Archive

Archive for the ‘Kebijakan Pemerintah’ Category

Birokrasi tambun dorong high cost economy

July 26th, 2011 3 comments

Dalam perjalanan ke kantor akhir pekan lalu, saya mendengar parodi menggelitik di sebuah radio ibukota seputar pegawai negeri sipil (PNS). Diceritakan di negeri sketsa sedang dilakukan pendataan penduduk. “Ayo yang berstatus pegawai negeri, tunjuk tangan!” Kontan, sekitar separuh penduduk  mengaku berstatus PNS. “Sekarang yang berstatus honorer, ayo berapa orang!” Serentak, sepertiga penduduk negeri sketsa mengacungkan jarinya. Lucunya lagi, penduduk negeri sketsa yang tersisa mengaku berminat menjadi PNS. Loh, kalau begitu yang jadi rakyatnya siapa?? :lol:

Ironis memang, mindset yang tertanam di benak kebanyakan siswa setelah lulus sekolah di negeri ini adalah bagaimana caranya menjadi pegawai, utamanya bagaimana bisa berstatus PNS dan bukan menjadi entrepreneur. Padahal kalau dikaji, ada kaitan yang amat erat antara ukuran birokrasi dengan maraknya korupsi/pungli dan tingginya tarif pajak. Hal ini diamini pula oleh Presiden SBY. “Korupsi dan birokrasi adalah masalah mendasar di Indonesia,” demikian pernyataan beliau seperti dikutip banyak media tanggal 22 Juli 2011 lalu.

Selain membebani anggaran, struktur birokrasi yang gemuk cenderung sangat akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungli (high cost economy). Tambunnya birokrasi menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien karena banyaknya meja birokrasi (perijinan) yang harus dilalui. Akibatnya timbul simbiosis mutualisme. Pemakai jasa terdorong memberikan pungli agar urusan birokrasinya dapat dipercepat, sementara birokrat butuh ”tambahan” dengan alasan gaji tidak memadai.

Ukuran birokrasi Indonesia memang relatif sangat tambun. Bahkan ada pemeo yang menyatakan bahwa hampir semua urusan di negeri ini, mulai dari kebudayaan hingga urusan perempuan ada lembaga negaranya. Total, ada 34 kementerian dan 3 lembaga setingkat kementerian di Indonesia. Jumlah kementerian ini lebih banyak dari negara-negara besar lain seperti Jepang (11), AS (15), Russia (20), dan Brazil (24), atau bahkan jika dibandingkan dengan negara sosialis seperti China (29).

Di samping kementerian, lembaga non-struktural di Indonesia juga mengalami lonjakan hingga 88 lembaga. Alhasil, alokasi anggaran lembaga non-struktural diberitakan melonjak dari hanya Rp3,4 triliun tahun 2009 menjadi Rp38 triliun pada tahun 2011 sehingga membebani keuangan negara (Kompas 19 Juli 2011).

Akibat birokrasi yang gemuk, alokasi anggaran negara secara keseluruhan pun cenderung didominasi oleh belanja rutin pegawai. Sebagai ilustrasi, pos belanja pegawai menyerap sekitar 16,0% dari total belanja pemerintah pada APBN-P 2011. Sementara subsidi energi dan pembayaran bunga mendapat porsi masing-masing sebesar 16,4% dan 10,1% dari anggaran belanja. Bandingkan misalnya dengan belanja modal yang hanya mendapat porsi sebesar 12% dari total belanja pemerintah, padahal notabene efek multipliernya signifikan bagi perekonomian.

Banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara non-struktural yang tumpang tindih jelas berkorelasi positif dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PNS akhir-ahir ini. Menurut Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada akhir 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta orang (belum termasuk tenaga honorer non APBN/APBD yang diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang). Jika dibandingkan dengan total PNS tahun 2005 yang berjumlah 3,6 juta orang, angka ini berarti sudah melonjak lebih dari 30% dalam kurun waktu lima tahun. Laju pertumbuhan PNS tersebut jelas jauh di atas pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh 8,7% pada periode yang sama.

Konsekuensi dari pertumbuhan PNS yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk adalah berkurangnya efisiensi pemerintahan. Tahun 2010, rasio antara jumlah PNS dan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,98%. Artinya, setiap PNS di Indonesia melayani sekitar 50 penduduk. Rasio ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara semi-sosialis di ASEAN, seperti Laos (1,28%) dan Kamboja (1,18%).

Reformasi birokrasi dan kepastian kebijakan

Untuk membiayai birokrasi yang tambun (selain juga subsidi energi), wajar pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Hal ini diupayakan pemerintah melalui tambahan utang, diversifikasi pajak dan penghasilan bukan pajak seraya mempertahankan tarif pajak yang relatif tinggi.

Tarif pajak yang tinggi sebenarnya bersifat destruktif bagi perekonomian. Jika pajak naik, pelaku ekonomi cenderung untuk meningkatkan tabungannya dengan harapan pengeluaran (life style) di masa depan akan relatif stabil. Aksi ini dilakukan karena total belanja perusahaan maupun individu sangat ditentukan oleh ekspektasi mereka akan tingkat pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) di masa depan.

Alhasil, pajak yang tinggi akan mengurangi insentif individu/perusahaan untuk bekerja/berusaha. Sementara perusahaan juga enggan melakukan investasi sehingga laju produktifitas ekonomi dan standar hidup pun menurun.

Hal ini dibuktikan oleh Edward C. Prescott (peraih nobel tahun 2004) yang mentesiskan adanya korelasi positif antara tingginya tarif pajak dan rendahnya produktifitas kerja. Penelitiannya membuktikan bahwa ketika tarif pajak naik pada periode tahun 1970-90 rata-rata sebesar 28% di Jerman, Italia dan Perancis, produktifitas kerja di negara-negara tersebut pun turun rata-rata sebesar 22%.

Menurut data Bank Dunia, rata-rata tarif pajak korporat di dunia adalah sebesar 18%. Di ASEAN, tarif rata-rata pajak korporat cukup tinggi, yakni sebesar 22%. Tarif pajak korporat terendah tercatat di Singapura (17%), sedangkan yang tertinggi di Filipina dan Myanmar (30%), sementara Thailand rencananya akan menurunkan pajak korporatnya dari 30% menjadi 18% paling cepat tahun ini.

Dalam era kompetisi global, tarif pajak di Indonesia seharusnya ditetapkan tidak lebih tinggi dari rata-rata tarif pajak di dunia (tarif PPH saat ini hingga 30%, pajak korporat 25% dengan pengurangan 5% untuk perusahaan publik yang minimum 40% sahamnya free float). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tertarik berinvestasi, dan tidak memiliki insentif untuk pindah ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Menjelang maklumat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata, tarif pajak yang kompetitif tentunya akan mendorong daya saing Indonesia.

Selain itu, untuk negara berkembang seperti Indonesia, stimulus via pengurangan pajak sebenarnya akan lebih efektif dibandingkan peningkatan belanja negara yang probabilitas kebocorannya cukup tinggi, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/26/how-stimulate-indonesia039s-economy.html. Seperti dikemukan di atas, gemuknya birokrasi cenderung digelayuti oleh korupsi dan pungli sehingga stimulus pajak menjadi pilihan yang efektif dan logis dalam rangka menggenjot perekonomian.

Ke depan, lemak dalam tubuh birokrasi perlu terus dikikis melalui upaya efisiensi PNS dan penerapan sistem reward dan punishment yang terstruktur. Selain itu, beberapa lembaga negara atau kementerian yang tumpang tindih sebenarnya dapat dilebur. Dengan melakukan merger beberapa instansi atau kementerian diharapkan efisiensi, kinerja dan sinerginya dapat meningkat sehingga persoalan lemahnya koordinasi yang sering kita dengar dapat dimitigasi. Contohnya, saya pernah mengusulkan untuk melebur kementerian perindustian, perdagangan dan BKPM sehingga kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih terintegrasi –Tabloid Kontan, Juli 2009.

Akhir kata, perbaikan kebijakan ke arah yang lebih baik harus terus diupayakan. Saya percaya kebijakan yang terprediksi, transparan dan berorientasi jangka panjang akan memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya, kebijakan yang temporer dan bersifat parsial hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan menganggu aktifitas produksi karena pelaku usaha tidak tahu kapan dan bagaimana kebijakan akan berubah sehingga mereka pun menunda keputusan bisnisnya.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags:

RI Lokomotif Ekonomi Global?

May 22nd, 2011 3 comments

Saat ini, bangsa Indonesia katanya telah kehilangan roh kebangkitan nasional yang dicetuskan seabad lalu. Pancasila ditinggalkan, para elitenya saling berebut jabatan, sementara korupsi politik merajalela laksana virus. Parahnya lagi, alih-alih hukum dan keadilan, politik dan kepentingan elite yang justru jadi panglima. Sejumlah pakar ilmu sosial-politik bahkan mensinyalir bahwa indikator awal Indonesia menuju negara gagal (failed state) sudah kian jelas.

Wajar saja, saya terhenyak membaca studi Bank Dunia yang disiarkan hampir berbarengan dengan hari kebangkitan nasional 20 Mei lalu. RI diprediksi oleh lembaga berpengaruh tersebut akan menjadi salah satu lokomotif ekonomi global di tahun 2025, bersama Brazil, Russia, India, China (BRIC) dan Korsel. Bisakah RI mewujudkan prediksi Bank Dunia tersebut menjadi kenyataan?

Telaah demografi RI tampaknya menjadi salah satu pisau analisa penting yang dipakai  sehingga Bank Dunia  bisa sampai pada kesimpulan di atas. Selain analisa tren indikator ekonomi, prospek ekonomi suatu negara memang paling mudah diproyeksi dengan memproksi tren demografinya.

Prediksi jumlah penduduk cenderung tak menyimpang jauh dari perkiraan karena tingkat fertilitas (jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita) tak banyak berubah dalam jangka panjang. Angka fertilitas Indonesia saat ini 2,6. Minus gerakan nasional untuk membatasi pertumbuhan penduduk, angka tersebut diperkirakan masih akan berada di atas 2,0 hingga dua dasawarsa mendatang.

Dalam 20-30 tahun mendatang, RI akan menikmati apa yang disebut sebagai era bonus demografi (demographic dividend). Dalam periode tersebut, jumlah penduduk usia muda trennya meningkat, sementara dependency ratio (rasio antara kelompok penduduk di luar usia kerja dan usia kerja) cenderung turun. Turunnya dependency ratio secara teoritis juga akan mendorong tumbuhnya kelas menengah di Indonesia.

Menurut hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok penduduk produktif yang berusia 15-65 tahun akan meningkat 17,1% dalam tempo 15 tahun ke depan. Jumlahnya akan naik dari 160,3 juta tahun 2010 menjadi 187,7 juta pada tahun 2025. Rasio kelompok usia produktif juga diprediksi terus meningkat, naik dari 67,4% tahun 2010 (jumlah penduduk 237,6 juta) menjadi 69,7% tahun 2025 (perkiraan penduduk sebesar 273,2 juta).

Jumlah kelompok usia produktif yang naik seiring dengan membesarnya kelas menengah akan mendorong gairah sektor konsumsi dan manufaktur. Kenaikan jumlah penduduk muda biasanya akan diiringi oleh permintaan yang kuat di sektor perumahan dan konstruksi. Sementara itu, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, hiburan, kesehatan, pendidikan dan finansial juga akan tumbuh kencang.

Industri perbankan dan pasar modal akan bergairah karena kelompok usia muda umumnya cenderung untuk memupuk modal. Toleransi risiko kelompok usia ini cukup tinggi sehingga pasar modal dan pasar finansial akan berpeluang tumbuh signifikan.

Sejauh ini, peran perbankan RI dalam perekonomian relatif tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Aset perbankan tercatat hanya sebesar 46,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, seperti Malaysia (202%), Thailand (120%), dan Filipina (72%).

Rendahnya aset perbankan salah satunya dipicu oleh realitas ekonomi RI yang tergolong masih low leverage (utang perbankan relatif kecil dibandingkan besaran ekonomi). Rasio kredit perbankan RI terhadap PDB tercatat hanya 27,5% tahun 2010, jauh lebih rendah dari Malaysia (114%), Thailand (85%), Singapura (75%), dan Filipina (33%). Namun dalam 2-3 dekade mendatang, tren monetisasi diperkirakan akan terus meningkat seiring naiknya rasio penduduk produktif . Hingga tahun 2015, rasio outstanding kredit terhadap PDB diperkirakan akan terus meningkat kearah 40%.

Memanfaatkan kebijakan China

Pada tahun 2010, besaran kue ekonomi RI diukur dengan PDB nominal tercatat sekitar Rp 6400 triliun (US$ 710 milyar) atau US$ 3000/kapita. Dengan asumsi konservatif pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% hingga 2015, besaran ekonomi RI minimal akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun. Alhasil pada tahun 2015, ekonomi Indonesia akan menggelembung menjadi sekitar Rp 15.500 triliun atau US$ 1,7 triliun dollar dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 6000.

Kunci utama untuk mencapai target di atas adalah investasi yang berkesinambungan, salah satunya dengan memanfaatkan tren investasi China yang cenderung meningkat. Dengan cadangan devisa yang hingga Mei 2011 sudah mencapai lebih dari US$ 3 triliun, China punya insentif untuk memperbesar investasinya ke negara-negara emerging market, terutama Indonesia yang kaya sumber daya alam dengan kelas menengah yang terus berkembang. Tren ini sudah terlihat dari masuknya investor China ke beberapa sektor di Indonesia seperti perbankan, semen, baja, keramik, migas, mineral, infrastruktur, dll.

Dari segi upah buruh, investasi di Indonesia sekarang lebih menarik dibandingkan di China. Upah minimum di China naik 20% tahun 2010 dan 22% pada tahun 2011. Saat ini, upah per kapita di sektor manufaktur China mencapai US$4900/tahun atau hampir 4 kali lipat dari Indonesia.

Selain itu, RI perlu juga mencermati arah kebijakan ekonomi China dalam dasawarsa mendatang. Dalam rencana ekonomi yang diumumkan baru-baru ini, pemerintah China akan memprioritaskan pertumbuhan konsumsi domestik dibanding investasi dan ekspor yang sudah menjadi tumpuan ekonomi China selama 30 tahun terakhir. Pemerintah China memproyeksikan porsi konsumsi domestik terhadap PDB akan meningkat dari 36% di tahun 2010 menjadi 45% di tahun 2015.

Dalam rencana pembangunan yang baru tersebut, China juga akan mengadopsi model pembangunan sektor jasa yang padat karya (labor intensive). Alasan China mendorong pertumbuhan sektor jasa adalah karakteristik sektor tersebut yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan sektor manufaktur. Ini sejalan dengan model pembangunan China yang akan lebih eco-friendly. Model ini juga dipilih dalam rangka memperbaiki upah rata-rata pekerja China sehingga daya beli dan impor pun akan meningkat. Dengan demikian, ketidakseimbangan global pun dapat perlahan dikurangi – http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2010/11/28/perang-mata-uang-what-next.

Perubahan segera

Gerbang kesempatan terbuka luas bagi RI dalam 2-3 dekade mendatang. Selepas periode tersebut, penduduk Indonesia akan mulai mengalami penuaan (aging society), dimana bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Jumlah pekerja dan penduduk produktif akan berkurang secara absolut, seperti dialami Jepang mulai 2005 lalu dan China mulai tahun 2015 mendatang.

Indonesia harus bisa mencontoh AS, Jepang, dan China yang berhasil membangun bantalan kesejahteraan (wealth cushion) sebelum penduduknya mulai menua. Untuk itu, RI perlu mempersiapkan diri dengan rencana jangka panjang yang solid dan menyeluruh. RI memerlukan kebijakan industri, perdagangan, tenaga kerja dan infrastruktur yang kondusif agar inefisiesi dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dapat dikikis dan ekonomi pun dapat lebih berdaya saing.

Selain prioritas pembenahan institusi dan penegakan hukum, perbaikan SDM dan pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tak tepat sasaran juga harus segera dibenahi. Sinyalemen akhir-akhir ini menunjukkan pemerintah kemungkinan akan lebih mengedepankan pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan ekonomi jangka panjang dalam memutuskan kebijakan terkait subsidi BBM.

Pemerintah baru-baru ini menyatakan akan terus mensubsidi BBM karena penguatan rupiah akhir-akhir ini turut membantu mengurangi biaya impor BBM. Selain itu, pemerintah kemungkinan akan menambah nominal subsidi BBM dengan cara memperbesar defisit APBN ke kisaran 2% terhadap PDB (notabene menambah utang baru) dibanding mengotak-atik kebijakan subsidi BBM.

Sinyal pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM tersebut benar-benar membuat saya khawatir. Kalau kebijakan populis ini berlanjut hingga 2014, tren misalokasi sumber daya ekonomi tentu akan terus berlangsung. Tingkat harga yang terbentuk di pasar tidak lagi mencerminkan kondisi perekonomian yang sebenarnya (pseudo price), karena tingkat harga tersebut telah terdistorsi oleh kebijakan subsidi BBM -http://desumualseconotes.blogspot.com/2005/08/unrealistic-2006-budget-damage-has-been.html.

Sementara ini, penguatan rupiah memang membantu mengurangi biaya impor BBM. Namun, tren ke depan sebenarnya sudah tidak lagi memungkinkan negara ini untuk terus mempertahankan kebijakan yang salah sasaran tersebut. Indonesia sudah net importer minyak sejak beberapa tahun lalu dan bukan lagi anggota OPEC. Produksi minyak RI terus turun, sementara minyak sebagai energi tak terbarukan (non-renewable energy) tren harganya cenderung akan terus naik sesuai dengan tingkat kelangkaannya.

Sinyal harga yang salah juga menyebabkan kebijakan transportasi yang juga salah arah sehingga konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat. Ketika perbedaan harga internasional dan harga BBM bersubsidi kian lebar, permintaan BBM juga makin meningkat akibat aksi penyelundupan baik ke luar negeri maupun ke industri -http://www.ecoteacher.asn.au/Jakpost/030400/oil.htm.

Tingkat risiko riil RI sebenarnya justru meningkat jika lembaga pemeringkat internasional menaikkan peringkat RI menjadi investment grade sebelum pemerintah mengubah kebijakan BBM bersubsidi. Masuknya RI ke dalam kategori investment grade akan mendorong lembaga-lembaga keuangan dunia untuk memberikan credit line yang lebih besar bagi Indonesia (bank akan tertarik menyalurkan dananya ke RI karena bobot risiko lebih rendah sehingga alokasi modal yang harus disediakan bank lebih sedikit).

Masuknya dana dalam jumlah besar seiring naiknya peringkat Indonesia menjadi investment grade akan menyebabkan distorsi ekonomi kian menjadi-jadi. Dalam jangka pendek tentu akan menguntungkan Indonesia dimana harga aset cenderung meningkat. Namun dalam jangka menengah-panjang, ekonomi pun menjadi lebih rentan terhadap kemungkinan krisis baik yang dipicu oleh persoalan eksternal maupun domestik, sementara ongkos krisis yang timbul cenderung akan lebih besar.

Sebab itu, RI harus segera berbenah diri dalam menyongsong era keemasan 2020-2030. Selain kebijakan BBM yang tepat sasaran, persoalan-persoalan yang menimbulkan high cost economy seperti persoalan logistik, birokrasi dan infrastruktur harus segera dibenahi. Tanpa perubahan, ekonomi RI hanya akan tumbuh subsisten sebesar 5% hingga 2025, ditopang hanya oleh pertumbuhan konsumsi. Dengan pertumbuhan subsisten tersebut bantalan kesejahteraan tentu tak akan terbentuk sehingga RI rentan didera krisis (terutama krisis sosial-ekonomi), ketika masyarakatnya nanti mulai menua (aging crisis).

Tapi dengan perbaikan di berbagai sektor, RI punya peluang besar untuk tumbuh di kisaran pertumbuhan potensialnya rata-rata sebesar 8% hingga tahun 2025. Dengan demikian, kita berharap  antara periode 2020-2030 bangsa ini akan mengalami kebangkitan nasional kedua dan menjadi salah satu negara maju yang diperhitungkan di tingkat global.

 

High Cost Economy Picu Suku Bunga Tinggi

March 14th, 2011 3 comments

Mengapa suku bunga pinjaman domestik tidak diturunkan saja serendah-rendahnya, kalau bisa sebesar 1 persen seperti di Jepang. Pertanyaan ini disampaikan salah seorang peserta di suatu seminar ekonomi baru-baru ini di Jakarta.

Satu pertanyaan yang cukup menggelitik apalagi terkait dengan tudingan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) awal Maret lalu yang mensinyalir adanya praktek kartel di antara 14 bank besar yang bersepakat untuk mengatur tingkat bunga di posisi tinggi.

Terlepas dari sinyalemen KPPU dan keinginan penanya di atas, biaya bunga yang murah tentu merupakan dambaan debitur. Rumah tangga maupun pelaku usaha tentu menginginkan cicilan kredit yang ringan dan tidak menggerogoti stabilitas keuangan mereka masing-masing.

Dengan kata lain, terciptanya industri perbankan yang efisien didambakan seluruh stakeholder perbankan Indonesia, termasuk Bank Indonesia sebagai regulator. Ini mungkin salah satu alasan mengapa Bank Indonesia (BI) mewajibkan 44 bank beraset lebih dari Rp10 triliun untuk mengumumkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)-nya kepada publik mulai tanggal 31 Maret 2011.

Publikasi SBDK atau Prime Lending Rate merupakan suatu hal yang umum dilakukan di banyak negara. Posisi SBDK mungkin akan sedikit berbeda untuk tiap bank, namun di satu negara kisarannya tidak akan terlalu besar, karena SBDK pada dasarnya merupakan cerminan kondisi fundamental dan premi risiko  di negara bersangkutan.

Mengambil contoh praktek di AS, SBDK awalnya dipakai sebagai referensi tingkat bunga pinjaman yang diberikan pada nasabah-nasabah bank yang paling kredibel. Namun dalam perkembangannya, SBDK juga digunakan bank-bank AS sebagai patokan untuk menghitung suku bunga pinjaman lainnya, seperti suku bunga kartu kredit, pinjaman jangka pendek atau suku bunga KPR mengambang (adjustable rate mortgages/ARM).

Sebagai ilustrasi, SBDK di AS saat ini sebesar 3,25% atau 3% di atas tingkat bunga patokan bank sentral AS (FED). Sementara itu, suku bunga KPR mengambang di bank-bank AS berkisar antara 1-4% di atas SBDK, tergantung tenor dan profil nasabahnya (prime atau sub-prime mortgage).

Pinjaman tanpa agunan seperti kartu kredit dikenakan margin yang jauh lebih tinggi di atas SBDK, karena karakteristik kreditnya yang lebih berisiko dibanding jenis kredit lain. Untuk jenis-jenis kredit lain seperti kredit UKM (usaha kecil dan menengah) dan kredit korporasi, margin juga disesuaikan dengan profil sektoral dan spesifik nasabah (rating) serta tenor pinjamannya masing-masing.

Hitungan SBDK

Secara sederhana, SBDK dibentuk oleh tiga komponen pokok, yakni komponen biaya overhead, margin laba yang diharapkan (expected margin) dan biaya dana (cost of fund). Untuk kasus perbankan Indonesia, biaya dana diestimasikan memberikan kontribusi terbesar kurang lebih separuh dari SBDK (disparitas angkanya cukup besar tergantung kondisi likuiditas masing-masing bank). Sementara sisanya disumbang oleh komponen biaya overhead dan expected margin.

Kegiatan operasional perbankan yang efisien akan mendorong turunnya biaya overhead. Tingkat efisiensi operasional perbankan Indonesia biasa diukur dengan menggunakan indikator BOPO, yakni biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, dimana kian tinggi rasio BOPO dianggap operasionalnya makin tidak efisien.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Emerging Market (EM), rasio BOPO perbankan Indonesia memang tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah perbankan nasional masih dalam fase ekspansi jaringan cabang sehingga membutuhkan biaya capex termasuk di dalamnya biaya IT dan tenaga kerja yang cukup besar. Rasio BOPO di Indonesia pada akhir 2010 tercatat sebesar 86%, jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura, Thailand dan Malaysia yang berada di kisaran 55-65%.

Rasio efisiensi BOPO sebenarnya lebih umum dipakai di industri manufaktur dan menurut pandangan saya kurang tepat untuk digunakan di industri perbankan. Kendati belum sepenuhnya sempurna, tingkat efisiensi operasional perbankan akan lebih pas jika diukur dengan rasio CER (cost efficiency ratio). Rasio ini sudah lazim dipakai investor dan perbankan internasional dalam melakukan benchmarking tingkat efisiensi bank.

Tidak seperti rasio BOPO, perhitungan CER murni hanya memasukkan biaya non-bunga dan tidak memasukan biaya PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) dalam komponen biaya operasional yang dijadikan pembilang. Sementara itu untuk penyebut, rasio CER hanya menggunakan pendapatan non-bunga plus pendapatan bunga bersih, tidak termasuk laba-rugi atas penjualan efek.

Bila menggunakan CER, perbankan Indonesia tampaknya masih tergolong efisien dibandingkan negara-negara EM lainnya, kendati masih kalah efisien dibandingkan bank-bank di China, Singapura dan Malaysia. Sebagai perbandingan, CER Bank Mandiri dan BCA per laporan publikasi September 2010 tercatat masing-masing sebesar 48,4% dan 53,6%, bandingkan dengan Banco do Brazil (66,6%), Andhara Bank India (66,9%), Bank of Ayudhya Thailand (55,6%), DBS (55,8%), Banco de Oro Filipina (69,7%) atau Isbank Turki (56,8%).

Komponen kedua pembentuk SBDK adalah expected margin yang di tiap-tiap negara akan sangat bervariasi tergantung pada tingkat risiko pasar (general market risk) dan derajat persaingan di negara bersangkutan. Premi risiko pasar Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara EM lainnya. Hal ini antara lain dapat diproksi dari relatif tingginya net interest margin (NIM) perbankan Indonesia yang pada akhir 2010 berada pada posisi 5,7% -lebih tinggi dari Thailand (3,1%), India (2,6%), Malaysia (2,5%), China (2,4%), tapi masih lebih rendah dari Brazil (6,9%).

Selain NIM, ada juga indikator spread CDS (credit default swap) 5Y yang biasa dipakai untuk mengukur risiko pasar, dimana makin lebar spread CDS mencerminkan risiko pasar yang kian tinggi. Pada dasarnya, indikator ini memberikan indikasi besarnya premi asuransi yang diminta pasar atas kemungkinan default obligasi-obligasi Indonesia. Akhir-akhir ini, spread CDS Indonesia berada di kisaran 150-160 bps, kurang lebih setara dengan Filipina, Russia dan Turki, namun masih jauh di atas Thailand, Malaysia, Afrika Selatan, China dan Singapura.

Sementara itu, derajat persaingan selain ditentukan oleh tingkat kompetisi di internal industri perbankan, juga dipengaruhi oleh financial depthness pasar modal di negara bersangkutan. Bila pasar modal suatu negara sudah cukup maju dan likuid, maka suku bunga kredit yang ditawarkan perbankan tentunya akan bersaing dengan besarnya imbal hasil yang diminta investor pasar modal. Sebagai contoh, imbal hasil obligasi korporat dengan predikat investment grade (peringkat Pefindo) bertenor 5 tahun saat ini berkisar 9-13%. Suku bunga kredit perbankan tentu tidak dapat bersaing jika untuk perusahaan yang sama ditawarkan suku bunga di atas 13%.

Faktor ketiga adalah biaya perolehan dana (cost of fund). Di setiap bank, perhitungan biaya dana akan sama untuk tiap jenis kredit yang disalurkan, baik untuk kredit konsumsi, kredit komersil maupun korporasi, karena biaya perolehan dana diperoleh dari satu keranjang (pooling fund) yang sama.

Seperti telah saya singgung di atas, biaya dana memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan SBDK Indonesia. Ini dikarenakan deposan masih menuntut suku bunga yang relatif tinggi akibat tingginya tingkat inflasi di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, bila inflasi di Indonesia yang saat ini berkisar 7% dan bank hanya menawarkan suku bunga 6,8% (rata-rata bunga deposito 1 bulan), maka deposan akan mendapatkan imbal hasil negatif (negative real rate) sebesar 0,2%. Karena komponen biaya dana memberikan kontribusi terbesar dalam membentuk SBDK, suku bunga tentu sangat sulit diturunkan di bawah tingkat inflasi yang sebesar 7%, kecuali keadaan likuiditas sangat berlimpah.

Masalah klasik

Penurunan suku bunga kredit sebenarnya tidak akan mengurangi tingkat keuntungan bank. Pasalnya jika volume kredit terus berkembang, maka makin besar peluang peningkatan pendapatan usaha. Namun seperti banyak negara berkembang lainnya, karakteristik ekonomi Indonesia masih tergolong dalam kelompok ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy). Akibatnya, tingkat inflasi Indonesia dan juga tingkat risiko yang dipersepsikan (perceived risk) relatif lebih tinggi dibanding negara-negara EM lainnya.

Pada bulan Februari 2011, inflasi Indonesia tercatat 6,8% YoY, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam (12,2%). Sementara pada bulan yang sama, negara-negara EM lain mencatat inflasi yang jauh lebih rendah dari Indonesia, antara lain Malaysia (2,4%), Thailand (2,5%), Turki (4,2%), Filipina (4,3%), China (4,9%). Konsekuensinya, bank sentral di negara-negara EM tersebut sanggup menetapkan suku bunga patokan yang jauh lebih rendah dari Indonesia.

Dalam jangka pendek, persoalan high cost economy tampaknya masih akan menghantui negara ini. Indonesia terus dihadapkan pada masalah klasik berupa keterbatasan infrastruktur, persoalan logistik, struktur pasar yang tidak efisien dan sulitnya memulai bisnis akibat persoalan birokrasi dan korupsi. Akibatnya, potensi negara ini untuk menggapai pertumbuhan yang tinggi dan menjadi kekuatan ekonomi regional yang berpengaruh terus terganggu oleh persoalan high cost economy dan lemahnya penegakan hukum.

Selain itu, kebijakan subsidi BBM juga membuat ekonomi Indonesia terus dibayangi tambahan premi risiko pasar, sehingga ruang fiskal pun tersandera. Jika harga minyak internasional terus melonjak tinggi, sementara produksi minyak konsisten turun 5-10% per tahun, pemerintah pada satu titik akan terpaksa menaikkan harga BBM domestik. Kenaikan harga BBM yang drastis tentunya akan memicu shock dan mendorong lonjakan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi pun terkoreksi.

Ke depan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih dari 6,5% tanpa risiko overheating (lonjakan inflasi). Proyeksi ini bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai bila persoalan infrastruktur fisik dan non-fisik (termasuk SDM), subsidi BBM, birokrasi, korupsi, penegakan hukum dan kemudahan berusaha diprioritaskan untuk segera dibenahi.

Cerita Di Balik Gejolak Harga Pangan

February 26th, 2011 4 comments

Pergolakan di Timteng, dimana Libya sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi rezim ketiga yang digulingkan rakyatnya terus menghiasi headline akhir-akhir ini. Dilatarbelakangi berita huru-hara di Timteng tersebut, harga-harga komoditas terutama pangan dan energi terus bergejolak.

Sebagian pihak menyalahkan Bank Sentral AS (FED) sebagai biang keladi munculnya gejolak di Timur Tengah tersebut (opini George Melloan di The Wall Street Journal, edisi 24 Februari 2011, The Federal Reserve is Causing Turmoil Abroad, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704657704576150202567815380.html).

Kebijakan quantitative easing (cetak uang) yang diadopsi FED dituduh memicu lonjakan harga komoditas terutama pangan. Kenaikan harga pangan tersebut mendorong terjadinya instabilitas sosial-politik di negara-negara berkembang, terutama di semenanjung Arab yang kebanyakan sistem pemerintahannya belum demokratis.

Sekitar 40-80% dari pendapatan penduduk di negara-negara Arab memang dihabiskan untuk makan. Tidak heran, kenaikan inflasi di kawasan tersebut dominan disumbang oleh inflasi pangan. Kenaikan harga gandum dunia telah memicu lonjakan inflasi hingga double digit di Mesir yang makanan pokok penduduknya roti, sementara di Iran inflasi naik dari 7,4% pada tahun 2009 menjadi 12,8% di 2010 -http://desumualseconotes.blogspot.com/2011/02/gejolak-mesir-bisa-meledak-di-china.html.

Biang keladi?

Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya (Deja Vu? Hantu Inflasi Ancam Ekonomi 2011), kenaikan harga pangan kali ini memang dipicu oleh kombinasi penyebab yang cukup kompleks. Faktor-faktor ekonomi tampak bersinergi dengan faktor non-ekonomi mendongkrak naiknya harga.

Beberapa faktor pemicu yang dijadikan kambing hitam, antara lain: cuaca ekstrem, infrastruktur transportasi, subsidi di banyak negara untuk budidaya tanaman pangan guna produksi bahan bakar nabati/BBN (contohnya, pemerintah AS dan Eropa mensubsidi konsumsi dan produksi etanol), lonjakan permintaan terutama dari negara-negara Emerging Markets yang berupaya mengamankan cadangan pangannya, struktur pasar yang distortif dan oknum pedagang yang menguasai distribusi.

Namun semua faktor di atas diperkirakan hanya menyumbang sekitar 55% dari kenaikan harga pangan di pasar internasional akhir-akhir ini. Selebihnya, kenaikan harga lebih banyak disumbang oleh aksi investor/spekulator finansial, utamanya hedge fund yang mulai gencar beroperasi sejak awal 1990-an. Sebagai catatan, riset Lehman Brothers pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa 64% kontrak derivatif komoditas dipegang oleh investor finansial.

Peran hedge fund dianggap dominan karena kemampuannya untuk menerapkan strategi investasi agresif dengan melakukan leverage posisi hingga puluhan bahkan ratusan persen (margin trading). Sebagai kolateral, mereka biasanya menggunakan surat berharga yang likuid seperti surat utang pemerintah negara-negara maju (T-notes).

Para pengelola dana investasi yang menspesialisasikan diri pada produk-produk komoditas (commodity funds) mulai menjamur sejak tahun 2005, hampir bersamaan dengan mulai naiknya harga komoditas pada tahun 2006. Apalagi sejak runtuhnya pasar properti di negara-negara maju tahun 2008, dana pensiun, perusahaan investasi, bank investasi, dan terutama hedge fund,  tampak agresif mengalihkan investasinya ke produk-produk derivatif berbasis komoditas.

Selain produk-produk derivatif tradisional di pasar futures, produk-produk baru seperti ETC (exchange-traded commodities) turut meramaikan pasar derivatif komoditas. ETC adalah salah satu jenis produk reksadana yang diperdagangkan layaknya saham di bursa (ETF/exchange traded fund), dimana basis pergerakan harganya ditentukan oleh komoditas atau sekelompok komoditas yang menjadi underlying-nya.

Sebagai ilustrasi, ada lebih dari 300 ETC yang tercatat di bursa London. Produk-produk indeks finansial ini diperdagangkan mengikuti pergerakan harga komoditas. Contohnya, iPath DJ AIG Grains yang diperdagangkan mengikuti pergerakan harga gandum. Pada akhir 2010, nilai ETC seluruh jenis komoditas yang diperdagangkan di bursa London sudah melampaui US$1 trn.

Angka ini cukup fantastis karena belum termasuk produk-produk derivatif lain di bursa London dan belum mencakup bursa-bursa lain di dunia. Dapat disimpulkan nilai transaksi derivatif sudah jauh lebih besar dari nilai transaksi riil komoditas itu sendiri. Sebagai gambaran, konsumsi gandum dunia nilainya menurut Departemen Pertanian AS (USDA) hanya US$200 milyar per tahun 2010.

Dalam perkembangannya, ETC dimodifikasi menjadi lebih kompleks. Contohnya, kontrak ETC tersebut diderivasikan via perjanjian swap atau opsi. Selain itu, ada juga produk-produk derivatif komoditas eksotis yang mirip atau segolongan dengan CDO (collateralized debt obligation).

Produk-produk CDO ini awalnya banyak diciptakan dengan basis kredit perumahan (CMO/collaterlized mortgage obligation). Dengan sedikit modifikasi, produk ini dikembangkan pula dengan basis komoditas (collateralized commodity obligation). Patut dicatat, redemption oleh investor terhadap produk CMO ini merupakan salah satu pemicu runtuhnya harga perumahan AS pada tahun 2008 yang pada akhirnya memaksa FED untuk menyelamatkan (bail out) Freddie Mac and Fannie Mae.

Sebagai peluru untuk spekulasi, hedge fund aktif memanfaatkan suku bunga murah di AS, Eropa dan Jepang (strategi carry trade), yang merupakan buah dari kebijakan akomodatif bank-bank sentral di negara-negara maju pasca krisis 2008. Jadi bukan secara langsung memanfaatkan likuiditas yang dikucurkan FED via kebijakan Quantitative Easing (QE) yang nilainya mencapai US$2,3 trn (QE1:$1.7 tn plus QE2:$600 bn).

Dana QE1 dan QE2 tersebut hampir 100% mengalir ke surat utang pemerintah AS dan bail out sektor financial & perbankan. Namun, ekses reserve oleh bank sebagian besar kembali ditaruh di instrumen bank sentral, karena risiko di sektor riil dipersepsikan masih tinggi (pertumbuhan kredit AS hingga akhir 2010 masih sangat rendah, hanya sebesar 2%).

Di sisi lain, suasana psikologi pasar yang diliputi ketakutan (fear) tampak dieksploitasi investor untuk mendongkrak harga komoditas pangan. Berita-berita negatif memang mendominasi. Dampak kebijakan akomodatif FED terhadap inflasi, risiko utang sovereign di Eropa, ketegangan di Korea Utara dan rentetan bencana alam membuat investor merasa was-was.

Sementara itu, gelombang demokrasi ketiga di Timteng (setelah Amerika Latin dan Uni soviet/Eropa Timur) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kekhawatiran akan merembetnya gejolak sosial politik tersebut ke negara-negara lain, terutama ke China (gelombang demokrasi keempat?), membuat investor lebih suka memegang aset riil (komoditas) dibandingkan aset portfolio (saham, obligasi, mata uang).

Akibatnya, komoditas pangan dan minyak menjadi primadona karena saat bencana, krisis atau kekacauan tentunya akan sangat dicari dibandingkan asset kertas (paper assets) seperti saham, obligasi atau bahkan komoditas mineral tambang, emas dan perak sekalipun.

Dari cerita di atas, saya bisa simpulkan bahwa setelah deregulasi finansial 1990-an, harga pangan bukan lagi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran komoditas saja, tapi juga pasokan dan permintaan kontrak derivatif di pasar finansial pangan. Akibatnya, saya menghitung bahwa standard deviasi yang merupakan cerminan volatilitas harga pangan terus menunjukkan tren peningkatan.

Dengan kata lain, pasar derivatif yang terkoneksi langsung dengan pasar komoditas memberikan jaminan aliran modal yang nyaris tak terbatas dari dunia finansial yang dapat menyebabkan volatilitas harga komoditas kian liar. Akibatnya, harga komoditas tidak lagi hanya ditentukan oleh kondisi riil permintaan dan penawaran tapi lebih kepada persepsi atau ekspektasi investor akan arah permintaan dan penawaran.

Solusi G20 dan Indonesia

Di tingkatan global, negara-negara yang tergabung dalam G20 menggelar pertemuan di Paris pada tanggal 18-19 Februari lalu untuk membahas masalah kenaikan harga pangan dan energi. Salah satu poin yang dibahas adalah usulan pembentukan pooling fund dan cadangan pangan global untuk mengatasi gejolak harga pangan.

Usulan kebijakan tersebut tampaknya tidak akan efektif jika negara-negara yang tergabung dalam G20 tidak memikirkan suatu regulasi yang berlaku secara multilateral terkait dengan pasar derivatif pangan. Nihilnya regulasi yang berlaku lintas negara telah menyebabkan menjamurnya produk-produk derivatif yang bersifat spekulatif sehingga memicu volatilitas harga pangan.

Undang-undang tentang reformasi pasar keuangan (Dood-Franck Act) yang ditandatangani Obama pada 21 Juli 2010 masih banyak menyisakan lubang dan hanya berlaku di AS saja. Investor keuangan masih bisa melakukan perjanjian swap OTC (over the counter) atau bermain di bursa-bursa lain di dunia untuk menghindari regulasi di suatu negara. Sebab itu, koordinasi regulasi yang bersifat global untuk mengatur pasar komoditas derivatif sangat diperlukan.
 
Negara-negara berkembang sangat berkepentingan akan adanya regulasi tersebut. Dibandingkan negara-negara maju, fundamental ekonomi di negara-negara berkembang lebih terpengaruh oleh fluktuasi harga pangan.  Lain dengan negara maju yang sebagian besar belanja rumah tangganya dihabiskan untuk belanja non-makanan. Contohnya, dari 20% penduduk AS termiskin, hanya 16% dari pendapatannya yang dihabiskan untuk konsumsi makanan. Bandingkan misalnya dengan Vietnam dan Nigeria yang penduduknya masing-masing menghabiskan 65% dan 73% dari pendapatannya untuk konsumsi pangan. Konsumen Indonesia sendiri secara agregat menghabiskan 51% dari pendapatannya hanya untuk makan (data BPS tahun 2009).

Indonesia dengan jumlah penduduk yang harus diberi makan mencapai 237,6 juta (data BPS 2010) juga sangat berkepentingan terhadap kesepakatan global tersebut. Sudah jelas kita cukup terpukul akibat tingginya harga pangan yang terkait erat dengan fluktuasi harga dunia. Inflasi makanan tercatat melonjak sebesar 16,2% YoY pada Januari 2011, posisi tertinggi sejak Desember 2008.

Sejauh ini, respons pemerintah terhadap lonjakan harga pangan sepertinya cenderung kuratif dibandingkan antisipatif. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pemerintah terus meningkatkan alokasi subsidi pangan. Subsidi pangan terus dinaikkan dari hanya Rp6,3 triliun tahun 2005 menjadi Rp15,3 triliun pada RAPBN 2011 (belum termasuk pembebasan bea masuk terhadap 57 pos tariff komoditas yang diberlakukan baru-baru ini). Begitu juga untuk bantuan sosial yang terus naik dari Rp40,7 triliun 2006 menjadi Rp59,2 triliun 2011.

Pemberian jaring pengaman bagi penduduk miskin untuk mengatasi tingginya harga pangan memang penting dalam jangka pendek. Namun, pemerintah juga perlu berpikir jauh ke depan dengan rencana strategis yang di luar solusi tradisional dalam rangka memberikan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat. Apalagi tren jumlah penduduk muda Indonesia dan tren urbanisasi masih akan terus meningkat dalam 20-30 tahun mendatang, sehingga ketahanan pangan adalah sesuatu yang mutlak.

Prioritas utama seperti yang tidak bosan-bosannya didengungkan adalah perbaikan dan penambahan infrastruktur. Dukungan infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk) dan infrastruktur transportasi dan managemen distribusi sangat penting untuk menjamin harga pangan yang murah.

Indonesia juga perlu menyisihkan anggaran yang signifikan untuk pengembangan riset bioteknologi. Dengan dukungan terhadap riset tersebut diharapkan akan muncul varietas baru yang memiliki karakteristik benih unggul (hasil panenan yang lebih tinggi, pupuk yang lebih sedikit, dan varietas yang butuh sedikit air dan tahan hama). Selain itu, intensifikasi fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan dan pemberian intensif bagi petani dan investor di sektor pertanian, terutama untuk pembukaan lahan baru dengan skala masif di luar Jawa juga perlu dipertimbangkan.

Deja Vu? Hantu Inflasi Ancam Ekonomi 2011

January 12th, 2011 9 comments

Deja Vu,” ini mungkin kata yang paling pas untuk menggambarkan tren beberapa indikator ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Seakan memutar ulang cerita sebelum crash tahun 2008, kita menyaksikan bagaimana harga saham melonjak 46%, rupiah menguat 4,5%, dan ekonomi yang tumbuh cukup solid di kisaran 6% pada tahun 2010.

Pada saat yang sama, kita juga mulai was-was terhadap meroketnya harga-harga komoditas terutama sejak pertengahan 2010. Hampir semua komoditas harganya telah melampaui rekor harga tahun 2008. Komoditas gula, palladium, kapas, perak dan jagung berturut-turut mencatat rekor kenaikan harga tertinggi (gula mencapai harga tertinggi dalam 30 tahun terakhir).

Yang paling merisaukan adalah kenaikan harga-harga pangan. Laporan FAO (Food & Agricultural Organization) baru-baru ini menunjukkan indeks yang merangkum 55 komoditas pangan sudah melampaui posisi tahun 2008. Di dalam negeri sendiri, kenaikan harga pangan terutama terjadi pada komoditas beras dan sayuran, sementara cabai pun dibicarakan di sidang kabinet karena harganya meroket.

Saya khawatir jika tren bullish tersebut berlanjut, pada akhirnya akan memicu krisis pangan global. Ujung-ujungnya gejolak sosial-politik dapat terjadi terutama di negara-negara emerging markets (EM) termasuk China dan India (Chindia) yang saat ini menjadi tumpuan penggerak ekonomi global (sebagai catatan, tragedi Tiananmen di China sedikit banyak dipicu oleh tingginya harga pangan pada akhir tahun 1989).

Hal ini tentunya berdampak negatif bagi Indonesia yang sekitar 15% ekspornya ditujukan ke Chindia dan sekitar 56% ekspornya berupa komoditas yang permintaannya tergantung kondisi global. Alhasil, kendati pemicunya berbeda (krisis 2008 dipicu krisis sub-prime mortgage), skenario tahun 2008 bisa kembali berulang (deja vu) dan pertumbuhan ekonomi pun kembali melempem.

Kombinasi penyebab

Menurut pandangan saya, penyebab terjadinya lonjakan harga komoditas bukan hanya satu faktor, namun kombinasi beberapa faktor. Faktor non-ekonomi berupa cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia dan hambatan di sisi pasokan dan distribusi merupakan salah satu tertuduh naiknya harga komoditas.

Selain itu, menjamurnya hedge fund (commodity funds) dan produk-produk derivatif berbasis komoditas turut memicu naiknya harga komoditas. Dengan memanfaatkan suku bunga murah dan kebijakan moneter akomodatif di negara-negara maju (strategi carry trade), investor memborong komoditas pangan, energi dan tambang.

Pemulihan ekonomi yang diikuti kenaikan output industri dan tren urbanisasi di negara-negara EM juga berperan dalam mendongkrak permintaan komoditas. Kebijakan stimulus fiskal dan moneter pasca krisis 2008 yang ditempuh Chindia mendorong terjadinya booming terutama di sektor properti. Sementara itu, tren urbanisasi memicu naiknya permintaan mobil, rumah dan barang-barang konsumsi lainnya  sehingga permintaan baja, karet, alumunium dan lain-lain pun ikut terkerek naik.

Untuk kasus Indonesia, di samping faktor cuaca dan melonjaknya harga internasional, kenaikan harga komoditas tampaknya lebih disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan struktur pasar yang cenderung distortif.

Seperti di negara-negara berkembang lainnya, keterbatasan infrastruktur menyebabkan besarnya disparitas harga antar daerah. Sementara peran spekulator (oknum pedagang yang menguasai distribusi) juga dominan dalam menggoreng kenaikan harga-harga pangan di Indonesia. Pasar yang dimonopoli segelintir pemain memicu terjadinya kartel harga. Hal ini terindikasi dari tren harga yang terus merangkak naik kendati volume permintaan cenderung turun atau stagnan.

Antisipasi ke depan

Sebagai reaksi terhadap menguatnya tekanan inflasi dan harga komoditas khususnya pangan, kebanyakan bank sentral negara-negara EM bereaksi dengan menaikkan suku bunga patokannya (policy rate). Contohnya, China dan Korea Selatan sudah menaikkan suku bunganya sebanyak 2x. Brazil, Taiwan, dan Thailand sudah menaikkan suku bungannya sebanyak 3x, India bahkan sudah menaikkan suku bunganya sebanyak 6x.

Indonesia sendiri belum menaikkan suku bunga patokannya. Ada kekhawatiran aliran hot money akan kian deras membanjiri sistem finansial domestik jika suku bunga patokan dinaikkan –lihat blog sebelumnya “Hindari Bubble, RI perlu SWF.” Selain itu, pertumbuhan jumlah uang beredar hingga November 2010 juga masih tergolong rendah, tumbuh hanya 13,8% jauh di bawah angka pada akhir 2008 yang berada di kisaran 20%.

Secara umum, gelembung harga aset di sektor-sektor di luar komoditas (terutama properti) juga belum tampak. Sejauh ini, pembentuk inflasi di Indonesia memang sekitar 60% disumbang oleh volatile food, sehingga lonjakan inflasi yang terjadi dianggap temporer dan belum perlu direspons dengan kebijakan suku bunga.

Namun seperti yang saya jelaskan di atas, harga komoditas dunia berpotensi untuk bertahan di posisi tinggi. Pemerintah juga berencana untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai Maret 2010. Tingginya ekspektasi inflasi tersebut biasanya juga diikuti oleh tuntutan kenaikan upah yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga barang jadi.

Alhasil, inflasi inti pun akan cenderung naik. Kenaikan inflasi inti perlu diwaspadai karena karakteristiknya yang cenderung permanen dan kian membesar (spiralling effect) jika tidak diantisipasi secara tepat dan lugas.

Kita hanya dapat berharap potensi spiral inflasi tersebut dapat direspons oleh pemerintah dan otoritas moneter dengan koordinasi yang sinergis. Lonjakan harga pangan harus disikapi dengan bijak karena kebanyakan masyarakat masih bekerja hanya untuk makan (data Susenas BPS tahun 2009 menunjukkan 51% pengeluaran penduduk masih dihabiskan untuk konsumsi makanan).

Perbaikan struktur pasar, produktifitas, distribusi dan infrastruktur transportasi perlu menjadi prioritas dibandingkan wacana pemerintah untuk menghilangkan komoditas cabai dalam perhitungan inflasi.

Banyak negara yang mengalami persoalan akibat naiknya harga komoditas. Meroketnya harga gandum jadi masalah di Russia, bawang putih di China, tomat di Mesir dan Israel, Jagung di AS sedangkan kenaikan harga gula menuai protes di Pakistan.  Namun, tak satu pun negara yang mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan atau mengurangi bobot komoditas tersebut dari perhitungan inflasinya.

Perhitungan inflasi harus berpedoman pada metode ilmiah berdasarkan survei pengeluaran masyarakat pada suatu periode tertentu. Jika metode perhitungan diubah semata-mata karena kepentingan jangka pendek, indikator inflasi akan menjadi tidak kredibel untuk dipakai sebagai acuan kebijakan.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags: