Ekonomi Dunia Tersandera Dua Risiko Besar

February 1st, 2012 2 comments

“I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men.”

Isaac Newton, bapak Fisika Modern yang juga penemu teori gravitasi mengucapkan kalimat di atas tiga abad yang lalu. Ia tak habis pikir bagaimana investasinya di saham South Sea bisa begitu saja lenyap ditelan “gravitasi ketakutan investor.” Ironis memang, ahli matematika dan fisika legendaris pun kehilangan akal dalam memprediksi “kegilaan” di pasar finansial.

Fenomena “saham gorengan” South Sea bisa dianggap sebagai gelembung finansial kedua yang terjadi di era modern, setelah seabad sebelumnya terjadi gelembung harga bunga Tulip (Tulip Mania) di Belanda.

Seperti gelembung-gelembung finansial lainnya, investor awalnya optimis terhadap prospek South Sea yang didirikan pemerintah Inggris tahun 1711 guna mendanai perang melawan Perancis. Arus pendapatan tampak akan sangat kuat karena hak monopoli yang dimilikinya dalam berdagang dengan Amerika. Namun, setelah membumbung berkali-kali lipat, mimpi investor untuk mendulang untung besar pun berakhir tragis seiring dengan anjloknya harga saham South Sea.

Cerita South Sea ternyata terus berlanjut hingga ke abad-21, dimana gelembung-gelembung finansial kian meraksasa dengan perilaku “greed & fear” investor yang makin sukar diprediksi. Contoh yang termutakhir adalah krisis kredit perumahan sub-prime (2008) dan krisis utang pemerintah Eropa (2010-?) yang sampai sekarang belum jelas ujung ceritanya.

Ketidakpastian ekonomi

Berbagai cara dilakukan manusia untuk mengendalikan risiko. Memasuki masa pencerahan di abad-16 (renaissance), konsep dan pengelolaan risiko mulai dikenal dan menjadi salah satu penanda batas, antara zaman klasik dan modern. Sejak saat itu, kita mulai dapat mensimulasikan masa depan dengan menggunakan konsep probabilitas. Jadi bukan lagi bergantung pada paranormal atau dukun. Perkembangan ini membuka jalan bagi lompatan revolusioner di berbagai cabang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu finansial dan asuransi.

Namun, perkembangan ilmu finansial dan pengertian tentang konsep probabilitas tetap saja tak menjamin keakuratan suatu prediksi. Bangunan model ekonometrika dan bahkan kombinasinya dengan berbagai ilmu seperti matematika, psikologi dan fisika kuantum seringkali alpa dalam menangkap tren ekonomi yang sedang berkembang.

Salah satunya mungkin disebabkan oleh kecendrungan model yang hanya mengekstrapolasi tren data terkini untuk memprediksi masa depan (model linier). Prediksi dengan menggunakan model linier sangat mudah dilakukan, namun kondisi lingkungan yang hendak diprediksi sejatinya sangat kompleks dan bersifat non-linier (peran ekspektasi dan persepsi sebenarnya lebih dominan, -http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2011/02/26/cerita-di-balik-gejolak-harga-pangan).

Hal ini secara pahit dibuktikan oleh peraih nobel Robert Merton dan Myron Scholes yang membangun model matematika canggih untuk memvaluasi transaksi arbitrage di pasar opsi. Model tersebut dipakai perusahaan pengelola aset Long Term Capital Management (LTCM) yang didirikan notabene oleh Merton dan Scholes sendiri pada tahun 1993.

Akibat kesalahan memprediksi arah yield obligasi Russia, LTCM akhirnya bangkrut pada tahun 2000. Sama juga dengan kasus kejatuhan harga rumah AS baru-baru ini, kalibrasi komputer padahal nyata-nyata menunjukkan bahwa probabilitas terjadinya kedua peristiwa tersebut sangatlah kecil; hanya mungkin terjadi sekali dalam jutaan tahun.

Aneh memang, sejalan dengan menjamurnya hedge fund yang dapat melakukan transaksi tanpa batas dan aturan, kondisi ekonomi dan finansial dunia dalam dua dekade terakhir kian tak menentu. Peristiwa finansial langka yang tak terprediksi oleh model (sering disebut fat tailed event atau black swan event) kerap terjadi. Padahal secara teknis statistik, “tail risk,” yakni deviasi risiko yang lebih besar dari ekspektasi semula ( > 3 kali standar deviasi) probabilitas kejadiannya sangatlah kecil.

Namun ironisnya, banyak pula hedge fund yang memanfaatkan tren ini dengan menciptakan produk-produk baru. Mereka menciptakan sejumlah produk derivatif (tail risk products) yang kinerjanya buruk ketika kondisi pasar normal, namun akan meroket ketika pasar bergejolak.

Sebagai contoh, beberapa hedge fund seperti PIMCO, Blackrock dan Universa Investment menciptakan produk indeks ekuitas, credit default swap yang kinerjanya cenderung melempem ketika pasar normal, namun melonjak drastis ketika pasar anjlok atau bergejolak.

Risiko Eropa

Produk-produk tail risk tampaknya akan kian populer seiring perkembangan ekonomi dunia yang akhir-akhir ini penuh ketidakpastian. Dalam skala global, ada dua ketidakpastian utama yang bisa berpotensi menjadi “the mother of black swans,” yakni kemungkinan mengganasnya krisis surat utang Eropa dan krisis nuklir Iran.

Saya melihat sejauh ini persoalan utang Eropa tiap kali hanya diselesaikan dengan injeksi likuiditas oleh bank sentral. Tarik-menarik politik masih mengemuka dalam negosiasi penyelesaian persoalan utang negara-negara Eropa. Persoalan reformasi kelembagaan, terutama soal kelangsungan fiskal (fiscal sustainability) dan koordinasi kebijakan fiskal Eropa ke depan belum tuntas terselesaikan.

Dalam jangka menengah, pengetatan fiskal (fiscal austerity) yang dilakukan beberapa negara Eropa juga berisiko memperlambat laju ekonomi kawasan tersebut. Sebab itu, saya memperkirakan kawasan Eropa masih perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam 5 tahun ke depan. Selama proses penyesuaian tersebut berlangsung, Uni Eropa (terutama negara-negara yang mengalami persoalan fiskal) tampaknya masih akan mengalami periode pertumbuhan rendah dengan outlook peringkat utang yang negatif.

Seiring dengan diturunkannya peringkat utang Perancis dan negara-negara selatan Eropa,  investor pun mulai mengalihkan investasinya ke produk-produk safe heaven. Contohnya,  obligasi pemerintah Jerman, Austria, Norwegia, Swedia, Belanda dan seterusnya.

Tren ini sebenarnya berisiko. Dampak negatif dari strategi yang banyak diterapkan perusahaan asuransi, pengelolan investasi, bank dan dana pensiun ini adalah terkonsentrasinya portfolio investor ke sejumlah kecil negara. Ini secara sistemik akan menambah ekspos risiko ekonomi global, karena sesuatu yang tak diharapkan bisa saja terjadi di negara-negara tersebut.

Di sisi lain, keinginan otoritas Eropa dan AS untuk menstabilisasi sistem sejatinya dapat mendorong ekonomi semakin sulit diprediksi. Teori angsa hitam (black swan) menyatakan bahwa suatu sistem yang secara artifisial berusaha dikontrol atau direstriksi akan cenderung mencetuskan peristiwa mengejutkan yang sukar diprediksi (black swan).

Menurut teori tersebut, jika krisis ekonomi ingin cepat diakhiri, maka pemerintah harus meminimumkan intervensi sehingga proses penyesuaian pasar dapat terjadi. Solusi ini mirip dengan teori Schumpeter yang menafikan adanya intervensi pemerintah sehingga proses “destruksi kreatif” pun dapat berlangsung tanpa hambatan.

Krisis Iran

Selain risiko krisis Eropa, satu lagi risiko sistemik yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Seperti diberitakan oleh koran Telegraph terbitan  12 Januari lalu, AS telah mengirim kapal induknya yang kedua, USS Carl Vinson ke kawasan tersebut.

Selat Hormuz sangat vital bagi perekonomian dunia karena merupakan jalur penting untuk 20% perdagangan minyak dunia. Jika impor minyak Iran diembargo dan Iran memblokade Selat Hormuz, bukan tidak mungkin harga minyak bakal meroket dua kali lipat dari harga saat ini ke level US$200 per barel sehingga memicu resesi dunia.

Kondisi ini tentunya dapat memicu terjadinya “fat tailed event” yang sukar diprediksi arahnya. Peristiwa mengejutkan ini bukan dipicu oleh perang Iran vs. negara-negara barat yang dikhawatirkan akan pecah, melainkan kemungkinan terjadinya perang skala besar –perang dunia III, -lihat http://desumualseconotes.blogspot.com/2012/01/minyak-tak-mustahil-ke-us200-per-barel.html.

Bagi Indonesia yang sudah menjadi net importer minyak, perkembangan tersebut tentunya sangat membahayakan karena kenaikan harga minyak tentunya akan memicu lonjakan subsidi energi.

Kebijakan lindung nilai (hedging) harga minyak mungkin bisa dijadikan salah satu solusi di tengah kemungkinan lonjakan defisit fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia. Ini bisa menjadi solusi antara sebelum membereskan persoalan laten subsidi energi yang memang salah sasaran. Menurut pandangan saya, bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dan bukan bersikap reaktif adalah keputusan yang paling bijak.


Macet dan disparitas pembangunan

December 2nd, 2011 5 comments

Jalanan Jakarta bak “neraka” pada jam-jam sibuk. Lima tahun lalu, saya butuh waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke kantor di kawasan Thamrin. Tahun-tahun berikutnya, saya merasakan waktu tempuh ke kantor yang kian lama. Setahun terakhir ini, waktu tempuh saya ke kantor sudah molor hingga sekitar 1,5 jam.

Jika tak ada perubahan atau terobosan kebijakan di sektor transportasi, investasi, fiskal dan birokrasi, saya ngeri membayangkan apa yang akan terjadi di Ibukota kita ini 5-10 tahun mendatang. Kemacetan mungkin nantinya akan langsung menghadang, seketika kita membuka pintu pagar rumah.

Kemacetan yang terjadi di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di pulau Jawa sebenarnya adalah salah satu konsekuensi dari strategi pembangunan yang cenderung parsial dengan horison kebijakan yang hanya berjangka pendek. Pola pembangunan yang tak seimbang dan perencanaan yang tak terintegrasi ujung-ujungnya menimbulkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, termasuk didalamnya persoalan disparitas pembangunan yang kita alami saat ini.

Disparitas pembangunan antar-daerah tampaknya telah menjadi persoalan laten di negeri ini. Ketimpangan antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa sudah terjadi sejak jaman kolonial. Timbulnya paham separatisme seperti PRRI-Permesta di era 1950-an hingga persoalan separatisme di Papua akhir-akhir ini juga bisa dikatakan berakar salah satunya dari persoalan kesenjangan pembangunan antar-daerah tersebut.

Kondisi terkini

Data-data makro ekonomi dan perbankan akhir-akhir ini memperkuat sinyalemen disparitas pembangunan antar daerah, khususnya antara Jawa (Jakarta) dan luar Jawa. Tren pertumbuhan kredit di Jawa dan luar Jawa memang tak jauh berbeda. Per September 2011, pertumbuhan kredit di Jawa tercatat sebesar 24,3% YoY, sementara di luar Jawa, kredit tumbuh sebesar 24,1% YoY.

Namun secara kuantitas, porsi kredit yang disalurkan di Jawa jauh lebih besar (Rp1455 triliun) dibanding luar Jawa (Rp615 triliun). Porsi kredit di Jawa yang merepresentasikan 70,3% dari total kredit nasional ini tak jauh berbeda dari posisi tahun 2004 yang sebesar 72,6%. Penting juga dicatat bahwa porsi kredit yang disalurkan di Jakarta sendiri sudah lebih dari sepertiga (35,8%) dari total kredit nasional.

Seperti juga perbankan yang lebih tertarik untuk memberi kredit di Jawa dan Jakarta, investor domestik (PMDN) dan asing (PMA) juga lebih menitikberatkan investasinya di Jawa. Porsi investasi PMDN dan PMA di Jawa pada tahun 2010 tercatat masing-masing sebesar 58% dan 71% dari total investasi nasional. Wajar saja Jawa dan Jakarta menjadi gula-gula sebab infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja dan pasar yang besar semuanya hanya tersedia secara memadai di Jawa dan Jakarta.

Data-data anekdotal di sektor riil juga menunjukkan tren yang tak jauh berbeda. Ambil contoh data penjualan mobil. Dalam sepuluh tahun terakhir, penjualan mobil di Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 15% per tahun. Namun, penjualan mobil tersebut tak merata ke semua daerah. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa mobil yang terjual di Jabodetabek sudah merepresentasikan 36% dari total penjualan mobil nasional.

Penjualan semen juga menunjukkan pola yang sama. Total penjualan semen nasional rata-rata sebesar 4 juta ton per bulan. Dari volume tersebut, porsi penjualan di Jawa dan Jakarta masing-masing sudah merepresentasikan 57% dan 10% dari total penjualan nasional.

Alhasil, pendapatan per kapita pun sangat jomplang antar daerah di Jawa dan luar Jawa (kecuali daerah penghasil migas seperti Riau dan Kalimantan Timur). Contohnya, pendapatan per kapita Jakarta tahun 2010 yang sebesar US$9971/kapita sudah dapat disetarakan dengan negara-negara maju. Sementara itu, masih ada daerah-daerah tertinggal seperti Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang pendapatan per kapita-nya masih di bawah US$650 per kapita.

Fokus pembangunan yang hanya terpusat di Jawa dan Jakarta jelas menimbulkan ongkos dan risiko yang tak kecil bagi bangsa ini. Beberapa kebijakan sengaja atau tak sengaja bahkan justru memperparah kesenjangan spasial yang terjadi.

Contohnya, kebijakan subsidi energi, khususnya BBM yang jelas-jelas tidak berpihak pada upaya pemerataan. Kendati pemerintah sudah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) untuk daerah, dana alokasi terbesar berupa subsidi BBM notabene masih dinikmati oleh warga Jakarta yang paling banyak memiliki mobil dan motor. Untuk tahun 2012, pemerintah menganggarkan dana subsidi BBM sebesar Rp123 triliun dan porsi terbesar sudah pasti akan dinikmati warga Jawa dan Jakarta.

Seperti di disinggung di awal tulisan ini, kemacetan lalu-lintas jelas akan berdampak pada meningkatnya beban pemerintah dan masyarakat. Selain beban lingkungan (polusi dan kesemrawutan), biaya oportunitas akibat waktu yang terbuang dan biaya transportasi dan logistik yang membengkak, kemacetan akan mendorong peningkatan konsumsi BBM, sehingga ujung-ujungnya subsidi BBM pun ikut naik.

Sebagai catatan, angka kuota BBM bersubsidi tahun 2011 diberitakan akan membengkak sebesar 1,4 juta kilo liter dari kuota APBN yang sebesar 40,5 juta kilo liter. Alhasil, pemerintah pun harus menyediakan tambahan dana sekitar Rp5 triliun untuk menambal kekurangan anggaran subsidi BBM yang sebenarnya lebih banyak dinikmati warga Jakarta tersebut.

Pindahkan pusat pemerintahan

Jika tren kesenjangan pembangunan terus berlangsung, daya dukung lingkungan di Jawa dan Jakarta tentu akan terus menurun. Dalam jangka panjang, antara 10-20 tahun ke depan, saya perkirakan Jakarta dan Jawa sudah tak akan sanggup lagi menanggung beban lingkungan tersebut.

Ibarat menaruh telur hanya dalam satu keranjang, ekonomi yang terpusat di Jakarta juga sangatlah berisiko. Jakarta termasuk daerah rawan bencana seperti banjir dan gempa bumi. Sewaktu-waktu, Jakarta bisa saja tertimpa peristiwa atau bencana yang tak terduga seperti gempa bumi, banjir, gunung berapi dll (high impact, low frequency/HILF event). Jika peristiwa HILF ini terjadi, ekonomi nasional dipastikan lumpuh karena hampir 20 persen dari aktifitas ekonomi nasional (dihitung dari pendapatan nominal bruto) dan lebih dari 70 persen uang beredar ada di Jakarta.

Selain pusat aktifitas bisnis, Jakarta juga menjadi pusat hiburan, pusat industri, pusat pemerintahan dan pusat politik nasional. Ini jelas juga sangat berisiko dari segi pertahanan dan keamanan. “Musuh” (bisa negara ataupun teroris) dapat dengan mudah melumpuhkan negeri ini hanya dengan mensabotase atau menyerang Jakarta.

Ini sangat kontras dengan kebijakan yang diambil negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Jerman dan Jepang. Ambil contoh Amerika Serikat. Negara ini memiliki pusat pemerintahan di Washington DC, pusat bisnis dan keuangan berada di New York, pusat industri mobil di Michigan, industri IT di Silicon Valley, industri kapal terbang di Seattle, sedangkan pusat hiburan berada di California dan Florida.

Jelas negara maju seperti AS sudah menerapkan perencanaan pembangunan antar daerah yang tertata cukup baik sehingga risiko ekonomi dan kesenjangan pun dapat diminimalkan. Alhasil, bencana gempa bumi seperti yang terjadi di pusat hiburan California tahun 1989 dan dan badai Katarina di Missisipi dan Florida tahun 2005 tidak serta merta melumpuhkan AS, karena aktifitas bisnis dan pemerintahan yang berada di kota-kota lain masih berjalan normal.

Sebaliknya, pengalaman Thailand yang dilanda bencana banjir baru-baru ini harus dijadikan pelajaran berharga. Pusat ekonomi, pemerintahan dan industri yang berada dalam satu wilayah (Bangkok dan sekitarnya) telah menyebabkan Thailand lumpuh. Akibatnya, banyak industri dan PMA yang berencana melakukan relokasi pabriknya dari Bangkok akibat bencana banjir tersebut.

Sebab itu, ke depan, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan Jakarta perlu diupayakan. MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) bisa menjadi motor penggerak upaya pemerataan pertumbuhan tersebut. Selain itu, kapasitas aparatur dan struktur birokrasi di daerah juga perlu diperbaiki sehingga era otonomi daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 1999 dapat berjalan optimal.

Upaya-upaya terobosan lain juga perlu diupayakan. Misalnya, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius ide pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta yang sekarang sudah kelebihan beban ke wilayah lain. Ada berbagai alternatif pilihan kota sebagai pusat pemerintahan RI yang baru, namun seharusnya secara logika dipilih kota di luar Jawa.

Menurut pendapat saya, pulau Kalimantan bisa menjadi salah satu alternatif yang cukup baik, karena selain letaknya yang strategis (berada di tengah Nusantara), pulau ini juga relatif lebih aman dari ancaman bencana alam dibanding daerah-daerah yang berada dalam jalur ring of fire (jalur gempa dan gunung berapi). Catatan saja, mantan presiden Soekarno pada tahun 1950-an pernah punya ide untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya pikir gagasan founding father ini perlu kita pertimbangkan dan tindaklanjuti secara serius.

Arah ekonomi dan skenario arsitektur finansial global

September 18th, 2011 5 comments

Akhir-akhir ini, kita seakan mengalami deja vu kondisi pra-krisis 2008. Ekonomi global kembali dihinggapi virus ketidakpastian yang ditandai oleh volatilitas pasar keuangan yang kian menggila. Gejolak tersebut dikhawatirkan dapat memicu resesi ekonomi dunia yang mungkin bisa lebih parah dari apa yang terjadi pada tahun 2008-2009.

Di Eropa, harga saham perbankan berguguran (terutama bank-bank besar yang banyak memegang obligasi pemerintah Yunani). Lembaga pemeringkat Moody’s pun menurunkan peringkat utang dua bank Perancis (SocGen dan Agricole). Menurut IMF, perbankan Eropa membutuhkan rekapitalisasi hingga €200 milyar. Angka yang masuk akal mengingat tingkat leverage sistem perbankan Eropa sekitar dua kali lipat perbankan AS (menurut laporan Global Financial Stability terbitan IMF April 2011, aset perbankan Eropa sudah 26 kali ekuitasnya).

Sementara itu, tanpa dukungan dana darurat dari Uni Eropa, Yunani secara de facto akan bangkrut per Oktober 2011. Pilihan lain, Yunani dikeluarkan dari zona Euro. Namun, ini belum tentu menyelesaikan masalah. Keluarnya Yunani bisa saja memicu bubarnya zona Euro karena tekanan pasar kemungkinan akan beralih ke Spanyol, Portugal dan Italia.

Kepercayaan pemegang obligasi tampaknya sulit untuk dipulihkan tanpa ada jaminan dari otoritas Uni Eropa. Tanpa garansi Uni Eropa, China dikabarkan enggan untuk membeli obligasi Yunani dan negara-negara Eropa bermasalah lainnya. Jaminan tersebut tampaknya sulit dipenuhi, karena zona Euro tak memiliki otoritas fiskal. Cepat atau lambat, Uni Eropa tampaknya perlu membentuk semacam kementrian keuangan sehingga dapat menerbitkan obligasi federal yang dijamin bersama.

Di seberang Atlantik, persoalan pelik juga menghadang ekonomi AS. Kendati belum menunjukkan indikasi yang solid, indikator-indikator ekonomi AS mulai memberi sinyal awal kemungkinan terjadinya resesi kembali (double-dip recession). Saat ini, FED mengalami dilema yang sulit. Pasalnya, kendati indikator aktifitas ekonomi menunjukkan perlambatan, laju inflasi hingga Agustus 2011 masih tinggi (3,8%, tertinggi sejak September 2008). FED tampaknya baru akan mengambil langkah kebijakan moneter lanjutan bila angka infasi kembali menunjukkan tren penurunan.

Ada empat kemungkinan senjata moneter yang bisa dikerahkan Bernanke dalam rangka mengantisipasi double-dip recession. Pertama, FED bisa saja menetapkan target inflasi jangka panjang yang lebih tinggi, misalnya 4-6%. Target inflasi yang lebih tinggi diharapkan akan mengubah ekspektasi pelaku pasar atas suku bunga dan prospek ekonomi jangka panjang.

Strategi kebijakan moneter lain yang mungkin diterapkan Bernanke adalah mengubah komposisi portofolio surat utang pemerintah AS (US Treasury). FED akan membeli lebih banyak obligasi yang berdurasi panjang (operation twist). Hal ini dilakukan agar suku bunga US Treasury berdurasi panjang turun, sehingga diharapkan suku bunga jangka panjang kredit korporasi dan perumahan pun ikut turun.

Ketiga, FED mungkin saja menurunkan suku bunga cadangan perbankan (reserve) yang disimpan di FED. Namun, jika hal ini dilakukan, suku bunga jangka pendek dan imbal hasil obligasi bisa kembali turun karena perbankan mengalihkan reserve-nya ke US Treasury. Bukan mustahil, suku bunga US Treasury 10-tahun bisa mengarah dari 2% saat ini ke 1%, sedangkan suku bunga US Treasury 2-tahun ke arah 0%.

Satu lagi kebijakan eksperimental yang bisa dilakukan Bernanke adalah open-ended quantitative easing (QE), dimana target waktu dan jumlah pembelian obligasi bersifat fleksibel sesuai perkembangan situasi ekonomi AS –http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2010/11/13/hindari-bubble-ri-perlu-optimalkan-peran-swf/.

Peluang keberhasilan open-ended QE kemungkinan lebih besar dibandingkan QE konvensional. QE konvensional dianggap menjerumuskan Jepang sejak akhir 1990-an dalam perangkap likuiditas (liquidity trap), suatu istilah yang dipopulerkan oleh John Mayrnard Keynes pada tahun 1930-an. Likuiditas terus dikucurkan besar-besaran ke perekonomian dan suku bunga di tahan rendah, namun ekonomi Jepang tak kunjung pulih.

Belajar dari  QE1, QE2 dan pengalaman Jepang, QE konvensional akan selalu diikuti oleh periode “wait and see” oleh Bank Sentral. Alhasil, pelaku pasar pun ikut-ikutan melakukan “wait and see’ dengan kembali menaruh dananya di US Treasury sehingga geliat sektor riil kembali terhambat. Fleksibilitas target waktu dan jumlah pembelian diharapkan akan mengubah ekspektasi pelaku pasar akan suku bunga jangka panjang.

Hambatan pemulihan ekonomi global

Saya berpandangan bahwa segala upaya yang dilakukan AS dan Eropa tidak serta-merta menjamin perekonomiannya akan segera pulih berkesinambungan. Tren menuju pemulihan ekonomi tampaknya masih akan terjal karena tiga hal.

Pertama, AS dan Eropa jelas tidak lagi memiliki keleluasan fiskal. Kesepakatan pagu utang AS akan berdampak pada pemotongan belanja pemerintah dalam 10 tahun ke depan. Eropa juga mengalami pengetatan fiskal –ruang fiskal berkurang sekitar 16% PDB dalam tiga tahun mendatang. Akibat minimnya stimulus fiskal, ekonomi kawasan AS dan Eropa akan cenderung kontraksi.

Kedua, kondisi keuangan rumah tangga, pelaku usaha maupun pemerintah secara umum masih berantakan dengan ekuitas negatif karena terbelit utang. Sementara itu, kondisi permodalan perbankan relatif lemah akibat belitan kredit macet di sektor perumahan (AS) dan utang sovereign negara-negara PIIGS (Eropa). Bercermin pada situasi itu, kebijakan suku bunga rendah jelas kurang efektif untuk mendorong perekonomian AS maupun Eropa karena risiko penyaluran kredit masih tinggi.

Hambatan ketiga berasal dari sisi regulasi perbankan. Ketentuan basel 3 yang mensyaratkan penguatan permodalan perbankan akan memberikan pukulan yang lebih dalam bagi perekonomian AS dan Eropa. Menurut ketentuan Basel 3, bank minimal harus memiliki rasio modal tier satu terhadap aset minimal sebesar 7% atau 9,5% untuk bank-bank besar yang berdampak sistemik.

Kendati baru akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2019, bank-bank tampaknya sudah mulai memperkuat permodalannya dari sekarang. Peningkatan modal secara drastis tersebut tentunya dapat mengurangi selera perbankan AS dan Eropa dalam menyalurkan kredit. Catatan saja, kebijakan Basel 2 yang diintrodusir bertepatan dengan pecahnya gelembung properti di Jepang tahun 1998 sedikit-banyak berperan dalam mendorong berlarutnya resesi ekonomi Jepang.

Transisi gradual menuju arsitektur finansial baru

Awal Agustus lalu, FED sudah menyatakan bahwa kebijakan suku bunga rendah akan dipertahankan paling tidak hingga pertengahan 2013. Dalam beberapa bulan ke depan, ada kemungkinan Bernanke juga akan melakukan QE lanjutan bila tingkat inflasi kembali menurun. Kombinasi kebijakan tersebut cenderung akan membuat US$ melemah (weak dollar policy).

Ini tentunya akan berdampak buruk pada pemegang surat utang AS (nilai riil utang AS akan turun). AS dipandang sedang melakukan monetisasi utang (stealth default) dan ini dapat mengancam kredibilitas US$ sebagai mata uang jangkar dunia (international reserve currency).

Weak dollar policy dapat pula diartikan sebagai deklarasi perang AS di pasar ekspor terhadap negara-negara lain di dunia. Jika AS tidak lagi agresif menyerap ekspor negara-negara di dunia, negara-negara seperti Jepang, Korea dan terutama China sebenarnya tidak lagi mempunyai insentif menggunakan dollar dalam perdagangan.

Antisipasi tampaknya mulai dilakukan terutama oleh China.  Di tengah kondisi global yang tidak menentu, China sebagai kreditor terbesar AS punya inisiatif yang kuat untuk melakukan perubahan arsitektur finansial dunia -http://www.thejakartapost.com/news/2004/03/31/world-needs-change-its-financial-architecture.html. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempercepat upaya internasionalisasi Yuan. Selain itu, seperti termaktub dalam rencana lima tahunannya, China juga mulai melakukan reorientasi kebijakan ekonomi ke arah penguatan pasar domestik dan daya beli konsumen. Untuk itu, kebijakan kurs pun menjadi sedikit lebih longgar, sementara upah pekerja juga diupayakan naik setidaknya sebesar 13% per tahun.

Dari sudut pandang politik internasional, dorongan untuk melakukan reformasi sistem keuangan dunia juga tampak jelas dari pernyataan PM China, Wen Jiabao baru-baru ini. Ia menyatakan bahwa “US$ bukan sistem finansial yang stabil. Sebab itu, untuk menghindari bencana finansial, dunia harus beralih ke sistem keuangan dunia yang lebih stabil dan aman.”

Terkait sistem keuangan dunia tersebut, saya mencatat sebenarnya ada empat kemungkinan skenario yang sebenarnya bisa dijadikan acuan. Pertama, dunia bisa kembali ke sistem emas. Sebelum dianulir oleh Presiden Nixon tahun 1971 (Nixon shock), emas menjadi mata uang reserve dunia. Sistem standar emas atau sistem Bretton Woods dipakai sejak tahun 1944, dimana  negara-negara di dunia dapat menukar kepemilikan dollarnya menjadi emas dengan kurs tetap senilai US$ 35/ounce.

Sistem emas dinilai tidak stabil dan kurang fleksibel terhadap perkembangan perdagangan dan investasi dunia yang tumbuh eksponensial. Sistem ini relatif rigid, karena pasokan emas dunia yang terbatas cenderung tak dapat mengimbangi pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi.

Kemungkinan kedua adalah mengganti dollar sebagai mata uang jangkar ke mata uang dunia lainnya, misalnya Euro atau Yuan. Namun, pengalaman 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa apa yang diteorikan oleh Robert Triffin pada tahun 1960-an (Triffin dilemma) ada benarnya. Suatu negara yang mata uangnya dijadikan mata uang reserve global harus bersedia memasok mata uangnya untuk memenuhi permintaan dunia akan forex reserve. Akibatnya, negara tersebut pun lambat laun cenderung akan mengalami defisit dan ketidakseimbangan global pun akan kembali terjadi.

Keynes pernah mengusulkan untuk membuat suatu standar finansial baru yang didasarkan pada sekeranjang komoditas utama (ia mengusulkan 30 komoditas, termasuk di dalamnya emas, perak, minyak, gas, batubara dll). Mata uang yang disebutnya sebagai “Bancor” ini tidak dapat ditukar dengan komoditas jangkarnya. Sistem ini diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan dibandingkan sistem emas yang sifatnya sangat deflasioner.

Namun sistem ini tetap saja rentan. Suatu sistem finansial yang didasarkan pada komoditas yang jumlah cadangannya terbatas (non-renewable resources) tetap saja tidak akan menjamin stabilitas sistem tersebut dalam jangka panjang.

Pilihan terakhir yang mungkin diambil adalah menggantikan dollar dengan sekeranjang mata uang dunia. Kandidat utama untuk sistem ini sebenarnya sudah tersedia sejak IMF membentuk Special Drawing Rights (SDR) pada tahun 1969. Saat ini, SDR digunakan sebagai salah satu bentuk cadangan devisa yang dipegang negara-negara anggota dan didasarkan pada empat mata uang jangkar dengan bobot tertentu: US$ (41,9%), Euro (37,4%), Poundsterling (11,3%) dan Yen (9,4%) -bobot per Jan 2011.

Dengan diterapkannya sistem SDR, tiap negara akan tetap memiliki mata uangnya masing-masing dengan kurs tertentu terhadap SDR. Transaksi perdagangan, finansial dan investasi dapat pula dilakukan dengan SDR sebagai unit reserve utama menggantikan dollar. Sistem SDR tampaknya akan lebih fleksibel dan stabil karena pembobotannya dinamis dan disesuaikan dengan kontribusi masing-masing negara dalam sistem ekonomi dan perdagangan dunia.

Mengingat peran ekonomi China yang membesar, China mendesak agar Yuan dimasukkan dalam pembobotan SDR paling lambat tahun 2015. Setelah Yuan dimasukkan ke dalam SDR, China kemungkinan akan mulai mengurangi kepemilikannya pada US Treasury dan beralih ke SDR.

Untuk menghindari pelemahan US$ secara drastis dan gejolak di pasar finansial dunia, substitusi dari US Treasury ke dalam SDR tampaknya akan dilakukan perlahan oleh China. Kemungkinan anjloknya dollar akibat kebijakan China tersebut kemungkinan tidak akan terjadi. Pasalnya, dollar juga menjadi bagian dari SDR dengan bobot 41,9%.

Dalam jangka panjang, SDR diperkirakan akan menjadi alternatif yang dapat menjamin stabilitas perdagangan dan investasi di dunia. Melalui sistem tersebut diharapkan terjadi pula perubahan tatanan arsitektur ekonomi dan politik dunia dari yang sifatnya unilateral tergantung pada satu negara ke suatu sistem yang sifatnya multilateral dan partisipatif melibatkan semua negara di dunia.

Birokrasi tambun dorong high cost economy

July 26th, 2011 3 comments

Dalam perjalanan ke kantor akhir pekan lalu, saya mendengar parodi menggelitik di sebuah radio ibukota seputar pegawai negeri sipil (PNS). Diceritakan di negeri sketsa sedang dilakukan pendataan penduduk. “Ayo yang berstatus pegawai negeri, tunjuk tangan!” Kontan, sekitar separuh penduduk  mengaku berstatus PNS. “Sekarang yang berstatus honorer, ayo berapa orang!” Serentak, sepertiga penduduk negeri sketsa mengacungkan jarinya. Lucunya lagi, penduduk negeri sketsa yang tersisa mengaku berminat menjadi PNS. Loh, kalau begitu yang jadi rakyatnya siapa?? :lol:

Ironis memang, mindset yang tertanam di benak kebanyakan siswa setelah lulus sekolah di negeri ini adalah bagaimana caranya menjadi pegawai, utamanya bagaimana bisa berstatus PNS dan bukan menjadi entrepreneur. Padahal kalau dikaji, ada kaitan yang amat erat antara ukuran birokrasi dengan maraknya korupsi/pungli dan tingginya tarif pajak. Hal ini diamini pula oleh Presiden SBY. “Korupsi dan birokrasi adalah masalah mendasar di Indonesia,” demikian pernyataan beliau seperti dikutip banyak media tanggal 22 Juli 2011 lalu.

Selain membebani anggaran, struktur birokrasi yang gemuk cenderung sangat akomodatif terhadap perilaku korupsi dan pungli (high cost economy). Tambunnya birokrasi menyebabkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien karena banyaknya meja birokrasi (perijinan) yang harus dilalui. Akibatnya timbul simbiosis mutualisme. Pemakai jasa terdorong memberikan pungli agar urusan birokrasinya dapat dipercepat, sementara birokrat butuh ”tambahan” dengan alasan gaji tidak memadai.

Ukuran birokrasi Indonesia memang relatif sangat tambun. Bahkan ada pemeo yang menyatakan bahwa hampir semua urusan di negeri ini, mulai dari kebudayaan hingga urusan perempuan ada lembaga negaranya. Total, ada 34 kementerian dan 3 lembaga setingkat kementerian di Indonesia. Jumlah kementerian ini lebih banyak dari negara-negara besar lain seperti Jepang (11), AS (15), Russia (20), dan Brazil (24), atau bahkan jika dibandingkan dengan negara sosialis seperti China (29).

Di samping kementerian, lembaga non-struktural di Indonesia juga mengalami lonjakan hingga 88 lembaga. Alhasil, alokasi anggaran lembaga non-struktural diberitakan melonjak dari hanya Rp3,4 triliun tahun 2009 menjadi Rp38 triliun pada tahun 2011 sehingga membebani keuangan negara (Kompas 19 Juli 2011).

Akibat birokrasi yang gemuk, alokasi anggaran negara secara keseluruhan pun cenderung didominasi oleh belanja rutin pegawai. Sebagai ilustrasi, pos belanja pegawai menyerap sekitar 16,0% dari total belanja pemerintah pada APBN-P 2011. Sementara subsidi energi dan pembayaran bunga mendapat porsi masing-masing sebesar 16,4% dan 10,1% dari anggaran belanja. Bandingkan misalnya dengan belanja modal yang hanya mendapat porsi sebesar 12% dari total belanja pemerintah, padahal notabene efek multipliernya signifikan bagi perekonomian.

Banyaknya jumlah kementerian dan lembaga negara non-struktural yang tumpang tindih jelas berkorelasi positif dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PNS akhir-ahir ini. Menurut Badan Kepegawaian Negara, jumlah PNS pada akhir 2010 tercatat sebanyak 4,6 juta orang (belum termasuk tenaga honorer non APBN/APBD yang diperkirakan berjumlah 2,5 juta orang). Jika dibandingkan dengan total PNS tahun 2005 yang berjumlah 3,6 juta orang, angka ini berarti sudah melonjak lebih dari 30% dalam kurun waktu lima tahun. Laju pertumbuhan PNS tersebut jelas jauh di atas pertumbuhan penduduk yang hanya tumbuh 8,7% pada periode yang sama.

Konsekuensi dari pertumbuhan PNS yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk adalah berkurangnya efisiensi pemerintahan. Tahun 2010, rasio antara jumlah PNS dan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,98%. Artinya, setiap PNS di Indonesia melayani sekitar 50 penduduk. Rasio ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia, bahkan jika dibandingkan dengan negara semi-sosialis di ASEAN, seperti Laos (1,28%) dan Kamboja (1,18%).

Reformasi birokrasi dan kepastian kebijakan

Untuk membiayai birokrasi yang tambun (selain juga subsidi energi), wajar pemerintah berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Hal ini diupayakan pemerintah melalui tambahan utang, diversifikasi pajak dan penghasilan bukan pajak seraya mempertahankan tarif pajak yang relatif tinggi.

Tarif pajak yang tinggi sebenarnya bersifat destruktif bagi perekonomian. Jika pajak naik, pelaku ekonomi cenderung untuk meningkatkan tabungannya dengan harapan pengeluaran (life style) di masa depan akan relatif stabil. Aksi ini dilakukan karena total belanja perusahaan maupun individu sangat ditentukan oleh ekspektasi mereka akan tingkat pendapatan yang bisa dibelanjakan (disposable income) di masa depan.

Alhasil, pajak yang tinggi akan mengurangi insentif individu/perusahaan untuk bekerja/berusaha. Sementara perusahaan juga enggan melakukan investasi sehingga laju produktifitas ekonomi dan standar hidup pun menurun.

Hal ini dibuktikan oleh Edward C. Prescott (peraih nobel tahun 2004) yang mentesiskan adanya korelasi positif antara tingginya tarif pajak dan rendahnya produktifitas kerja. Penelitiannya membuktikan bahwa ketika tarif pajak naik pada periode tahun 1970-90 rata-rata sebesar 28% di Jerman, Italia dan Perancis, produktifitas kerja di negara-negara tersebut pun turun rata-rata sebesar 22%.

Menurut data Bank Dunia, rata-rata tarif pajak korporat di dunia adalah sebesar 18%. Di ASEAN, tarif rata-rata pajak korporat cukup tinggi, yakni sebesar 22%. Tarif pajak korporat terendah tercatat di Singapura (17%), sedangkan yang tertinggi di Filipina dan Myanmar (30%), sementara Thailand rencananya akan menurunkan pajak korporatnya dari 30% menjadi 18% paling cepat tahun ini.

Dalam era kompetisi global, tarif pajak di Indonesia seharusnya ditetapkan tidak lebih tinggi dari rata-rata tarif pajak di dunia (tarif PPH saat ini hingga 30%, pajak korporat 25% dengan pengurangan 5% untuk perusahaan publik yang minimum 40% sahamnya free float). Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tertarik berinvestasi, dan tidak memiliki insentif untuk pindah ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Menjelang maklumat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang sudah di depan mata, tarif pajak yang kompetitif tentunya akan mendorong daya saing Indonesia.

Selain itu, untuk negara berkembang seperti Indonesia, stimulus via pengurangan pajak sebenarnya akan lebih efektif dibandingkan peningkatan belanja negara yang probabilitas kebocorannya cukup tinggi, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/26/how-stimulate-indonesia039s-economy.html. Seperti dikemukan di atas, gemuknya birokrasi cenderung digelayuti oleh korupsi dan pungli sehingga stimulus pajak menjadi pilihan yang efektif dan logis dalam rangka menggenjot perekonomian.

Ke depan, lemak dalam tubuh birokrasi perlu terus dikikis melalui upaya efisiensi PNS dan penerapan sistem reward dan punishment yang terstruktur. Selain itu, beberapa lembaga negara atau kementerian yang tumpang tindih sebenarnya dapat dilebur. Dengan melakukan merger beberapa instansi atau kementerian diharapkan efisiensi, kinerja dan sinerginya dapat meningkat sehingga persoalan lemahnya koordinasi yang sering kita dengar dapat dimitigasi. Contohnya, saya pernah mengusulkan untuk melebur kementerian perindustian, perdagangan dan BKPM sehingga kebijakan yang dihasilkan pun dapat lebih terintegrasi –Tabloid Kontan, Juli 2009.

Akhir kata, perbaikan kebijakan ke arah yang lebih baik harus terus diupayakan. Saya percaya kebijakan yang terprediksi, transparan dan berorientasi jangka panjang akan memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya, kebijakan yang temporer dan bersifat parsial hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan menganggu aktifitas produksi karena pelaku usaha tidak tahu kapan dan bagaimana kebijakan akan berubah sehingga mereka pun menunda keputusan bisnisnya.

Categories: Kebijakan Pemerintah Tags:

RI Lokomotif Ekonomi Global?

May 22nd, 2011 3 comments

Saat ini, bangsa Indonesia katanya telah kehilangan roh kebangkitan nasional yang dicetuskan seabad lalu. Pancasila ditinggalkan, para elitenya saling berebut jabatan, sementara korupsi politik merajalela laksana virus. Parahnya lagi, alih-alih hukum dan keadilan, politik dan kepentingan elite yang justru jadi panglima. Sejumlah pakar ilmu sosial-politik bahkan mensinyalir bahwa indikator awal Indonesia menuju negara gagal (failed state) sudah kian jelas.

Wajar saja, saya terhenyak membaca studi Bank Dunia yang disiarkan hampir berbarengan dengan hari kebangkitan nasional 20 Mei lalu. RI diprediksi oleh lembaga berpengaruh tersebut akan menjadi salah satu lokomotif ekonomi global di tahun 2025, bersama Brazil, Russia, India, China (BRIC) dan Korsel. Bisakah RI mewujudkan prediksi Bank Dunia tersebut menjadi kenyataan?

Telaah demografi RI tampaknya menjadi salah satu pisau analisa penting yang dipakai  sehingga Bank Dunia  bisa sampai pada kesimpulan di atas. Selain analisa tren indikator ekonomi, prospek ekonomi suatu negara memang paling mudah diproyeksi dengan memproksi tren demografinya.

Prediksi jumlah penduduk cenderung tak menyimpang jauh dari perkiraan karena tingkat fertilitas (jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita) tak banyak berubah dalam jangka panjang. Angka fertilitas Indonesia saat ini 2,6. Minus gerakan nasional untuk membatasi pertumbuhan penduduk, angka tersebut diperkirakan masih akan berada di atas 2,0 hingga dua dasawarsa mendatang.

Dalam 20-30 tahun mendatang, RI akan menikmati apa yang disebut sebagai era bonus demografi (demographic dividend). Dalam periode tersebut, jumlah penduduk usia muda trennya meningkat, sementara dependency ratio (rasio antara kelompok penduduk di luar usia kerja dan usia kerja) cenderung turun. Turunnya dependency ratio secara teoritis juga akan mendorong tumbuhnya kelas menengah di Indonesia.

Menurut hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok penduduk produktif yang berusia 15-65 tahun akan meningkat 17,1% dalam tempo 15 tahun ke depan. Jumlahnya akan naik dari 160,3 juta tahun 2010 menjadi 187,7 juta pada tahun 2025. Rasio kelompok usia produktif juga diprediksi terus meningkat, naik dari 67,4% tahun 2010 (jumlah penduduk 237,6 juta) menjadi 69,7% tahun 2025 (perkiraan penduduk sebesar 273,2 juta).

Jumlah kelompok usia produktif yang naik seiring dengan membesarnya kelas menengah akan mendorong gairah sektor konsumsi dan manufaktur. Kenaikan jumlah penduduk muda biasanya akan diiringi oleh permintaan yang kuat di sektor perumahan dan konstruksi. Sementara itu, sektor-sektor yang terkait dengan teknologi, hiburan, kesehatan, pendidikan dan finansial juga akan tumbuh kencang.

Industri perbankan dan pasar modal akan bergairah karena kelompok usia muda umumnya cenderung untuk memupuk modal. Toleransi risiko kelompok usia ini cukup tinggi sehingga pasar modal dan pasar finansial akan berpeluang tumbuh signifikan.

Sejauh ini, peran perbankan RI dalam perekonomian relatif tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Aset perbankan tercatat hanya sebesar 46,8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010. Angka ini jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, seperti Malaysia (202%), Thailand (120%), dan Filipina (72%).

Rendahnya aset perbankan salah satunya dipicu oleh realitas ekonomi RI yang tergolong masih low leverage (utang perbankan relatif kecil dibandingkan besaran ekonomi). Rasio kredit perbankan RI terhadap PDB tercatat hanya 27,5% tahun 2010, jauh lebih rendah dari Malaysia (114%), Thailand (85%), Singapura (75%), dan Filipina (33%). Namun dalam 2-3 dekade mendatang, tren monetisasi diperkirakan akan terus meningkat seiring naiknya rasio penduduk produktif . Hingga tahun 2015, rasio outstanding kredit terhadap PDB diperkirakan akan terus meningkat kearah 40%.

Memanfaatkan kebijakan China

Pada tahun 2010, besaran kue ekonomi RI diukur dengan PDB nominal tercatat sekitar Rp 6400 triliun (US$ 710 milyar) atau US$ 3000/kapita. Dengan asumsi konservatif pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% hingga 2015, besaran ekonomi RI minimal akan meningkat dua kali lipat setiap lima tahun. Alhasil pada tahun 2015, ekonomi Indonesia akan menggelembung menjadi sekitar Rp 15.500 triliun atau US$ 1,7 triliun dollar dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 6000.

Kunci utama untuk mencapai target di atas adalah investasi yang berkesinambungan, salah satunya dengan memanfaatkan tren investasi China yang cenderung meningkat. Dengan cadangan devisa yang hingga Mei 2011 sudah mencapai lebih dari US$ 3 triliun, China punya insentif untuk memperbesar investasinya ke negara-negara emerging market, terutama Indonesia yang kaya sumber daya alam dengan kelas menengah yang terus berkembang. Tren ini sudah terlihat dari masuknya investor China ke beberapa sektor di Indonesia seperti perbankan, semen, baja, keramik, migas, mineral, infrastruktur, dll.

Dari segi upah buruh, investasi di Indonesia sekarang lebih menarik dibandingkan di China. Upah minimum di China naik 20% tahun 2010 dan 22% pada tahun 2011. Saat ini, upah per kapita di sektor manufaktur China mencapai US$4900/tahun atau hampir 4 kali lipat dari Indonesia.

Selain itu, RI perlu juga mencermati arah kebijakan ekonomi China dalam dasawarsa mendatang. Dalam rencana ekonomi yang diumumkan baru-baru ini, pemerintah China akan memprioritaskan pertumbuhan konsumsi domestik dibanding investasi dan ekspor yang sudah menjadi tumpuan ekonomi China selama 30 tahun terakhir. Pemerintah China memproyeksikan porsi konsumsi domestik terhadap PDB akan meningkat dari 36% di tahun 2010 menjadi 45% di tahun 2015.

Dalam rencana pembangunan yang baru tersebut, China juga akan mengadopsi model pembangunan sektor jasa yang padat karya (labor intensive). Alasan China mendorong pertumbuhan sektor jasa adalah karakteristik sektor tersebut yang membutuhkan lebih sedikit sumber daya dibandingkan sektor manufaktur. Ini sejalan dengan model pembangunan China yang akan lebih eco-friendly. Model ini juga dipilih dalam rangka memperbaiki upah rata-rata pekerja China sehingga daya beli dan impor pun akan meningkat. Dengan demikian, ketidakseimbangan global pun dapat perlahan dikurangi – http://davidsumual.blog.kontan.co.id/2010/11/28/perang-mata-uang-what-next.

Perubahan segera

Gerbang kesempatan terbuka luas bagi RI dalam 2-3 dekade mendatang. Selepas periode tersebut, penduduk Indonesia akan mulai mengalami penuaan (aging society), dimana bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Jumlah pekerja dan penduduk produktif akan berkurang secara absolut, seperti dialami Jepang mulai 2005 lalu dan China mulai tahun 2015 mendatang.

Indonesia harus bisa mencontoh AS, Jepang, dan China yang berhasil membangun bantalan kesejahteraan (wealth cushion) sebelum penduduknya mulai menua. Untuk itu, RI perlu mempersiapkan diri dengan rencana jangka panjang yang solid dan menyeluruh. RI memerlukan kebijakan industri, perdagangan, tenaga kerja dan infrastruktur yang kondusif agar inefisiesi dan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dapat dikikis dan ekonomi pun dapat lebih berdaya saing.

Selain prioritas pembenahan institusi dan penegakan hukum, perbaikan SDM dan pembangunan infrastruktur, kebijakan subsidi yang tak tepat sasaran juga harus segera dibenahi. Sinyalemen akhir-akhir ini menunjukkan pemerintah kemungkinan akan lebih mengedepankan pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan ekonomi jangka panjang dalam memutuskan kebijakan terkait subsidi BBM.

Pemerintah baru-baru ini menyatakan akan terus mensubsidi BBM karena penguatan rupiah akhir-akhir ini turut membantu mengurangi biaya impor BBM. Selain itu, pemerintah kemungkinan akan menambah nominal subsidi BBM dengan cara memperbesar defisit APBN ke kisaran 2% terhadap PDB (notabene menambah utang baru) dibanding mengotak-atik kebijakan subsidi BBM.

Sinyal pemerintah terkait kebijakan subsidi BBM tersebut benar-benar membuat saya khawatir. Kalau kebijakan populis ini berlanjut hingga 2014, tren misalokasi sumber daya ekonomi tentu akan terus berlangsung. Tingkat harga yang terbentuk di pasar tidak lagi mencerminkan kondisi perekonomian yang sebenarnya (pseudo price), karena tingkat harga tersebut telah terdistorsi oleh kebijakan subsidi BBM -http://desumualseconotes.blogspot.com/2005/08/unrealistic-2006-budget-damage-has-been.html.

Sementara ini, penguatan rupiah memang membantu mengurangi biaya impor BBM. Namun, tren ke depan sebenarnya sudah tidak lagi memungkinkan negara ini untuk terus mempertahankan kebijakan yang salah sasaran tersebut. Indonesia sudah net importer minyak sejak beberapa tahun lalu dan bukan lagi anggota OPEC. Produksi minyak RI terus turun, sementara minyak sebagai energi tak terbarukan (non-renewable energy) tren harganya cenderung akan terus naik sesuai dengan tingkat kelangkaannya.

Sinyal harga yang salah juga menyebabkan kebijakan transportasi yang juga salah arah sehingga konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat. Ketika perbedaan harga internasional dan harga BBM bersubsidi kian lebar, permintaan BBM juga makin meningkat akibat aksi penyelundupan baik ke luar negeri maupun ke industri -http://www.ecoteacher.asn.au/Jakpost/030400/oil.htm.

Tingkat risiko riil RI sebenarnya justru meningkat jika lembaga pemeringkat internasional menaikkan peringkat RI menjadi investment grade sebelum pemerintah mengubah kebijakan BBM bersubsidi. Masuknya RI ke dalam kategori investment grade akan mendorong lembaga-lembaga keuangan dunia untuk memberikan credit line yang lebih besar bagi Indonesia (bank akan tertarik menyalurkan dananya ke RI karena bobot risiko lebih rendah sehingga alokasi modal yang harus disediakan bank lebih sedikit).

Masuknya dana dalam jumlah besar seiring naiknya peringkat Indonesia menjadi investment grade akan menyebabkan distorsi ekonomi kian menjadi-jadi. Dalam jangka pendek tentu akan menguntungkan Indonesia dimana harga aset cenderung meningkat. Namun dalam jangka menengah-panjang, ekonomi pun menjadi lebih rentan terhadap kemungkinan krisis baik yang dipicu oleh persoalan eksternal maupun domestik, sementara ongkos krisis yang timbul cenderung akan lebih besar.

Sebab itu, RI harus segera berbenah diri dalam menyongsong era keemasan 2020-2030. Selain kebijakan BBM yang tepat sasaran, persoalan-persoalan yang menimbulkan high cost economy seperti persoalan logistik, birokrasi dan infrastruktur harus segera dibenahi. Tanpa perubahan, ekonomi RI hanya akan tumbuh subsisten sebesar 5% hingga 2025, ditopang hanya oleh pertumbuhan konsumsi. Dengan pertumbuhan subsisten tersebut bantalan kesejahteraan tentu tak akan terbentuk sehingga RI rentan didera krisis (terutama krisis sosial-ekonomi), ketika masyarakatnya nanti mulai menua (aging crisis).

Tapi dengan perbaikan di berbagai sektor, RI punya peluang besar untuk tumbuh di kisaran pertumbuhan potensialnya rata-rata sebesar 8% hingga tahun 2025. Dengan demikian, kita berharap  antara periode 2020-2030 bangsa ini akan mengalami kebangkitan nasional kedua dan menjadi salah satu negara maju yang diperhitungkan di tingkat global.