulnya paham separatisme seperti PRRI-Permesta di era 1950-an hingga persoalan separatisme di Papua akhir-akhir ini juga bisa dikatakan berakar salah satunya dari persoalan kesenjangan pembangunan antar-daerah tersebut.

Kondisi terkini

Data-data makro ekonomi dan perbankan akhir-akhir ini memperkuat sinyalemen disparitas pembangunan antar daerah, khususnya antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa. Tren pertumbuhan kredit di Jawa dan luar Jawa memang tak jauh berbeda. Per September 2011, pertumbuhan kredit di Jawa tercatat sebesar 24,3% YoY, sementara di luar Jawa, kredit tumbuh sebesar 24,1% YoY.

Namun secara kuantitas, porsi kredit yang disalurkan di Jawa jauh lebih besar (Rp1455 triliun) dibanding luar Jawa (Rp615 triliun). Porsi kredit di Jawa yang merepresentasikan 70,3% dari total kredit nasional ini tak jauh berbeda dari posisi tahun 2004 yang sebesar 72,6%. Penting juga dicatat bahwa porsi kredit yang disalurkan di Jakarta sendiri sudah lebih dari sepertiga (35,8%) dari total kredit nasional.

Seperti juga perbankan yang lebih tertarik untuk memberi kredit di Jawa dan Jakarta, investor domestik (PMDN) dan asing (PMA) juga lebih menitikberatkan investasinya di Jawa. Porsi investasi PMDN dan PMA di Jawa pada tahun 2010 tercatat masing-masing sebesar 58% dan 71% dari total investasi nasional. Wajar saja Jawa dan Jakarta menjadi gula-gula sebab infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja dan pasar yang besar semuanya hanya tersedia secara memadai di Jawa dan Jakarta.

Data-data anekdotal di sektor riil juga menunjukkan tren yang tak jauh berbeda. Ambil contoh data penjualan mobil. Dalam sepuluh tahun terakhir, penjualan mobil di Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun. Namun, penjualan mobil tersebut tak merata ke semua daerah. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa mobil yang terjual di Jabodetabek sudah merepresentasikan 36% dari total penjualan mobil nasional.

Penjualan semen juga menunjukkan pola yang sama. Total penjualan semen nasional rata-rata sebesar 4 juta ton per bulan. Dari volume tersebut, porsi penjualan di Jawa dan Jakarta masing-masing sudah merepresentasikan 57% dan 10% dari total penjualan nasional.

Alhasil, pendapatan per kapita pun sangat jomplang antar daerah di Jawa dan luar Jawa (kecuali daerah penghasil migas seperti Riau dan Kalimantan Timur). Contohnya, pendapatan per kapita Jakarta tahun 2010 yang sebesar US$9971/kapita sudah dapat disetarakan dengan negara-negara maju. Sementara itu, masih ada daerah-daerah tertinggal seperti Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang pendapatan per kapita-nya masih di bawah US$650 per kapita.

Fokus pembangunan yang hanya terpusat di Jawa dan Jakarta jelas menimbulkan ongkos dan risiko yang tak kecil bagi bangsa ini. Beberapa kebijakan sengaja atau tak sengaja bahkan justru memperparah kesenjangan spasial yang terjadi.

Contohnya, kebijakan subsidi energi, khususnya BBM yang jelas-jelas tidak berpihak pada upaya pemerataan. Kendati pemerintah sudah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah, dana alokasi terbesar berupa subsidi BBM notabene masih dinikmati oleh warga Jakarta yang paling banyak memiliki mobil dan motor. Untuk tahun 2012, pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp123 triliun dan porsi terbesar sudah pasti akan dinikmati warga Jawa dan Jakarta.

Seperti di disinggung di awal tulisan ini, kemacetan lalu-lintas jelas akan berdampak pada meningkatnya beban pemerintah dan masyarakat. Selain beban lingkungan (polusi dan kesemrawutan), biaya oportunitas akibat waktu yang terbuang dan biaya transportasi dan logistik yang membengkak, kemacetan akan mendorong peningkatan konsumsi BBM, sehingga ujung-ujungnya subsidi BBM pun ikut naik.

Sebagai catatan, angka kuota BBM bersubsidi tahun 2011 diberitakan akan membengkak sebesar 1,4 juta kilo liter dari kuota APBN yang sebesar 40,5 juta kilo liter. Alhasil, pemerintah pun harus menyediakan tambahan dana sekitar Rp5 triliun untuk menambal kekurangan anggaran subsidi BBM yang sebenarnya lebih banyak dinikmati warga Jakarta tersebut.

Pindahkan pusat pemerintahan

Jika tren kesenjangan pembangunan terus berlangsung, daya dukung lingkungan di Jawa dan Jakarta tentu akan terus menurun. Dalam jangka panjang, antara 10-20 tahun ke depan, saya perkirakan Jakarta dan Jawa sudah tak akan sanggup lagi menanggung beban lingkungan tersebut.

Ibarat menaruh telur hanya dalam satu keranjang, ekonomi yang terpusat di Jakarta juga sangatlah berisiko. Jakarta termasuk daerah rawan bencana seperti banjir dan gempa bumi. Sewaktu-waktu, Jakarta bisa saja tertimpa peristiwa atau bencana yang tak terduga seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi dll (high impact, low frequency/HILF event). Jika peristiwa HILF ini terjadi, ekonomi nasional dipastikan lumpuh karena hampir 20 persen dari aktifitas ekonomi nasional (dihitung dari pendapatan nominal bruto) dan lebih dari 70 persen uang beredar ada di Jakarta.

Selain pusat aktifitas bisnis, Jakarta juga menjadi pusat hiburan, pusat industri, pusat pemerintahan dan pusat politik nasional. Ini jelas juga sangat berisiko dari segi pertahanan dan keamanan. “Musuh” (bisa negara ataupun teroris) dapat dengan mudah melumpuhkan negeri ini hanya dengan mensabotase atau menyerang Jakarta.

Ini sangat kontras dengan kebijakan yang diambil negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Jerman dan Jepang. Ambil contoh Amerika Serikat. Negara ini memiliki pusat pemerintahan di Washington DC, pusat bisnis dan keuangan berada di New York, pusat industri mobil di Michigan, industri IT di Silicon Valley, industri kapal terbang di Seattle, sedangkan pusat hiburan berada di California dan Florida.

Jelas negara maju seperti AS sudah menerapkan perencanaan pembangunan antar daerah yang tertata cukup baik sehingga risiko ekonomi dan kesenjangan pun dapat diminimalkan. Alhasil, bencana gempa bumi seperti yang terjadi di pusat hiburan California tahun 1989 dan dan badai Katarina di Missisipi dan Florida tahun 2005 tidak serta merta melumpuhkan AS, karena aktifitas bisnis dan pemerintahan yang berada di kota-kota lain masih berjalan normal.

Sebaliknya, pengalaman Thailand yang dilanda bencana banjir baru-baru ini harus dijadikan pelajaran berharga. Pusat ekonomi, pemerintahan dan industri yang berada dalam satu wilayah (Bangkok dan sekitarnya) telah menyebabkan Thailand lumpuh. Akibatnya, banyak industri dan PMA yang berencana melakukan relokasi pabriknya dari Bangkok akibat bencana banjir tersebut.

Sebab itu, ke depan, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Jakarta perlu diupayakan. MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) bisa menjadi motor penggerak upaya pemerataan pertumbuhan tersebut. Selain itu, kapasitas aparatur dan struktur birokrasi di daerah juga perlu diperbaiki sehingga era otonomi daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 1999 dapat berjalan optimal.

Upaya-upaya terobosan lain juga perlu diupayakan. Misalnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius ide pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sekarang sudah kelebihan beban ke wilayah lain. Ada berbagai alternatif pilihan kota sebagai pusat pemerintahan RI yang baru, namun seharusnya secara logika dipilih kota di luar Jawa.

Menurut pendapat saya, pulau Kalimantan bisa menjadi salah satu alternatif yang cukup baik, karena selain letaknya yang strategis (berada di tengah Nusantara), pulau ini juga relatif lebih aman dari ancaman bencana alam dibanding daerah-daerah yang berada dalam jalur ring of fire (jalur gempa dan gunung berapi). Catatan saja, mantan presiden Soekarno pada tahun 1950-an pernah punya ide untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya pikir gagasan founding father ini perlu kita pertimbangkan dan tindaklanjuti secara serius.

Birokrasi tambun dorong high cost economy

July 26th, 2011 3 comments

Dalam perjalanan ke kantor akhir pekan lalu, saya mendengar parodi menggelitik di sebuah radio ibukota seputar pegawai negeri sipil (PNS). Diceritakan di negeri sketsa sedang dilakukan pendataan penduduk. “Ayo yang berstatus pegawai negeri, tunjuk tangan!” Kontan, sekitar separuh penduduk  mengaku berstatus PNS. “Sekarang yang berstatus honorer, ayo berapa orang!” Serentak, sepertiga penduduk negeri sketsa mengacungkan jarinya. Lucunya lagi, penduduk negeri sketsa yang tersisa mengaku berminat menjadi PNS. Loh, kalau begitu yang jadi rakyatnya siapa?? :lol:

Ironis memang, mindset yang tertanam di benak kebanyakan siswa setelah lulus sekolah di negeri ini adalah bagaimana caranya menjadi pegawai, utamanya bagaimana bisa berstatus PNS dan bukan menjadi entrepreneur. Padahal kalau dikaji, ada kaitan yang amat erat antara ukuran birokrasi dengan maraknya korupsi/pungli dan tingginya tarif pajak. Hal ini diamini pula oleh Presiden SBY. “Korupsi dan birokrasi adalah masalah mendasar di Indonesia,” demikian pernyataan beliau seperti dikutip banyak media tanggal 22 Juli 2011 lalu.

Selain membebani anggaran, struktur birokrasi yang gemuk cenderung sangat akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungli (high cost economy). Tambunnya birokrasi menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien karena banyaknya meja birokrasi (perijinan) yang harus dilalui. Akibatnya timbul simbiosis mutualisme. Pemakai jasa terdorong memberikan pungli agar urusan birokrasinya dapat dipercepat, sementara birokrat butuh ”tambahan” dengan alasan gaji tidak memadai.

Ukuran birokrasi Indonesia memang relatif sangat tambun. Bahkan ada pemeo yang menyatakan bahwa hampir semua urusan di negeri ini, mulai dari kebudayaan hingga urusan perempuan ada lembaga negaranya. Total, ada 34 kementerian dan 3 lembaga setingkat kementerian di Indonesia. Jumlah kementerian ini lebih banyak dari negara-negara besar lain seperti Jepang (11), AS (15), Russia (20), dan Brazil (24), atau bahkan jika dibandingkan dengan negara sosialis seperti China (29).

Di samping kementerian, lembaga non-struktural di Indonesia juga mengalami lonjakan hingga 88 lembaga. Alhasil, alokasi anggaran lembaga non-struktural diberitakan melonjak dari hanya Rp3,4 triliun tahun 2009 menjadi Rp38 triliun pada tahun 2011 sehingga membebani keuangan negara (Kompas 19 Juli 2011).

Akibat birokrasi yang gemuk, alokasi anggaran negara secara keseluruhan pun cenderung didominasi oleh belanja rutin pegawai. Sebagai ilustrasi, pos belanja pegawai menyerap sekitar 16,0% dari total belanja pemerintah pada APBN-P 2011. Sementara subsidi energi dan pembayaran bunga mendapat porsi masing-masing sebesar 16,4% dan 10,1% dari anggaran belanja. Bandingkan misalnya dengan belanja modal yang hanya mendapat porsi sebesar 12% dari total belanja pemerintah, padahal notabene efek multipliernya signifikan bagi perekonomian.

Banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara non-struktural yang tumpang tindih jelas berkorelasi positif dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PNS akhir-ahir ini. Menurut Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada akhir 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta orang (belum termasuk tenaga honorer non APBN/APBD yang diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang). Jika dibandingkan dengan total PNS tahun 2005 yang berjumlah 3,6 juta orang, angka ini berarti sudah melonjak lebih dari 30% dalam kurun waktu lima tahun. Laju pertumbuhan PNS tersebut jelas jauh di atas pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh 8,7% pada periode yang sama.

Konsekuensi dari pertumbuhan PNS yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk adalah berkurangnya efisiensi pemerintahan. Tahun 2010, rasio antara jumlah PNS dan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,98%. Artinya, setiap PNS di Indonesia melayani sekitar 50 penduduk. Rasio ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara semi-sosialis di ASEAN, seperti Laos (1,28%) dan Kamboja (1,18%).

Reformasi birokrasi dan kepastian kebijakan

Untuk membiayai birokrasi yang tambun (selain juga subsidi energi), wajar pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Hal ini diupayakan pemerintah melalui tambahan utang, diversifikasi pajak dan penghasilan bukan pajak seraya mempertahankan tarif pajak yang relatif tinggi.

Tarif pajak yang tinggi sebenarnya bersifat destruktif bagi perekonomian. Jika pajak naik, pelaku ekonomi cenderung untuk meningkatkan tabungannya dengan harapan pengeluaran (life style) di masa depan akan relatif stabil. Aksi ini dilakukan karena total belanja perusahaan maupun individu sangat ditentukan oleh ekspektasi mereka akan tingkat pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) di masa depan.

Alhasil, pajak yang tinggi akan mengurangi insentif individu/perusahaan untuk bekerja/berusaha. Sementara perusahaan juga enggan melakukan investasi sehingga laju produktifitas ekonomi dan standar hidup pun menurun.

Hal ini dibuktikan oleh Edward C. Prescott (peraih nobel tahun 2004) yang mentesiskan adanya korelasi positif antara tingginya tarif pajak dan rendahnya produktifitas kerja. Penelitiannya membuktikan bahwa ketika tarif pajak naik pada periode tahun 1970-90 rata-rata sebesar 28% di Jerman, Italia dan Perancis, produktifitas kerja di negara-negara tersebut pun turun rata-rata sebesar 22%.

Menurut data Bank Dunia, rata-rata tarif pajak korporat di dunia adalah sebesar 18%. Di ASEAN, tarif rata-rata pajak korporat cukup tinggi, yakni sebesar 22%. Tarif pajak korporat terendah tercatat di Singapura (17%), sedangkan yang tertinggi di Filipina dan Myanmar (30%), sementara Thailand rencananya akan menurunkan pajak korporatnya dari 30% menjadi 18% paling cepat tahun ini.

Dalam era kompetisi global, tarif pajak di Indonesia seharusnya ditetapkan tidak lebih tinggi dari rata-rata tarif pajak di dunia (tarif PPH saat ini hingga 30%, pajak korporat 25% dengan pengurangan 5% untuk perusahaan publik yang minimum 40% sahamnya free float). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tertarik berinvestasi, dan tidak memiliki insentif untuk pindah ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Menjelang maklumat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata, tarif pajak yang kompetitif tentunya akan mendorong daya saing Indonesia.

Selain itu, untuk negara berkembang seperti Indonesia, stimulus via pengurangan pajak sebenarnya akan lebih efektif dibandingkan peningkatan belanja negara yang probabilitas kebocorannya cukup tinggi, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/26/how-stimulate-indonesia039s-economy.html. Seperti dikemukan di atas, gemuknya birokrasi cenderung digelayuti oleh korupsi dan pungli sehingga stimulus pajak menjadi pilihan yang efektif dan logis dalam rangka menggenjot perekonomian.

Ke depan, lemak dalam tubuh birokrasi perlu terus dikikis melalui upaya efisiensi PNS dan penerapan sistem reward dan punishment yang terstruktur. Selain itu, beberapa lembaga negara atau kementerian yang tumpang tindih sebenarnya dapat dilebur. Dengan melakukan merger beberapa instansi atau kementerian diharapkan efisiensi, kinerja dan sinerginya dapat meningkat sehingga persoalan lemahnya koordinasi yang sering kita dengar dapat dimitigasi. Contohnya, saya pernah mengusulkan untuk melebur kementerian perindustian, perdagangan dan BKPM sehingga kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih terintegrasi –Tabloid Kontan, Juli 2009.

Akhir kata, perbaikan kebijakan ke arah yang lebih baik harus terus diupayakan. Saya percaya kebijakan yang terprediksi, transparan dan berorientasi jangka panjang akan memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya, kebijakan yang temporer dan bersifat parsial hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan menganggu aktifitas produksi karena pelaku usaha tidak tahu kapan dan bagaimana kebijakan akan berubah sehingga mereka pun menunda keputusan bisnisnya.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags: